Polemik Pendistribusian Zakat Fitrah

Syariat puasa dan zakat fitrah menjadi pembeda utama bulan Ramadhan dengan sebelas bulan selainnya. Masyarakat muslim bersuka cita dan penuh antusias menyambut dan menjalani kedua aturan di atas.

Pembahasan kali ini berkisar tentang syariat zakat fitrah, problematika, dan polemik yang selalu hadir kala Ramadhan tiba, khususnya di hari-hari terakhir puasa jelang tutup bulan.

Zakat fitrah mulai disyariatkan pada tahun kedua setelah Nabi dan umatnya melakukan eksodus dari Makkah ke Madinah (hijrah). Yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan. Jadi zakat fitrah dan Ramadhan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan utama zakat fitrah dapat dilihat dalam hadis berikut, Dari Ibn Anbas, ia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya sebelum salat Idul Fitri, maka akan diterima zakatnya, dan siapa yang berzakat setelah lebaran, maka hanya dihitung sedekah biasa.

Dalam memaknai hadis di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu yang afdhal membayar zakat fitrah adalah di akhir Ramadhan. Abdullah Ibn Umar membolehkan sehari atau dua hari jelang lebaran, Abu Hanifah lebih longgar mengizinkan berzakat sejak pertengahan puasa. Hanya Imam Syafi’i yang membolehkan berzakat fitrah sejak awal hingga akhir bulan Ramadhan, (Sayed Sabiq “Fiqh As-Sunnah”).

Ada pun takarannya, berdasarkan sebuah Hadis diriwayatkan Bukhari-Muslim, dari Ibn Umar, Nabi mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma, satu sha’ gandum atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil yang penting orang Islam.

Para ulama menafsirkan bahwa satu sha’ itu sama dengan 1/6 liter di Mesir yaitu 11/3 wadah Mesir atau setara dengan 2167 gram gandum, (Yususf Al-Qaradhawi, “Hukum Zakat”). Namun jika menggunakan neraca, maka timbangannya lebih berat dengan bahan makanan lainnya seperti beras misalnya. Karena itu wajib untuk menambah takarannya, untuk menjaga kehati-hatian setidaknya kita keluarkan 2.5 kg, atau sekitar 3,5 liter. Pendapat ini menjadi pedoman kementrian agama dan Badan Amil Zakat Nasional dalam menentukan besaran zakat fitrah yang wajib dibayar kaum muslimin Indonesia.

Perbedaan ukuran satu sha’ menjadi perhatian khusus Imam Nawawi, “Telah menjadi sulit membuat batas satu sha’ yang dikeluarkan di zaman Rasulullah adalah takarannya diketahui yang berbeda-beda ukuran timbangannya karena perbedaan materi yang dikeluarkan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan yang lain,” tulisnya dalam kitan “Raudhah”. Bagi Al-Qaradhawi, satu sha’ itu sama dengan empat mud, satu mud sekali cidukan telapak tangan penuh dari orang yang berbadan sedang, tidak terlalu besar tidak pula terlalu kecil. Pendapat ini berasal dari Abu Al-Faraj Ad-Darimi.

Lalu bagaimana jika menunaikan zakat dengan menggunakan uang? Imam at-Tsuari, Imam Abu Hanifah, dan pengikutnya berpendapat bahwa mengeluarkan zakat dengan harganya adalah boleh. Ini pula jadi kebijakan Umar bin Abdil Aziz, sebagaimana ditulis Abu Syaibah, Al-Mushannif. Imam Hasan berkata,  Tidak mengapa mengeluarkan beberapa dirhan untuk zakat fitrah. Berkata Abu Ishaq, Aku mendapatkan orang-orang membayar zakat fitrahnya pada bulan Ramadhan beberapa dirham seharga makanannya.

Yang tepat adalah dilihat skala prioritasnya. Apabila makanan lebih utama baginya, maka memberi mereka bahan makanan tentu lebih utama. Namun jika dibutuhkan adalah keperluan lain, seperti pakaian dan dana transportasi untuk silaturrahmi, tentu menggunakan uang lebih utama. Dewasa ini, segala kebutuhkan mudah didapat dengan menggunakan uang sebagai alat belanja.

Titik Krusial

Penyaluran atau pendistribusian zakat fitrah adalah titik paling rawan dan krusial. Perdebatan siapa saja yang berhak menikmatinya tidak pernah habis, baik kalangan fuqaha (ahli fikih) maupun juhala (bukan ahli fikih). Masalah ini lalu melemparkan kita pada persoalan yang tidak kunjung selesai.

Sebagian amil (pengelola zakat) baik tingkat masjid desa hingga kecamatan menjadikan zakat fitrah sebagai lahan mengumpulkan dana untuk digunakan dalam acara serimonial keagamaan, seperti pertandingan Musabaqah Tilawatil Qur’an. Zakat tersebut diendapkan berbulan-bulan sampai tiba masa kegiatan baru dicairkan. Di kampung saya, Bonto Cani, Bone, dan sebagian masyarakat Enrekang, orang-orang berduyung-duyung menunaikan zakat fitrah di rumah imam masjid. Tanpa ada catatan, baik para muzakki (yang berzakat) maupun penerima zakat (mustahik), cara ini melahirkan masalah baru sebab tidak jelas dikemanakan zakat yang terkumpul, dan berapa banyak jumlah muzakki dan zakat yang diterima setiap tahun, dan berapa jumlah penerima manfaat zakat.

Di kota-kota tertentu masjid yang saldonya mencapai ratusan juta bahkan miliaran sudah pasti memiliki jamaah yang sudah sejahtera, namun konyolnya, panitia zakat memaksakan penyaluran ke jamaahnya saja, tentu ini fatal, sebab kampung sebelah mungkin saja ada yang benar-benar muskin dan lebih butuh uluran zakat.

Itulah  kenapa harus mengetahui data muzakki dan mustahik. Sebab mengetahui data muzakki itu berarti kita dapat ukur jumlah masyarakat yang mandiri atau berada pada ekonomi kelas menengah ke atas. Sementara mengetahui jumlah mustahik itu berarti mengetahui database orang miskin yang ada di daerah tersebut. Sehingga pemerintah dapat dengan adil memberikan bantuan susulan lainnya, termasuk Raskin yang terus menerus bermasalah pada tahap penerima.

Perdebatan terkait diarahkan ke mana saluran zakat fitrah sudah ada sejak dulu. Namun secara umum dapat dipetakan menjadi dua pendapat. Yang pertama: zakat fitrah adalah sama statusnya dengan zakat harta, tanpa membedakan status antara satu dengan lainnya, jika demikian maka yang berhak menerima zakat adalah yang tertuang dalam Surah At-Taubah[9]:60. Bahwa zakat itu diperuntukkan kepada delapan golongan, fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, terlilit hutang, pejuang di jalan Allah, dan yang kehabisan bekal di jalan. Para ulama menyebut delapan golongan di atas sebagai “ashnaf at-tsamaniyah”. Pendapat ini jadi anutan mazhab Syafi’i yang diikuti mayoritas muslim Asia Tenggara. Pendapat kedua: bahwa zakat fitrah tetap dibagikan kepada delapan kelompok di atas, tetapi skala prioritas adalah fakir dan miskin. Perlu ditekankan, bahwa skaka prioritas dimaksud adalah tidak mereduksi hak enam golongan lainnya. Pendapat ini menjadi pendapat hampir semua ulama (jumhur), sebagaimana ditulis, Sayyed Sabiq “Fiqh as-Sunnah”, Abu Bakr Jabir Al-Jaza’iri “Minhajul Muslim”.

Yusuf Al-Qaradhawi sebagaimana dikutif Tim Penulis “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia” bahkan menulis khusus golongan yang tidak boleh menikmati zakat fitrah. Mereka adalah yang terlarang menerima zakat harta, seperti orang kafir yang memusuhi Islam, murtad, fasik yang merusak Islam dengan kefasikannya, orang yang kaya baik dengan harta maupun dengan usahanya, pengangguran yang mampu berusaha, keluarga yang wajib dinafkahi seperti orang tua, anak, dan istri atau tanggungan.

Tujuan primer pendistribusian zakat fitrah berdasarkan hadis Nabi, “Agnuhum ‘an thawaf hadzal-yaum”. Bebaskan mereka [orang-orang miskin] pada hari ini agar tidak keliling mengemis!

Ironisnya, justru di hari berbahagia, terutama Hari Raya Idul Fitri, pasukan pengemis bertebaran di kota-kota besar, meminta belas kasihan. Wajar kalau kita bertanya, disalurkan ke mana saja zakat fitrah yang terkumpul di Bulan Ramadhan. Padahal jumlahnya jelas fantastis, mencapai triliunan rupiah. Hanya ada dua kemungkinan, salah kaprah dalam pengumpulan atau salah sasaran dalam penyaluran. Atau mungkin masyarakat kita memang senang mengemis walaupun sebenarnya punya harta yang cukup. Wallahu A’lam!

*Dimuat Tribun Timur 8/6/2018; 23 Ramadhan 1439*

Oleh: Dr. Ilham Kadir, MA., Peneliti MIUMI; Pimpinan Baznas Enrekang