Menyoal Kompetensi Amil Zakat

      Oleh: Dr Ilham Kadir, MA., Pimpinan BAZNAS Enrekang.

 

Di tengah hiruk-pikuk politik jelang pileg dan pilpres, Badan Amil Zakat Nasional mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2019 yang diselenggarakan Senin-Rabu (4-6/3/2019), di Kota Solo. Rakornas diikuti 650 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ nasional dan daerah.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang membuka acara Rakornas menegaskan bahwa yang perlu kalau kita membahas masalah zakat itu ialah bagaimana terbuka dan diketahui orang itu manfaat katanya pada hari Senin (4/3/2019).

Selain itu, saudagar asal Bone ini mengeluhkan  terkait pendistribusian dana Baznas yang terkumpul tahun 2017. “Kalau saya baca laporan 2017, penerimaannya Rp 6 triliun. Pengeluaran Rp 4,8 triliun. Berarti ada saldonya saja Rp 1,3 triliun. Itu terlalu besar saldonya. Mestinya, begitu diterima, langsung dikeluarkan," jelasnya, (detik.com, 4/3/2019).

Kompetensi Amil

Tidak diragukan lagi bahwa pernyataan JK di atas jika diibaratkan senapan, maka moncongnya diarahkan kepada para amil zakat. Yang dimaksud sebagai amil di sini adalah para pengelola zakat.

Terminologi amil zakat secara khusus adalah seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Secara personal para amil harus memahami makna-makna persaudaraan, ikut aktif dalam mendekatkan berbagai kelompok masyarakat dan menjaga tingkat kecukupan untuk sesama.  Ada pun posisi seorang atau kelompok amil yang dibentuk oleh masyarakat dan dilegalkan oleh pemerintah  dapat dilihat dalam al-Qur’an Surah At-Taubah ayat ke-60, “wal amilina  alaiha”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai amil, maka diwajibkan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban zakat. Demikian yang termaktub dalam Fatwa MUI No. 8/2011. Tentang Amil Zakat.

Selain itu, para amil juga diharuskan memiliki sifat-sifat dan adab-adab seperti berikut: shiddiq, amanah, fathanan, tabligh, adil, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas keamilan, memiliki akhlak terpuji, bertutur kata yang baik dan sopan santun, berpakaian syar’i, melayani muzakki dan mustahik dalam kaitan tugasnya sebagai amil, tidak memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakatnya, tidak merokok, harus mendoakan muzakki secara langsung atau tidak langsung. (Baznas, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018).

Salah satu kompetensi amil yang paling utama adalah mampu mendoakan muzakki. Sebab perintah ini secara jelas termaktub dalam al-Qur’an. “Ambillah zakat dari harta sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doa kami itu menjadi penentram bagi jiwa orang-orang yang berzakat, (QS. At-Taubah: 103).

Fungsi doa seorang amil untuk para muzakki menurut Imam Al-Mawardi sedikitnya ada lima: taqarrub, rahmat, menghormati, memantapkan hati, dan keselamatan bagi mereka yang berzakat.  

Karena itu, baik orang yang berzakat maupun yang mengelola zakat sebaiknya dua-duanya berdoa. Muzakki berdoa ketika mengeluarkan zakatnya, Allahumma ij’alha magnaman, wa la taj’alha magraman. Ya Allah jadikanlah zakat saya itu keuntungan, dan jangan jadikan ia sebagai kerugian.

Sementara seorang amil mendoakan muzakki,  Ajrakallah fima a’thaeta wa baraka fima abqaeta, waj’alhu laka thuhuran. Semoga Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah pada harta yang masih tersisa.

Kemiskinan dan Politik

Salah satu sumber pendapatan negara yang belum maksimal pengelolannya adalah zakat. Potensinya sejak 2011 sekitar 217 triliun pertahun, dan potensi tersebut cenderung meningkat 20 hingga 30 persen setiap tahunnya. Dan itu belum termasuk infak dan sedekah yang jauh lebih besar. 

Pada Rakornas Baznas tahun lalu di Bali, Ketua Baznas, Prof Bambang Sudibyo menargetkan pengumpulan 8 triliun. Walaupun terealisasi namun hal itu masih sangat minim dibandingkan cukai rokok pertahun yang mencapai 150 triliun. 

Mengumpulkan dana zakat saja tidak cukup, tetapi para amil harus kreatif melakukan pendistribusian. Itulah yang dkritik oleh JK bahwa pada tahun 2017 ada sekitar 1,3 triliun dana zakat belum terdistribusi. Dalam skala Enrekang saja yang pengumpulan zakat harta  dan infaknya mencapai 7 miliar pertahun masih belum bisa didistribusikan seluruhnya setiap tahun.

Banyak faktor kenapa pengumpulan zakat tidak maksimal. Namun yang paling dominan dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah masing-masing daerah. Sebab tidak semua daerah dan kepala daerah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terkait pengelolaan zakat dan kedudukan lembaga Amil Zakat Nasional.

Daerah dan kota yang memiliki pengumpulan cukup banyak pasti ditunjang dengan kebijakan dan regulasi dari daerah tersebut. Kebijakan dimaksud adalah keberpihakan pemerintah untuk menyediakan anggraran operasional bagi Baznas di daerah. Karena tanpa ketersediaan dana operasional tentu lembaga tidak bisa berbuat banyak.

 Selain itu, harus pula ditunjang dengan senjata. Yang dimaksud dengan senjata adalah perangkap aturan daerah, baik itu peraturan daerah tentang  zakat, infak dan sedekah serta harta-harta agama, maupun peraturan bupati yang menjabarkan secara teknis peraturan daerah dimaksud.

Para amil yang tergabung dalam lembaga Baznas tidak akan maksimal jika tidak disediakan amunisi berupa dana hibah dari pemda dan senjata berupa perangkap aturan daerah yang lengkap. Keduanya menjadi bagian vital untuk memaksimalkan kinerja amil zakat daerah.

Dari sini dapat dipahami bahwa maksimal tidaknya kerja amil zakat terutama di bawah Baznas sangat tergantung dengan kebijakan politik. Kepala daerah yang memahami filosofi Baznas hakikatnya akan meringankan beban pemerintah, sebab Baznas akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan bantuan untuk golongan yang butuh, dalam kategori ini yang paling utama adalah fakir dan miskin. Jika bantuan pemerintah harus melalui mekanisme yang berlika-liku, maka Baznas lebih mengutamakan musyawarah dan kebutuhan mustahik. 

Kemiskinan yang menjadi permasalahan utama negara ini sesungguhnya dapat diatasi secara bertahap jika Baznas diberi peran lebih besar untuk berbuat. Tentu saja dengan syarat adanya kebijakan dan keberpihakan.

Selain itu, para amil zakat juga harus terus belajar, berbenah untuk meningkatkan kompetensi. Sebab zakat sebagai rukum Islam ketiga memiliki ciri khas tersendiri, asas hukumnya jelas tapi merode dan cara pengumpulan dan pendistribusiannya terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang terus mencetak profesi dan penghasilan yang berkembang dari masa ke masa. 

Kita harus yakin bahwa ketika Allah menurunkan syariat zakat itu berarti ada hikmah yang tersimpan di dalamnya. Salah satu hikmahnya bahwa zakat adalah ibadah harta yang berdimensi sosial. Wallahu A’lam!

RS. Massenrempulu, 8 Maret 2019.