Sertifikasi Dai


Oleh: Dr Ilham Kadir MA., Peneliti MIUMI; Kepala Pusat Publikasi dan HAKI UNIMEN

Indonesia akhir-akhir ini diguncang berbagai masalah, pada ranah kesehatan, warga negara Indonesia yang terjangkit virus corona (Covid-19) untuk bulan September ini saja sudah mengalami penambahan di atas 3500 kasus. Hal ini berimbas pada langkah politik 59 negara dengan menolak kunjungan warga negara Indonesia. Terang, ini buka masalah sepele sebab bangsa lain tidak lagi mengakui kompetensi kita dalam menangani masalah dalam negeri, khususnya pencegahan penyebaran Covid-19. Masalah ekonomi lebih parah lagi, pertumbuhan ekonomi kita yang awalnya diprediksi meroket hingga tujuh sampai sepuluh persen, nyatanya roketnya terjun ke bawah hingga minus tiga persen, bahkan prediksi lebih buruk hingga lima persen.

Masalah sosial keagamaan juga kian hari kian rumit, Menteri Agama Fachrul Razi  dikabarkan akan melakukan serifikasi  para penceramah (dai) untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Menteri Agama juga pernah melontarkan pernyataan bahwa anak good looking, hafizh Al-Qur’an, pintar bahasa Arab bisa menjadi agen radikalisme di masjid-masjid. Namun kenyataannya, khutbah menteri agama di Istiqlal pada Jumat (1/11/2019) tidak membaca shalawat yang menjadi rukun sahnya sebuah khutbah kesalahan sang menteri disempurnakan dengan penyebutan ayat ke-11 surah Al-Hujurat dengan belepotan. (https://www.youtube.com/watch?v=5cQ9Y9eQdAA).

Tidak sampai di situ, Alfin Andrian pelaku penusukan Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin Lampung, Minggu (13/11/2020) terlihat tidak good looking, bukan hafizh qur’an dan tidak pula pandai bahasa Arab. Bahkan, menurut Menteri Agama tragedi penikaman dai keshohor sekaliber Syekh Ali Jaber hanya kriminal biasa, bahkan pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa alias gila. Latar masalah yang saya tulis  ini, dalam dunia penelitian disebut sebagai das sein yang butuh penyelesaian: das sollen.


Butuh Kompetensi

Hampir setiap pekerjaan saat ini memerlukan kompetensi, dan kompetensi dibuktikan dengan sertifikat, untuk mendapatkan sertifikat butuh proses yang disebut portofolio. Secara umum portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Portofolio sendiri sering dan terkadang wajib digunakan saat melamar pekerjaan. Jika Kementrian Agama mewajibkan sertifikasi berarti harus melakukan pelatihan kepada para dai yang ditutup dengan ujian dan hasilnya: lulus atau gagal, hanya yang lulus yang memiliki kompetensi untuk berdakwah, jika belum, harus terus belajar.

Untuk saat ini, sepengetahuan penulis, Kementrian Agama tidak akan melakukan sertifikasi, sebab terlalu rumit, berliku, dan banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk kesiapan anggaran dan tenaga asesor. Yang memungkinkan adalah melakukan penataran kepada para dai dengan materi berisi wawasan kebangsaan yang menurut Kementrian Agama perlu ditingkatkan, sebab disinyalir banyak dai yang berpaham radikal dan nihil wawasan kebangsaan. Mungkin di zaman Orde Baru ini yang sering disebut ‘Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”, tentu ini sangat bagus dan terpuji, kalau perlu para dai diharuskan memahami Pancasila dalam konteks islamic worlview, bahwa Pancasila pada dasarnya sangat sesuai dengan agama Islam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Memang harus diakui bahwa masih terlau banyak dai-dai kita yang butuh standarisasi, tidak hanya pada wawasan kebangsaan dan nasionalisme, masih terlalu banyak yang belum memahami esesnsi dakwah, masih minim wawasan keagamaan, hafalan ayat-ayat dan hadis masih belum cukup, tetapi dengan semangat dakwah yang tinggi, malah memiliki jam terbang yang banyak. Akhirnya, tidak ada lagi waktu untuk belajar, materinya pun itu-itu saja, diulang-ulang dan rujukannya dari yutube dan google. Dai semacam ini perlu ditatar dan diupgrading agar ilmunya berkembang, hafalan ayat dan hadisnya bertambah, dan benar dalam menjawab pertanyaan para hadirin, dan metode dakwahnya lebih tepat dan mengena.

Fenomena dai kocak juga harus mendapat perhatian, kerap kita saksikan, penceramah berprofesi sebagai pelawak. Materi-materi ceramahnya terus mengundang tawa dan mengocok perut, setelah selesai ceramah, ketika jamaah ditanya, Apa yang Anda dapat dari ceramah tadi, dia menjawab, “Bagus sekai ceramahnya, lucu, saya suka!” Namun ketika ditanya, Nasihat apa yang Engkau dapat? Maka ia diam dan bingung! Para dai semestinya menyadari bahwa tujuan utama berdakwah adalah membawa risalah para nabi dan Rasul yang berisi tauhid, syariat, dan akhlak. Membuat jamaah tertawa itu boleh-boleh saja, tapi tetap pada tujuan utama berdakwah yakni mengajak orang lain bertauhid dengan benar, menegakkan syariat agama, dan memiliki akhlak yang baik.

Dakwah adalah kerja-kerja para nabi, dan ketika pintu kenabian telah ditutup dengan kehadiran Penghulu Para Rasul, Muhammad bin Abdullah, maka kerja-kerja para nabi didelegasikan kepada para dai, maka dakwah sesungguhnya pekerjaan mulia dan dikerjakan oleh orang-orang mulia dan akan mendatangkan kemuliaan, mulai dari para dai, jamaah, hingga pemerintah dan negara yang terus mendukung para dai dalam menyampaikan risalah kebenaran akan menjadi mulia dunia akhirat.

Jelas sertifikasi dai dibutuhkan, hanya saja harus komprehensif dan dilakukan  oleh lembaga yang independen. Tidak hanya tentang materi wawasan kebangsaan dan nasionalisme, tapi bacaan ayat-ayat Al-Qur’an harus standard dan tidak belepotan, paham rukun dan syarat-syarat khutbah serta harus merata, mulai dari dai level mushalla, masjid-masjid di kampung, kelurahan, kecamatan, Masjid Agung, Masjid Raya, hingga Masjid Istiqlal Jakarta. Kecuali itu, boleh pula kita usulkan agar protokol keamanan para dai juga ditegakkan, sebab tidak sedikit ‘orang gila Indonesia’ yang selalu menjadikan ulama dan para dai rabbani sebagai target pembunuhan dan penikaman, sebagai mana yang terjadi beberapa hari lalu (13/9/2020) di Lampung pada diri seorang ulama dan dai panutan, Syekh Ali Jaber. Patut pula dicurigai jika orang gila yang menjadikan ulama dan dai sebagai target adalah gila yang pura-pura, agar terbebas dari hukuman.

Maka Kementrian Agama harus menjadi contoh, menyediakan dai yang memiliki kompetensi jangan sebaliknya. Sebab kenyataan di lapangan menunjukkan justru ormas-ormas Islam yang lebih giat, gencar dan ikhlas dalam mengatur dan meningkatkan kualitas para dai. Selian itu, saya usulkan agar Mejelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mejelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menjadi bagian penting dalam melakukan pelatihan atau penataran para dai agar para dai memiliki kompetensi. Wallahu A’lam!  

 

Enrekang, 17 September 2020. Dimuat TRIBUN TIMUR, 18 September 2020.

 

 

 

 

 

 

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Ramadhan Bersama KH Lanre Said