Polemik Poligami

Oleh: Dr Ilham Kadir MA*

Tahun 2018 ini layak dijuluki sebagai tahun polemik, satu masalah dengan lainnya silih berganti, hilangnya satu polemik karena munculnya polemik baru. Dan polemik terbaru adalah munculnya ide dan gagasan salah satu partai anyar untuk mengilegalkan syariat poligami, bahkan Komnas Perempuan pernah ‘membajak’ otoritas Tuhan dengan mengatakan bahwa poligami bukan ajaran Islam. Tulisan ini akan memotret lebih tajam terkait masalah poligami, baik dalam perspektif syariat Islam, hukum positif, dan aplikasi poligami dari tokoh nasional hingga ulama Bugis.

Poligami  berasal dari bahasa Yunani “polygamie”, yaitu poly bermakna  ‘banyak’ dan gamie ‘berarti laki-laki’. Secara istilah poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari  satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.  Laksana seorang suami mungkin mempunyai dua  istri atau lebih pada saat yang sama.

Banyak wanita atau mungkin mayoritas yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan  berbagai alasan yang diupayakan. Namun terdapat  pula beberapa wanita yang menerima konsep  poligami dalam keluarganya. Banyak pula contoh perilaku nyata poligami yang didukung oleh  istri, seperti memilihkan calon istri atau bahkan  istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya. Di Indonesia pernah ada acara yang cukup menyita perhatian publik “Poligami Award”, ada pula ungkapan popular dari pemilik restoran berjaring “Wong Solo”, Banyak istri, kaya raya, masuk surga!

Syariat poligami dapat diterima karena kefahaman mereka terhadap bahaya  bertambahnya jumlah wanita yang menua, tapi belum menikah, serta dampak negatif yang  ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudari-saudarinya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami di antara perkara yang membuatnya tenang, (Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).

 Hingga kini dan entah sampai kapan, persoalan poligami masih tergolong kontroversial, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami  seperti Prof Siti Musdah Mulia (2004) melontarkan sejumlah tudingan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Menurutnya, poligami itu melanggar HAM, bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.

 Ada pun yang pro terhadap praktik poligami seperti  Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan (2006) menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa di dunia, dari Maroko hingga Merauke. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan menggiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. 

Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan. Pendapat ini tentu melihat dari substansi atau out come dari praktik poligami itu sendiri, sementara landasan hukumnya sanga jelas, Al-Qur’an Surah an-Nisa’[4] ayat ketiga, Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Jika takut tak mampu berbuat adil, cukup punya istri satu saja.

 Sebenarnya, masalah poligami di Indonesia telah tuntas, dan tidak layak lagi dijadikan jualan politik, lebih keji lagi jika mengusung tema poligami dengan tujuan untuk meraih suara dari pihak-pihak yang anti poligami. Demikian adanya, sebab aturan-aturan negara terkait poligami sudah sangat gamblang—walaupun masih dipandang mempersempit ruang gerak penganut mazhab poligami. Bahkan untuk mencapai tujuan poligami sesuai dengan tuntunan syara’, pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama.yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

 Dalam pandangan Prof Abdul Karim Syahbun dalam kitabnya “Syarah Mudawwanah al-Ahwal as-Syahshiyah al-Maggribiyah, jilid-1, 1997” bahwa hukum dasar poligami adalah mubah, dan dapat direalisasikan dengan dua pertimbangan utama yaitu, faktor kebutuhan dan jika mampu menegakkan keadilan. Yang pertama adalah kebutuhan materi dan non materi dari pihak wanita yang sanggup dipenuhi oleh lelaki yang kebetulan sudah punya istri, kedua adalah kemampuan seorang suami dalam berbuat adil kepada istri-istrinya, kata adil di sini merujuk pada keadaan masing-masing pasangan dan tidak dapat duraikan dengan rumus baku.

Poligami bahkan jadi amalan dan jalan hidup tokoh besar Indonesia, sebut saja Bung Karno yang pernah menikah selama sembilan kali dalam hidupnya dan memiliki isri bahkan lebih dari dua dalam satu masa. Tokoh nasional dan pemimpin DI/TII, Abdul Kahar Muzakkar adalah pelaku poligami tulen. Demikian pula para ulama Bugis menjadi contoh dalam praktik poligami, sebut saja, Anregurutta Ambo Dalle, Anregurutta Marzuki Hasan, hingga Anregurutta Lanre Said adalah mereka yang menjadikan poligami sebagai bagian dari aplikasi syariat Islam. Saya sendiri yang berguru kepada Lanre Said menyaksikan bagaimana mereka berusaha berlaku adil kepada kedua istrinya dalam masa yang sama. 

Dengan itu, para santri dapat belajar bahwa ulama besar saja tidak mudah untuk melakukan poligami. Bagi perempuan yang belum bisa menerima dan mengamalkan poligami tentu tidak dapat dipaksakan, namun bukan berarti mereka dapat menolak syariat dasar poligami, sebab jika menolak satu ayat saja (ayat poligami) dalam Al-Qur’an maka sama dengan menolak seluruh ayat suci dalam Al-Qur’an, dan itu berimplikasi pada kekufuran. 

Yang tepat adalah, jika ada syariat yang belum mampu kita amalkan maka harus mengakui bahwa itu adalah kekurangan dan kelemahan kita sambil berusaha untuk mengamalkan syariat tersebut. Cukup mengatakan, Saya paham dan mengerti kalau ada syariat poligami tapi saya belum mampu mengamalkan, dan itulah kelemahan saya. Sekali lagi, jangan menggunakan politik identitas, menjual isu poligami demi mengumbar syahwat politik sesaat. Wallahu A’lam!

*Wakil Ketua IABB BAZNAS RI; Ketua Infokom MUI Enrekang