Zakat dengan Selera Indonesia

Oleh: Dr. Ilham Kadir,MA. Pimpinan BAZNAS Enrekang.
 
Zakat masih dan akan terus menjadi pembahasan menarik, terutama jika ditinjau dari perspektif ekonomi. Sekadar ilustrasi, jika kita bandingkan antara penerimaan dana cukai rokok pada tahun 2018 sebesar 148 trliun dengan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) secara nasional di tahun yang sama hanya  sebanyak 8 triliun. 

 

Dan, hampir pasti kalau para perokok sembilan puluh persen adalah umat Islam, mereka perokok legal yang bayar pajak ketika beli rokok. Terlepas dari kontroversi hukum rokok, yang jelas untuk pajak rokok saja hampir duapuluh kali lipat dengan penerimaan zakat di negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia ini.

Itu berarti ada masalah besar dalam batang tubuh umat Islam Indonesia. Salah satu yang asasi dari tumpukan masalah itu adalah pembiaran akan kejahilan dalam menjalankan kewajiban beragama. Zakat adalah salah satunya.

Begitu banyak umat Islam yang sudah kena wajib zakat, tetapi belum ditunaikan, atau setidaknya mampu berinfak namun belum tersentuh hatinya. Keengganan membayar zakat dan infak bisa saja berawal dari salah paham teradap zakat atau pahamnya salah sehingga kemakhruhan rokok lebih utama daripada menunaikan kewajiban zakat atau mengamalkan sunnah infak dan sedekah.

Perlu ada upaya-upaya nyata dari pelbagai pihak untuk mengeluarkan umat dari alam salah paham dan pahamnya salah tentang syariat zakat, infak, dan sedekah ini. Sebab membiarkan umat terombang ambing dalam kesalahan dan tidak mendapat penjelasan yang komprehensif tidak dibenarkan. “Ta’khirul bayan an-syai’il hajah la yajuz.” Tidak boleh menunda-nunda keterangan yang dibituhkan oleh umat.

Buku “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia” yang ditulis oleh Tim Penulis yang ahli dibidannya, dan diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional 2018, dapat menjadi oase di tengah ketandusan pemahaman akan zakat bagi para dai-dai kita di Indonesia.

Buku dengan gaya penulisan bagitu ilmiah, termasuk referensi yang jelas pada setiap kutipan baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan, buku ini sangat layak jadi rujukan dalam forum-forum ilmiah, ataupun dalam penulisan karya-karya ilmiah, mulai dari artikel lepas hingga disertasi dan jurnal.

Namun sayang, buku setebal 311 halaman dan tim penulisnya diketuai oleh Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail tersebut belum menyebar ke berbagai kalangan, dan tidak pula dikomersilkan. Akan lebih bagus kalau Baznas yang tersebar di seluruh daerah juga diberi lisensi untuk menerbitkan buku tersebut lalu dibagikan kepada para dai dan atau para pegawai Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengalaman kami di Baznas Kabupaten Enrekang cukup menjadi pelajaran dan bahkan gambaran pada daerah lain. Bahwa para dai memang fasih mengitip ayat-ayat zakat, tapi begitu didesak pertanyaan yang teknis tentang penerimaan dan pendistribusian, sering kali jadi buntu.

Kita tulis dengan citarasa orang Indonesia, karena banyak yang beda materi yang dizakati antara satu negara dengan lainnya, kata Prof. Bambang dalam launching buku, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, sewaktu Rakernas Bali (22/3/2018).

Buku ini terdiri dari enam bab, bab pertama membahas tentang konsep dasar zakat yang pembahasannya meliputi pengertian zakat, kedudukan zakat ditilik dari Al-Qur’an dan sunnah, hukum zakat, syarat wajib zakat, harta milik umum dan wakaf, hikmah dan manfaat zakat, hubungan zakat dengan pemerintah, hukum menunaikan zakat sebelum cukup setahun, dan cara menunaikan zakat.

Pada bab kedua dibahas jenis zakat yang terdiri dari zakat harta dan zakat fitrah. Termasuk dalam bagian ini dibahas secara tuntas zakat harta dan landasan hukumnya, serta jenis-jenis zakat harta seperti zakat emas, perak, logam mulia, surat-surat berharga, perniagaan, pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perusahaan, pendapatan profesi dan barang temuan. Sedangkan subyek zakat harta terdiri dari individu maupun lembaga. Pada bab ketiga masuk dalam bahasan penghitungan zakat dan sub bahasan meliputi kaidah-kaidah penghitungan zakat. Pada bagian ini dipaparkan dengan baik terkait teknis penghitungan zakat. Yang dimaksud dengan penghitungan zakat di sini adalah tata cara dalam melakukan penghitungan harta yang sudah memenuhi nishab untuk diberikan kepada golongan mustahik dengan persyaratan tertentu melalui amil.

Pada bab keempat, dijelaskan secara tuntas terkait pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Termasuk di dalamnya prinsip pokok pengumpulan, defenisi dan persyaratan seorang muzakki, serta kiat-kiat mendekati para muzakki atau orang lain agar rela mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umat, metode ini dikenal dengan istilah fundraising. Ada pun bab kelima lebih fokus pada pemaparan terkait cara pendistribusian dan pedayagunaan dana zakat yang pembahasan utamanya meliputi definisi ashnaf zakat, prinsip pokok pendistribusian atau penyaluran zakat, dan pendayagunaan dana zakat demi kemaslahatan para mustahik.

Sedangkan pada bab enam atau terakhir berisi tentang berbagai persoalan tentang zakat infak dan sedekah. Permasalahan tersebut direkam, dijadikan pertanyaan lalu dijawab secara tuntas. Metode menjelaskan sebuah masalah dengan menguraikan pertanyaan dan jawaban yang komprehensif dinilai lebih praktis dan tidak bertele-tele, buku ini menjadi solusi nyata terkait problem zakat, infak, dan sedekah.

Masalah-masalah terkait zakat baik zakat fitrah maupun zakat harta tidak akan pernah berhenti. Zakat fitrah misalnya, umat Islam di Indonesia sampai saat ini, setiap Ramadhan tiba setiap itu pula muncul berbagai masalah. Terkait waktu membayar zakat, kadar, ashnaf yang berhak menerima zakat, hingga substansi zakat fitrah.

Misalnya saja, terkait waktu pembayaran zakat, ada beberapa dalil, antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim (No. 22) dan Bukhari (No. 1432) lewat jalur Nafi’ dan Ibn Umar, bahwa Nabi memerintahkan untuk membayar zakat sebelum manusia keluar menunaikan shalat Idul Fitri. Namun, dalam praktiknya Ibn Umar justru membayar zakat lebih cepat sehari atau dua hari sebelum lebaran, dan menganjurkan agar para sahabat berbuat demikian. Karena itu, para ulama secara mainstream sepakat bahwa kewajiban zakat fitrah terletak pada akhir Ramadhan. Kecuali Imam Syafi’i yang membolehkan berzakat sejak awal Ramadhan karena sebab dari turunnya syariat zakat fitrah karena puasa di bulan Ramadhan, juga Abu Hanifah yang membolehkan sejak pertengahan bulan puasa. Seperti halnya zakat mal (harta) boleh membayar sebelum jatuh tempo, dalam artian pembayaran zakat sebelum datang waktunya bersifat sunnah dan terpuji, adapun jika waktunya telah tiba maka ia bersifat wajib.  Mempercepat pembayaran zakat fitrah juga menjadi anutan mazhab Badan Amil Zakat Nasional dengan alasan untuk memudahkan amil dalam pengumpulan dan penyaluran kepada para mustahik yang benar-benar butuh, sehingga ketika hari bergembira tiba, mereka pun turut bergembira dengan menikmati zakat fitrah.

Kadar zakat. Jika merujuk pada nash hadis terkait jenis zakat yang dikeluarkan, maka yang paling otentik adalah hadis Ibn Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma, atau satu sha’ gandum atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, besar dan kecil dari kaum muslimin, (Muttafaq ‘Alaihi). 

Ada pun terkait dengan kadar zakat, jika merujuk pada dalil di atas maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok, atau beras bagi orang Indonesia. Tapi beberapa ulama muktabar membolehkan berzakat dengan uang yang senilai dengan makanan pokok. Di antara penganut pendapat ini adalah Imam At-Tsauri, Abu Hanifah dan Hasan Al-Basri. Pendapat ini diperkuat dari riwayat Ibnu Abu Syaibah dari ‘Aun, ia berkata, Aku telah mendengar surat Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan pada ‘Abdi, Gubernur Basrah, bahwa diambil dari haji pegawai kantor, masing-masing setengah dirham. Imam Hasan Al-Basri berkata, Tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Berkata Abu Ishaq, Aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrahnya pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya. Sedangkan takaran satu sha’ di Mesir disamakan dengan 1/6 liter gandum, karena gandum lebih berat dari beras, maka untuk kehati-hatian kita tetapkan satu sha’ sama dengan 2,5 kg (3,5 liter) beras, (halaman 97).

Di antara alasan bolehnya membayar zakat dengan nilai uang karena sesuai dengan hadis Nabi, diriwayatkan Ibnu Adiy dan Daraquthni  “Cukupkan orang-orang miskin pada hari raya ini, jangan sampai meminta-minta”. Mencukupkan mereka bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadangkala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir miskin menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya (uang), si miskin bisa langsung mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya, (Al-Qaradhawi, Hukum Zakat, 2011). 

Dalil di atas juga menjadi patokan atas kewajiban zakat fitrah terhadap semua muslim yang punya persediaan bekal makanan untuk keluarga lebih dari sehari semalam atau di atas dua hari sebagaimana pendapat Syafi’I dan Maliki, Imam Asy-Syaukani juga menekankan bahwa pendapat ini lebih kuat dan benar, ada pun pendapat Abu Abu Hanifah bahwa yang wajib bezakat fitrah adalah yang punya harta dan satu nishab emas (85 gr), pendapat terakhir ini dianggap lemah, (Sayyid Sabiq, 2007).

Sedangkan perbincangan tentang ashnaf, atau yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah sama kedudukannya dengan zakat harta, dan peruntukannya pun juga sama yakni merujuk kepada firman Allah (QS. At-Taubah: 60) bahwa zakat diperuntukkan untuk golongan fakir, miskin, muallaf, amil, budak, bangkrut, berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Penyusunan ashnaf menurut Sayid Sabiq dalam “Fiqhus-Sunnah” bersifat skala prioritas dari bawah ke atas (littar-tiib). Pendapat ini sangat sesuai dengan substansi zakat fitrah, yakni makanan bagi fakir dan miskin, dan mencegah meminta-minta di hari bahagia. Selain itu, dimana zakat dikumpulkan maka di situ pula zakat didistribusikan. Kecuali jika di daerah tersebut tidak terdapat lagi asnaf maka dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan, terutama fakir miskin. Demikian dikemukakan oleh Al-Murtadha dalam “Al-Bahr al-Zakhkhar al-Jami’ li Mazhab Ulama al-Anshar” bahwa dimakruhkan memberikan zakat fitrah  kepada fakir miskin daerah lain, kecuali dengan tujuan yang lebih utama.

Namun yang wajib dipahami bersama adalah substansi dan tujuan zakat fitrah. Dalilnya bersumber dari hadis Ibnu Abbas yang  berkata, “Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang berpuasa dari perbuatan dan perkataan keji [selama puasa], serta sebagai makanan pokok untuk orang-orang miskin”. (HR Abu Daud: 1609, dan Ibnu Majah: 1827). Jadi zakat fitrah merupakan salah satu ibadah yang berfungsi untuk mensucikan ibadah puasa seorang muslim dan menyempurnakannya. Karena boleh jadi dalam ibadah puasanya di bulan Ramadhan tersebut memiliki beberapa pelanggaran dan ketidaksempurnaan penyelenggaraannya, sehingga zakat fitrah diharapkan bisa menyempurnakan dan menyucikan pelanggaran tersebut; juga memberikan kecukupan makanan dan kebutuhan fakir miskin serta membuat mereka terhibur dalam menyongsong hari besar idul fitri, sehingga mereka turut serta bisa merayakannya seperti kaum muslimin lainnya.

Permasalahan lain yang hingga saat ini terus menjadi perbincangan adalah boleh tidaknya zakat profesi. Dalam buku ini dijelaskan dengan sangat komprehensif terkait asal hukum, perdebatan para ulama muktabar, hingga pertimbangan pemerintah dan Baznas sebelum memberikan ketetapan yang diikuti oleh negara.  Pembahasan zakat pendapatan, profesi dan jasa cukup alot dan panjang, yakni sampai 18 halaman (halaman 202-220). Secara sah dan legal, Baznas RI sebagai alat negara yang dibentuk untuk mengelola dan mendayagunakan zakat di Indonesia menetapkan bahwa zakat pendapatan dan profesi itu ada sebesar 2.5 persen. Yusus Al-Qaradhawi berpendapat bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kau muslimin saat ini adalah peghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya baik keahlian yang diupayakan secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, pengacara, konsultan, penjahit, apoteker bahkan dari artis hingga para dai papan atas. Ada pun dilakukan secara bersama-sama seperti pegawai pemerintah, pegawai BUMN karyawan perusahaan dengan menggunakan sistem penggajian yang teratur (halaman 2014).

Wahbah Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Demikian pula terkait dengan pemerintah berupa pegawai negeri dan swasta yang mendapatkan gaji dalam waktu relatif tetap, misalnya sebulan sekali. Penghasilan semacam ini dalam istilah fikih disebut al-maal al-mustafad. (halaman 205).

Secara garis besar ada empat alasan mengapa zakat profesi dibolehakan. Pertama, ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya; kedua, berbagai jenis pendapat para ulama yang menjelaskan keabsahan zakat dari penghasilan profesi, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian menggunakan istilah al-amwal sementara yang lain menggunakan istilah khusus al-amwaal al-mustafaad; ketiga, dari perspektif keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dan nyata dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas tertentu saja yang konvensional, petani misalnya yang kerap berada dalam kondisi kurang beruntung harus berzakat jika hasil panennya telah mencapai 653 kg yang diperoleh setelah bekerja siang malam selama empat bulan lamanya. Sementara profesi-profesi tertentu seperti politisi, kontraktor, konsultan, dokter ahli bekerja dengan waktu yang relative singkat memperoleh penghasilan dengan jumlah besar, dari sinilah keadilan harus ditegakkan, ketika profesi petani bezakat di saat penen, maka seharusnya profesi-profesi lainnya pun berzakat ketika mendapatkan upah, honor atau tunjangan dari hasil kerjanya; keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian profesi akan semakin berkambang dari waktu ke waktu. Penetapan kewajiban zakat kepada profesi-profesi yang baru tersebut menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. (halaman. 208-209).

Dengan adanya ketetapan dari Baznas RI bahwa zakat profesi berlaku di Indonesia, maka segenap perbedaan terkait hukum zakat profesi telah final dan menginkat bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Ada pun yang kontra maka secara kelembagaan pendapatnya tidak digunakan, walaupun tetap dapat dijadikan bahan diskusi dan perbandingan alam forum-forum ilmiah. Terkait hal ini, kita merujuk pada sebuah kaidah ushul, hukmul hakim yar’faul ikhtilaaf, keputusan negara adalah mereduksi segala bentuk perbedaan pendapat atau kaidah lain, tasharruf al-imaam manuuth bil maslahah. Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Keputusan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Buku zakat dengan selera asli Indonesia ini hadir di saat yang tepat. Bacaan wajib bagi para pengelola dana zakat baik Baznas maupun Lembaga Amil Zakat resmi lainnya atau umat Islam Indonesia secara umum. Yang pertama agar tidak bicara zakat melebihi apa yang mereka tahu, yang kedua agar memahami dan mengamalkan rukun Islam yang ketiga.

Saya tutup resensi ini dengan mengutip kata bijak, khaeru jalisin fi zamani kitab, buku adalah sebaik-baik teman duduk. Dan buku “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia” dapat dijadikan teman sekaligus guru penunjuk arah kebaikan dalam menunaikan syariat zakat, infak, dan sedekah. Selamat membaca!

Profil Buku

Judul : Fikih Zakat Kontekstual Indonesia; Tim Penulis : Ketua : Prof. Dr. KH. Satori Ismail, MA.; Wakil Ketua: Drs. KH Masdar Farid Mas’udi, MA
Sekretaris : Efri Syamsul Bahri, SE, Ak.’ M.Si.; Anggota : Drs. Irsyadul Halim
Mohd. Nasir Tajang, S.Ag., M.Si.; H. Faisal Qasim, Lc.; Dr. Ahmad Hanbali, S.Ag, MH. H. Putra Erianton, Lc.

Editor : Syahruddin El-Fikri, S.Ag. Penerbit : Badan Amil Zakat Nasional. Jl. Kebon Sirih Raya No. 57. Jakarta Pusat, 10340. Tahun Terbit : 2018