Zakat ASN dan Pemberdayaan Umat



Oleh: Dr. Ilham Kadir, MA., Peneliti MIUMI & Pimpinan Baznas  Enrekang 



Diskursus tentang Zakat tidak tidak pernah pudar, akan tetapi terus menjadi kajian dan penelitian menarik bagi berbagai kalangan. Multi dimensi dapat diungkap kepermukaan terkait rukun Islam yang ketiga ini. Menarik sebab di antara lima jenis pilar Islam hanya zakat yang diberi ruang begitu luas bagi para ilmuan untuk melakukan ijtihad. Dari ijtihad para ilmuan tersebut maka lahirlah berbagai karya-karya terkait zakat, lalu berkembang menjadi aturan yang dikenal dengan undang-undang zakat.



Tidak cukup dengan itu, pemerintah lalu membentuk alat negara untuk memastikan terlaksananya undang-undang zakat. Alat negara dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat Baznas dan undang-undang zakat dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. 



Karena aturan zakat berupa undang-undang tersebut masih dianggap terlalu umum atau belum bersifat teknis maka masih perlu pentunjuk teknis dan dijabarkan secara detail pengumpulan hingga pendayagunaan zakat bagi lembaga atau profesi tertentu. Sebut saja yang sedang hangat adalah zakat profesi bagi para aparatur sipil negara (ASN).



Wacana ini kembali mengemuka dalam acara Musyawarah Nasional Forum Zakat (FOZ) di Lombok (3/2/2018). Dalam acara tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan peraturan presiden agar semua  ASN di seluruh kementerian dan lembaga bisa dipungut zakatnya. Tidak hanya gaji pokok tapi termasuk tunjangan lainnya, (Koran Sindo, 5/2/2018).



Namun keinginan Bapak Menteri Agama di atas tidak akan berjalan mulus sebab banyak pihak yang tidak sepakat bahkan menentang. Karena itu, berbagai kalangan, khususnya para ulama dan dai harus ikut andil dalam memasarkan dan memahamkan kepada masyarakat luas akan manfaat zakat bagi pembangunan agama dan bangsa. 



***



Karena zakat adalah ibadah vertikal (mahdhah) dan horizontal (sosial) maka tidak cukup melihat dari satu dimensi dan mengabaikan dimensi lainnya. Harus dipahami bahwa setiap perbuatan tidak hanya dihitung dalam bentuk keduniaan saja tetapi harus berorientasi akhirat. Sikap dermawan tidak hanya dimaksud sekadar meringankan beban duniawi sesama kita yang sedang kekurangan akan tetapi memiliki inti supaya bernilai ibadah di sisi Allah. Dimensi ukhrawi akan lahir dari worldview atau cara pandang dunia akan adanya kehidupan abadi setelah kematian. Apa saja yang dilakukan di dunia ini, walau itu kebaikan sebesar biji sawi atau kejahatan sebesar biji sawi akan ada ganjaran di hari akhirat nanti, faman ya'mal mitsqâla zarratin khaeran yarah waman ya'mal mitsqâla zarratin syarrah yarah, (QS. 99: 7-8).



Perbuatan yang dilandasi keyakinan akan adanya hidup setelah kematian secara mainstream akan mengantar manusia pada satu kemampuan untuk bisa melihat dunia dengan berbagai dimensi. Dunia yang bukan saja orientasi materi, akan tetapi meliputi hal-hal non materi yang tidak dicapai oleh panca indera, pahala adalah salah satunya. 



Jika yakin bahwa dunia ini fana, maka manusia wajib punya bekal untuk kehidupan selanjutnya. Tentu saja zakat yang ditetapkan kewajibannya memiliki dimensi spritual yang terletak pada hikmahnya, zakat mampu membuka mata hati, membangun kearifan jiwa dan membuka pintu-pintu langit melalui berkah dan rahmat-Nya. 



Zakat juga mampu menjadi mesin perajut solidaritas. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi dasar dalam membangun solidaritas umat. Pertama, adanya kesatuan pandangan Islam (islamic worldview) yang utuh dan tidak parsial. Kecenderungan sebagian umat Islam hanya tekun pada persoalan karakter, ibadah ritual, atau sekadar larut dalam dunia mistik, sufistik, merupakan kecenderungan yang lahir dari pandangan Islam secara parsial alias tidak utuh. 



Tentu saja kecenderungan mengamalkan sebagian ajaran Islam harus dihargai, tetapi tidak cukup sebab bisa saja fatal karena dapat menegasi ajaran agama yang lain, Islam adalah agama komprehensif (syumûl) antara satu ajaran dengan lainnya laksana sebuah bangunan yang saling menopang (kal-bunyân yasyuddu ba'duhâ biba'din).



Umat Islam harus yakin bahwa agama mengatur seluruh kehidupan mereka. Baik hubungan manusia dengan Allah sebagai sesembahan esa dan sang pencipta sebagaimana yang tercantum dalam tauhid ulûhiyah (ilmu tentang ketuhanan sebagai zat sesembahan) maupun dalam tauhid rubûbiyah (ilmu ketuhanan sebagai zat pencipta). Selain itu, Islam mengatur manusia sebagai pribadi sebagaimana tercantum dalam hukum syariat. Seperti makanan, minuman, pakaian, dan adab-adab lainnya. Islam juga mengatur relasi antar sesama manusia, misalnya terkait masalah muamalat, perekonomian, politik, budaya, masalah pengadilan, konflik, hingga masalah keamanan dan peperangan. Kedua, dalam membangun solidaritas umat, perlu adanya pemahaman bahwa kelengkapan aturan Islam di atas harus disadari sebagai aturan dijalankan masyarakat yang ingin hidup berdasarkan perintah agama. 



Di sinilah letak peranan penting zakat dalam membentuk dan menjaga solidaritas. Sebab dapat dilihat bahwa kedudukan zakat adalah bagian integral dari ajaran Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim dengan penuh kepatuhan. Dengan adanya kepatuhan disertasi kesadaran dalam melaksanakan syariat zakat, maka secara otomatis akan menjadi penguat kesatuan umat yang sebelumnya sudah terbangun lewat ritual keagamaan lainnya. Jadi tidak hanya syahadat, salat, puasa, dan haji yang mampu mempersatukan umat, zakat pun harus menjadi unsur pemersatu baik agama maupun dalam konteks kebangsaan. Ketika setiap muslim sudah menunaikan zakat maka sesungguhnya mereka sudah bersatu menjalankan syariat dan berbagi antar sesama. 



***



Dalam konteks kekinian, zakat semestinya dipahami lebih luas. Pembahasan di atas hanyalah sebagian dari efek syariat zakat jika benar-benar ditegakkan. Selain itu, tumbuhnya kesadaran zakat bagi kalangan umat Islam harus direspon dengan menyediakan tata kelola zakat yang profesional. 



Tumbuhnya para muzakki dari kelas menengah penduduk Indonesia pertanda bahwa potensi finansial dari sektor zakat harus menjadi perhatian serius dari berbagai pemangku kebijakan. Kelas menengah yang dimaksud adalah mereka yang berpenghasilan sepuluh juta ke atas dalam satu pasangan suami istri. Para aparatur sipil negara masuk dalam kategori ini, atau mereka yang kerja di perusahaan yang memiliki reputasi baik dan keuangan yang stabil. 



Meningkatnya jumlah kelas menengah dari sisi ekonomi akan memberikan efek pada aspek lain. Termasuk dalam pengumpulan zakat serta pendayagunaannya. Terdapat tren positif di kalangan umat, bahwa makin bertambah harta, meningkat status sosial juga diiringi dengan meningkatnya kesadaran beragama. Yang kaya justru terlihat lebih religi dan saleh. Kesadaran mengamalkan agama salah satunya adalah tumbuhnya gairah untuk berzakat dan bersedekah. Tidak hanya di situ, golongan menengah ini makin cerdas dalam melihat fenomena kekinian, termasuk makin selektif memilih lembaga keuangan, maka tumbuh pesatlah bank dan koperasi  syariah, bahkan kini sedang bermunculan produk dan supermaket syriah.



Melihat fenomena di atas, kita optimis, perlahan namun pasti, potensi zakat yang mencapai 217 triliun tersebut dapat terealisasi. Syaratnya, harus ditunjang dengan perangkat benar-benar menjamin secara pasti bahwa dana zakat diperuntukkan bagi para mustahik (yang berhak mendapat zakat) lalu memberi laporan secara transparan kepada khalayak utamanya para muzakki (yang berzakat). 



Masalah utama selama ini adalah tata kelola zakat yang belum transparan secara nasional. Walaupun sudah terlihat dari Baznas Pusat terkait upaya membangun kepercayaan sudah maksimal tapi sayang karena tidak diikuti secara merata di berbagai daerah. Bahkan Baznas daerah yang terlihat berjalan secara stabil umumnya karena dorongan dari kepala daerah setempat. Perangkat-perangkat aturan belum ada yang tergambar secara teknis sehingga dibutuhkan peraturan daerah dan peraturan bupati masing-masing daerah, di sini letak masalahnya. Para kepala daerah yang belum paham pilosofi zakat hanya menjadikan Baznas sebagai terminal para pensiunan, tidak punya rencana kerja yang jelas bahkan terlihat bingung tidak paham apa yang harus dikerjakan. 



Para pimpinan Baznas yang tidak dapat dukungan dari pemerintah setempat ini benar-benar kerja ikhlas sehingga sering terdengar kata, 'hidup-hidupilah Baznas jangan cari hidup di Baznas'. Golongan ini tidak mengerti bahwa Baznas adalah lembaga negara yang punya peran strategis dalam membangun bangsa. Kerja tidak cukup dengan ikhlas tapi harus profesional, sebab kerja ikhlas dengan manajemen dan pencatatan amburadul akan menggiring pengurus zakat dalam penjara. 



Pengalaman penulis sebagai pimpinan Baznas daerah merasakan bahwa masalah utama bagi pengelola zakat terletak pada dukungan pemerintah setempat, legislator, dan segenap tokoh masyarakat. Jika ketiga unsur ini sudah satu paham akan pentingnya zakat, maka ASN akan menerima kebijakan potong gaji zakat 2,5 persen dengan sepenuh hati. Tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan para Pimpinan Baznas dalam merumuskan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan proporsional sesuai sekala prioritas para mustahik, (iNews.id, 11/2/2018). 



Mengelola zakat zaman now tidak bisa jadi kerja sampingan, sebab tanggung jawabnya dunia akhirat. Niat dan kerja baik tidak cukup bagi pengurus Baznas tapi harus diiringi dengan manajemen yang profesional. Dengan begitu, para muzakki, termasuk ASN dengan sukarela gajinya dipotong baik sebagai zakat maupun infak dan sedekah lebih ikhlas sehingga terjadi keharmonisan antara muzakki, amil, dan mustahik. 



Last but not least, maka pengelolaan zakat dapat membantu tugas negara untuk menyejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi negara RI, UUD 45. Zakat adalah sumber dana non-APBN yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi, (Koran Sindo, 5/2/2018). Kendati lembaga flantropi tumbuh dan berkembang pesat, namun lembaga pengelola zakat, khususnya Baznas punya eksistensi dan kekhususan yang tidak tergantikan. Wallahu A'lam.



Dimuat Harian Saudagar 2 Maret 2018

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Tragedi Wamena