Tragedi Wamena

Oleh: Dr Ilham Kadir, MA., Peneliti MIUMI; Dosen STKIP Muhammadiyah Enrekang
 

Bunuh dia, bakar dia! Begitu teriak para perusuh di Wamena dengan jumlah ratusan, di tangan mereka tombak, busur, parang dan bensin, ujar Dewi (30) ketika berada di mes yang dihuni lebih dari dua puluh orang itu, ia tidak tau mau buat apalagi. Mereka mengepung mes tempat tinggalnya, lalu dibakar. Ada dua orang yang mencoba keluar dari pintu, langsung dibacok dan dibakar. Mobil truk tiga unit ikut dibakar. Mereka yang berada di dalam rumah pun hanya menunggu maut. Terlintas dalam benaknya untuk sembunyi di dalam kandang ayam yang tersambung ke rumah. Ketika perusuh itu hendak masuk ke kandang, dihalangi oleh drum besar. Ketika itu, anak, adik, dan iparnya yang tidak ikut sembunyi di kandang ayam hangus terpanggang. Ketika api menjalar ke kandang ayam, tetiba dua das tembakan berbunyi.  Ternyata polisi datang, perusuh pun bubar. "Wajah mereka hampir sama, sebagaimana muka orang Papua, terlihat mereka mayoritas mengenakan pakaian putih abu-abu seperti SMA padahal postur tubuh dan mukanya terlihat sudah berumur," tutur Dewi dengan mata berkaca-kaca ketika kami mengunjungi mereka  Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa Enrekang.

Dewi beserta keluarganya yang berjumlah 23 orang telah tiba di kampung asal mereka, Maiwa, Enrekang. Saat kerusuhan, empat dari keluarga Dewi jadi korban, yakni adiknya Rustam (33), iparnya Irma Sirajuddin (24), ponakannya Ilmi (2) serta anak kandungnya Erwin (17), (tribun.timur, 03/10/2019). Kerusuhan yang terjadi pada hari Senin 23 September 2019 itu menimbulkan korban sedikitnya 33 nyawa melayang,  76 luka-luka, 224 mobil hangus, 150 motor, 465 ruko hangus, dan 165 rumah dibakar, (kompas.com, 26/9/2019). Ini belum termasuk kerugian secara psikologis, banyak warga yang stress karena kehilangan keluarga, harta benda, pekerjaan, hingga handai taulan. Tragedi ini semestinya tidak dianggap biasa, tetapi harus dijadikan sebagai kejahatan luar biasa dan para otak dan pelakunya diseret ke pengadilan, baik tingkat nasional maupun internasional.

Sudah masuk minggu ketiga kejadian memilukan itu berlalu, namun pemerintah sampai saat ini belum terlihat jelas kebijakan jenis apa yang bisa menyelesaikan persoalan di atas. Jelas, terang, dan lugas, kalau Papua tidak dalam kondisi baik-baik saja. Buktinya, kini puluhan ribu pengungsi berusaha dengan segera meninggalkan Wamena, itu artinya ada masalah besar di sana.

Terlihat, beberapa kepala daerah, terutama Sumatera Barat, lalu Sulawesi Selatan, hingga Kebupaten Enrekang  berusaha memfasilitasi warganya yang ingin kembali ke kampung halaman namun sudah tidak punya biaya lagi. Patut dicatat bahwa korban yang terbanyak adalah warga Minang, Bugis dan Jawa. Ketiga suku ini memang dikenal sebagai perantau, hidup dan tinggal di kampung bahkan negara orang lain adalah lumrah adanya. Selama ini, jarang kita temukan ketiga suku di atas mengalami kendala dalam berbaur dengan masyarakat setempat.

Akar masalah

Masalah Pupua, terlebih khusus Wamena tidak sulit dianalisa, untuk membedahnya cukup menggunakan pisau politik, lalu ditambah dengan ekonomi dan budaya. Ketiga komponen ini menjadi masalah dasar Papua. Namun, jika ditelaah secara mendalam, nuansa politik lebih dominan dibandingkan dengan lainnya.

Lihat saja, tahun ini pertemuan dari delegasi setiap negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa mengadakan pertemuan di Amerika pada tanggal 24 September 2019, namun peserta telah berada di New York pada tanggal 23 September karena pembukaan siding umum PBB ke-74 akan dimulai keesokan harinya. Lalu apa hubungannya dengan ‘Tragedi Wamena’?

Tentu saja Tokoh Sparatis Papua Benny Wenda ingin memancing di air keruh, memanfaatkan suasana sidang tahunan Majenis Umum PBB untuk memaparkan kondisi Papua secara subjektif. Hal-hal yang akan diangkat tidak akan lepas dari masalah pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, dan semisalnya. Jika ia berhasil menyelinap lalu berbicara, dan ada yang mendukung dalam siding terhormat kelas dunia itu, bisa menjadi celah pengusulan supaya PBB melakukan referendum di Papua. Narasi dan alur cerita sinetron ala Benni Wenda mudah dibaca.

Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya, yang terlihat jadi korban adalah aparat keamaan Indonesia, baik tentara maupun polisi. Ketika terjadi Tragedi Wamena, kebiadaban pun tampak jelas, para pendukung Benny Wenda seakan kerasukan, lalu membantai siapa saja yang bisa dibantai, membakar apa saja yang bisa dibakar. Seakan ibu rumah tangga membasmi kecoak tanpa ampun.

Dalam perspektif agama Islam, membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia, “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al Maidah: 32).

Ibnu Katsir berkata, “Siapa yang memelihara kehidupan seseorang, yaitu tidak membunuh suatu jiwa yang Allah haramkan, maka ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Mujahid berkata bahwa yang dimaksud adalah siapa saja yang menahan diri dari membunuh satu jiwa.” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 3: 380).

Al ‘Aufi dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata mengenai firman Allah bahwa ia telah membunuh manusia seluruhnya, maksudnya adalah, “Barangsiapa yang membunuh satu jiwa yang Allah haramkan, maka semisal dengan orang yang membunuh seluruh manusia.” Sa’id bin Jubair berkata, “Barangsiapa menghalalkan darah seorang muslim, maka ia seakan-akan menghalalkan darah manusia seluruhnya. Barangsiapa mengharamkan darah seorang muslim, maka ia seakan-akan mengharamkan darah manusia seluruhnya.”

Dalam kajian epistemologi hukum Islam, ada lima perkara yang wajib dilindungi, baik dalam skala individu maupun dalam skala komunitas hingga negara. Disebut dengan ad-daruriaay al-khams, atau lima kebutuhan yang wajib dijaga, yakni, hifdz ad-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-‘aql (menjaga akal, hifdz an-nasl (menjaga keturunan), dan hifdz al-maal (menjaga harta benda). Kelima perkara ini harus dipertahankan, dan jika mati  karena sebab itu, maka ia akan dihitung sebagai syahid di jalan Allah.

Bagi saya, Pemerintah Republik Indonesia yang dinakhodai oleh Presiden Joko Widodo harus bertindak secepat kilat dalam mengamankan Papua. Prinsip dalam melakukan ‘perang’ terhadap pihak lawan sesungguhnya sederhana saja. Rumusnya melakukan perlawanan sesuai senjata lawan. Jika perang ekonomi maka kita lawan dengan kekuatan ekonomi, jika perang teknologi maka kita lawan dengan teknologi, jika perang ilmu maka dilawan dengan ilmu, jika penyerangan menggunakan senjata tentu dilawan dengan menggunakan senjata pula.

Tragedi Wamena adalah penyerangan kepada warga sipil tanpa ada perlawanan sebab mereka sedang sibuk dengan rutinitas harian mereka, tidak ada pemberitahuan, tidak ada pula himbauan dari BIN yang digaji begitu mahal oleh negara untuk mengamankan dan menjaga warga negara dari ancaman pihak-pihak pengacau.

Maka, pemerintah harus bersikap tegas kepada siapa pun yang merongrong NKRI dan membuat kekacauan di negara berasas Pancasila ini, yang sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akan terlihat konyol jika aparat, terutama BIN begitu sigap dan cakap menangkap ‘calon’ teroris dari umat Islam walau bersembunyi di liang biawak, tetapi gagap dan gagal mengantisipasi serangan dari sebuah organisasi sparatis yang menimbulkan lusinan korban. Maka layaklah kita bertanya, di mana poisi negara dalam menjaga keamanan dan menjamin kelangsungan hidup rakyatnya? Wallahu A’lam!

Enrekang, 10 Oktober, 2019. Dimuat 11 Oktober 2019.