Episentrum Kebangkitan Zakat



Oleh: Dr. Ilham Kadir, MA.,*

Suatu ketika Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat di sebuah kampung pemukiman Al-Harits dan kabilahnya yang baru saja memeluk agam Islam. Al-Harits sudah menyatakan bahwa ia dan pengikutnya telah siap bayar zakat. Al-Walid yang diutus oleh Nabi pun berangkat menuju perkampungan Al-Harits, di tengah jalan, Al-Walid berubah pikiran, berbalik arah kembali menemui Nabi dan melaporkan bahwa Al-Harits dan kabilahnya enggan membayar zakat. Atas laporan palsu Al-Walid, Nabi lalu memecatnya sebagai amil dan menunjuk sahabat lainnya yang dianggap lebih kompeten. Pada saat bersamaan ternyata Al-Harits dan para pengikutnya telah membayar zakat, akhirnya terkuak kalau ternyata Al-Walid adalah amil yang tidak amanah. (Tim Penulis Kementrian Agama RI, Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat, 2016).


Kisah di atas memberi gambaran besar bahwa pengelolaan zakat harus dilandasi dengan kejujuran dan penuh tanggungjawab. Penarikan atau pengumpulan zakat harus bersifat proaktif, tidak boleh hanya berleha-leha berpangku tangan menunggu orang-orang datang berzakat.

Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan berlanjut ke Abu Bakar. Pada masa ini merupakan titik krusial dalam penerapan hukum zakat. Sebab, banyak sahabat Nabi yang loyal dan tunduk menjalankan rukun Islam secara totalitas, namun ketika Nabi wafat, mereka lalu mengingkari kewajiban zakat. Inilah yang dinarasikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadisnya.

Dari Abu Hurairah, meriwayatkan, setelah Rasulullah wafat dan kemudian Abu Bakar diangkat sebagai khalifah sesudahnya maka pada saat itu sebagian bangsa Arab kembali kepada ke kafiran. Ketika itu Umar bin Kaththab berkata kepada Abu Bakar, ‘Bagaimana engkau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat? ‘Aku diperintakan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan lailaha illallah. Barang siapa yang telah mengucapkan la ilahaillallah maka dia telah menjaga harta dan jiwanya dariku kecuali apabila ada alasan yang benar-benar untuk mengambilnya. Adapun hisabnya adalah terserah kepada Allah ta’ala. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ‘Demi Allah! Benar-benar aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Karena sesungguhnya zakat itu adalah hak atas harta . 

Demi Allah! Seandainya mereka tidak mau menyerahkan kepadaku seikat karung (zakat) yang dahulu bisa meraka tunaikan kepada Rasulullah niscaya aku akan memerangi mereka jika tetap berkeras tidak mau menyerahkannya. ‘Umar bin Khaththab pun mengatakan, ‘Demi Allah! Tidaklah mungkin hal itu berani dilakukannya melainkan karena aku yakin bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Dari situlah aku mengetahui bahwa dia berada di atas kebenaran.

Ada pun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dinilai sebagai salah satu priode dimana umat berada dalam tingkat kesejahteraan yang tinggi, tidak terlihat kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan melarat. Semua itu wujud karena kebijakan ekonomi Umar sangat tepat pada masa itu. Baitul Mal diperluas fungsinya, di antaranya menjadi tempat untuk mengumpulkan harta umat Islam, termasuk zakat, infak sedekah, dan dana-dana sosial keagamaan lainnya. Batul Mal juga menjadi pelaksana kebijakan fiskal negara dan hanya digunakan untuk kepentingan umum. Sampai khalifah sekalipun tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dengan tujuan pribadi.

Memang pada masa tersebut zakat menjadi pendapatan negara yang luar biasa. Walau terdapat juga pendapatan lain seperti ‘usyr (bea impor), kharaj (bea sewa tanah dan lahan kosong), jizyah (pajak bagi non muslim untuk perlindungan keamanan). Pendapatan negara tersebut semuanya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan penyelenggara negara utamanya terkait kesejahteraan fakir miskin tanpa diskriminasi, pembayaran gaji dan perjalanan dinas pegawai, dan pelbagai kegiatan sosial lainnya.

BAZNAS Award

Amil dimaksud adalah yang diberi otoritas oleh negara untuk mengumpulkan, mengelola, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk konteks Indonesia, para amil zakat jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah mereka yang telah disumpah oleh negara dan terlembaga dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota atau Lembaga Amil Zakat swasta yang disebut LAZ. Atau disumpah oleh Presiden hingga Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Membahas zakat, memang sangat luas, laksana mengarungi lautan tak bertepi. Walaupun syariat dasarnya tetap stagnan, tetapi masalah terus bermunculan mengikut seting ruang dan waktu. Dan salah satu sifat ilmu memang demikian, selalu memberi nuansa baru agar terus menerus dikaji. Sebagai sebuah kewajiban yang terkait dengan kekuasaan, pelaksanaan zakat dilakukan oleh para amil yang aturan awalnya bersumber dari Al-Qur’an dan hadis.

Para amil berfungsi sebagai pengemban amanah Allah, kemudian manjadi wakil Nabi sebagai “iqamatun dien wa siyasah fid dunya” yaitu menegakkan agama dan mengatur kehidupan dunia. Karena zakat adalah pilar agama, maka amil juga menjadi penegak agama, sekaligus sebagai wakil dari tatanan zakat. Begitulah pentingnya kedudukan amil.

Maka tugas amil tidaklah ringan, karena itu tidak bisa dijadikan kerjaan sampingan sekadar sambil lalu. Amil yang digaji pemerintah dan atau mengambil hak amil maksimal 12,5 persen, harus memiliki inisiatif untuk membantu para muzakki agar dapat menunaikan zakat dengan benar.
Walaupun zakat dapat dibagikan kepada delapan golongan, namun untuk saat ini skala prioritas lebih pada pengentasan kemiskinan. Walau, santunan langsung tunai juga tidak bisa diabaikan, khususnya golongan fakir, mereka yang tak punya harta, tak mampu bekerja, dan tak cukup biaya untuk kebutuhan pokoknya. Di sini pentingnya posisi amil, mereka yang mengatur pendayagunaan dan pendistribusian zakat.

Amil zakat harus memiliki proyeksi jangka panjang, visioner. Para mustahik atau yang berhak mendapat zakat, benar-benar dilihat skala prioritas kebutuhannya. Jika yang dibutuhkan adalah konsumtif maka jangan diberi pemberdayaan, demikian sebaliknya. Kalau harta melimpah namun miskin ilmu dan iman, maka dakwah adalah solusinya, jika miskin harta dan iman maka pemberdayaan dan pendidikan keagamaan adalah bantuan yang paling tepat. Semua itu harus melalui kajian strategis dari tim amil.Di BAZNAS Pusat kita kenal dengan lembaga Pusat Kajian Strategi.

Demikian pula, inventarisasi para mustahik merupakan sebuah keniscayaan, jangan hanya tiba masa tiba akal dalam menyalurkan bantuan. Mungkin saja kemiskinan di negara ini terus meningkat sebab tidak ada kajian khusus dalam menyalurkan bantuan, umumnya, setelah tersalurkan golongan miskin itu sama sekali tidak didampingi dan tidak pula ada evaluasi. Akhirnya, terjadilah miskin abadi turun temurun, tidak ada peningkatan kualitas hidup walau sudah berulang kali mendapat bantuan. Padahal pendayagunaan zakat harus menjadikan golongan miskin agar hidup mandiri atau berubah nasib dari mutahik ke muzakki. Di sinilah pentingnya upaya-upaya peningkatan kompetensi para amil, agar mereka lebih profesional, semestinya kemampuan menagenen para amil setara dengan pegawai pajak dan beacukai. Dan lembaga zakat sekelas BAZNAS tidak boleh sekadar jadi terminal golongan pensiun atau reuni para caleg gagal yang tidak mengerti tugas pokok dan fungsi amil.

Selama ini, para amil yang tergabung dalam BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta sudah banyak yang benar-benar bekerja profesional dan hasil akhirnya terlihat nyata. Dari sinilah Baznas Pusat berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja maksimal, mengambil bagian dari episentrum kebangkitan zakat.

Pada hari ini, Jumat (7/9/2018) di Aula HM Rasjidi Kantor Kemenag Jakarta Pusat diadakan penganugrahan BAZNAS Award bagi lembaga amil zakat yang dinilai memiliki prestasi dan atau berkompeten, juga pemerintah daerah yang mendorong kebangkitan zakat, atau badan dan individu yang layak jadi contoh. Tahun 2018 ini, Bapak Bupati Enrekang, H. Muslimin Bando dinobatkan sebagai penerima BAZNAS Award kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pendukung kebangkitan zakat.

Terpilihnya Bupati Enrekang sebagai peraih BAZNAS Award tidak terlepas dari kebijakannya yang sangat mendukung syariat zakat. Di lain pihak, para amil mengaktualisasikan kebijakan Bupati dengan tepat. Ini dibuktikan dengan masuknya BAZNAS Enrekang dalam nominasi peraih BAZNAS Award kategori lembaga zakat kabupaten/kota dengan pendistribusian terbaik di Indonesia.
Namun secara garis besar dukungan Bupati Enrekang terhadap kebangkitan zakat di Enrekang karena: Mendukung lahirnya Perda Kabupaten Enrekang No 6 tahun 2015 tentang pengelolaan zakat; Mengeluarkan Peraturan Buapti Enrekang no. 8. Tahun 2016 tentang pedoman perhitungan pengumpulan, dan pendayagunaan zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; Menganggarkan dana operasional untuk BAZNAS Enrekang, tahun ini 500 juta rupiah; Menyediakan fasilitas kantor lengkap dengan kendaraan operasional; Mewajibkan segenap ASN untuk berzakat bagi yang masuk kategori wajib zakat (nisab) dan atau berinfak bagi mereka yang belum cukup nisab dengan sistem payroll di bank BPD Enrekang; Menjadikan zakat infak dan sedekah sebagai salah satu instrumen terpenting dalam pengentasan kemiskinan; dan Terjun langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi tentang urgensi zakat dalam pandangan hukum syariat dan hukum positif.

Dalam suasana perekonomian yang kian tak pasti dan lesu, ditandai dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar, maka zakat dapat menjadi solusi kebangkitan ekonomi bangsa. Jika sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme masih jadi primadona, maka ekonomi Islam yang menjadikan zakat sebagai pilarnya dapat menjadi episentrum kemandirian bangsa. Wallahu A’lam!

Enrekang, 6 September 2018.

*Pimpinan BAZNAS Enrekang; Wakil Ketua Ikatan Alumni Beasiswa BAZNAS

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi