Zakat Melalui Pendekatan Struktural

 Oleh: Dr Ilham Kadir MA.*

 

Ditinjau dari perspektif disiplin ilmu, zakat merupakan bagian dari ilmu ekonomi, ada pun dalam perspektif hukum Islam, zakat merupakan bagian dari syariat yang harus dijalankan bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam perspektif teologi, zakat adalah pilar agama Islam, bagi yang enggan berzakat karena bakhil dihukum fasik, dan bagi yang tidak mau berzakat karena mengingkari zakat sebagai rukun Islam dihukum murtad atau kafir secara ijma.

 

Zakat juga disebut sebagai 'ibadah maaliyah' atau ibadah yang terkait dengan harta dan berdimensi sosial, ijtima'iyah. Itu berarti zakat mencakup segenap dimensi dalam agama Islam, baik akidah, syariah, maupun muamalah. Maka wajarlah kalau ibadah zakat melibatkan negara atau konstitusi dari pusat hingga daerah.

 

Sejak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, lalu terbit pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Juga dipertegas dengan Surat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Dari sini, lahirlah peraturan daerah atau Perda dan Peraturan Gubernur atau Bupati dan Walikota yang menginduk pada peraturan di atas. Demikian pula dengan peraturan Baznas (Perbaznas) dari Pusat ke Daerah.

 

Dalam Undang-Undang nomor 23  bab satu pasal pertama, misalnya, mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam; Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum; Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

 

Pada pasal kedua tentang asas pengelolaan zakat adalah: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Sedangkan tujuan pengelolaan zakat pada pasal ketiga  untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

 

Pada pasal keempat dijelaskan bahwa sedikitnya ada sembilan kelompok jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya: emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; serta barang temuan (rikaz).

 

Menegakkan syariat zakat membutuhkan kerja-kerja profesional, karena itu negara membentuk lembaga yang dinami Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden dan menteri untuk Pusat, Gubernur dan Kakanwil Kemenag untuk prpinsi, dan Bupati dan Kakan Kemenag untuk Kabupaten/Kota. Baznas adalah lembaga berwenang mengumpulkan zakat atau yang merekomendasikan kepada lembaga swasta untuk melakukan pengelolaan zakat.

 

Fungsi utama Baznas dalam melaksanakan tugas tertuang pada pasal ketujuh berupa: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pasal ini merupakan penjabaran dari pasal satu ayat satu berbunyi "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat".

 

Selain zakat, pada Bab tiga pasal 28 dicantumkan bahwa Baznas maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan DSKL dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan, jika ada ikrar, oleh pemberi.

 

Jika merujuk pada standar kompetensi  Baznas RI, maka setidaknya ada sebelas kompetensi yang harus dikuasai para amil terutama pimpinan Baznas dari hulu hingga hilir. Ada pun kesebelas kompetensi dimaksud adalah: menyusun target pengumpulan zakat; menyusun strategi pengumpulan zakat; mengendalikan pengumpulan zakat; menyusun target dan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat; mengevaluasi terget pendistribusian dan pendayagunaan zakat; membangun kemitraan; mensosialisasikan zakat; merumuskan rencana strategi pengelolaan zakat; mengevaluasi usulan rekomendasi; merumuskan rencana kerja anggaran tahunan; mengevaluasi kinerja organisasi dan tata kelola.

 

Melihat berbagai ketetapan tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, maka tidak bisa lagi dijadikan pekerjaan sampingan, melainkan haru fokus.  Para amil tidak boleh asal-asalan, harus terus ditingkatkan ilmunya agar bekerja sesuai ketentuan dan harapan. Tidak boleh lagi ada pimpinan atau amil tetap Baznas yang melakukan 'poligami' dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, bagaimana bisa optimal dalam mengelola lembaga sebesar Baznas jika hanya dijadikan istri kedua atau ketiga, bahkan keempat. Jika ini terjadi, dapat dipastikan jika perencanaan kegiatan tidak matang, alias asal-asalan, tidak ada target pengumpulan yang jelas, dan pendistribusian dilakukan ala kadarnya, hanya menunggu hari-hari besar seperti maulid dan isra' mikraj.

 

Kini saatnya, Baznas dikelola dengan profesional agar makin dipercaya oleh umat. Para pimpinan Baznas serta amilin dari hulu ke hilir harus menunjukkan kinerja yang baik supaya lembaga pengelola zakat ini mampu menjadi solusi dari berbagai masalah sosial mendera bangsa ini. Mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, susah mengakses pendidikan berkualitas, paham dan pelaksanaan agama yang rendah, akses kesehatan yang susah, hingga stunting dan busung lapar. Semua itu bisa ditangani jika masyarakat sudah sadar zakat, atau minimal berinfak dan bersedekah lalu dana umat tersebut dikelola dengan matang, efektif, dan efesien.

 

Dengan banyaknya peraturan zakat dalam hukum positif, dibentuknya lembaga pengelola zakat untuk melayani muzakki dan mustahik, semestinya para amil tidak perlu khawatir melakukan sosialisasi atau berdakwah baik secara jamaah maupun secara perorangan kepada para calon muzakki, selain dilindungi undang-undang juga dilindingi oleh Allah, sebab para amil adalah dai penegak syariat dan pilar agama. Wallahu A'lam!

 

Enrekang, 11 Maret 2021

* Alumni Kaderisasi Seribu Ulama Baznaa RI; Dosen Unimen

 

 

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Pembaruan Pendidikan KH. Ahmad Dahlan

Islamisasi di Sulawesi Selatan; Peran Ulama dan Raja-Raja