Pendayagunaan Dana Zakat


Tahun 2017 menjadi awal kebangkitan zakat. Ini idak berlebihan sebab dapat dilihat dengan jelas fakta-fakta lapangan bahwa budaya zakat mulai tumbuh di tengah masyarakat muslim Indonesia.

Fenomena ini tidak bisa dipisahkan dengan tumbuh pesatnya golongan kelas menengah di kalangan masyarakat muslim. Golongan ini kebanyakan berada pada masa produktif dengan kisaran umur 30-50 tahun. Kelas menengah adalah mereka secara umum sudah mendapatkan penghasilan yang wajib kena potongan zakat, jika dikalkulasi mereka mampu mengumpulkan uang senilai 85 gram emas selama setahun penuh.

Yang tidak kalah menarik dengan tumbuhnya kesadaran beragama bagi kaum kelas menengah ini. Ada kecenderungan bahwa masyarakat muslim kian sadar syariat, makin berharta makin saleh secara individual maupun secara komunal. Karena itu, gerakan-gerakan kolektif dalam membela agama tidak jarang dimotori oleh golongan kelas menengah maupun kelas atas dari umat Islam, salah satunya adalah aksi 212 yang telah berjalan dua kali, diikuti dengan kesadaran dalam menegakkan ekonomi syariah, serta ketaatan menunaikan syariat zakat.

Setelah Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 disahkan, maka pengelolaan zakat secara dejure menjadi domain pemerintah di bawah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Undang-Undang tersebut lalu diikuti dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Walau tetap mengakomodasi lembaga amil zakat swasta.

Keberadaan Baznas di setiap daerah menjadi harapan baru bagi umat. Baik dari para muzakki (yang wajib berzakat) maupun dari mustahiq (yang berhak mendapat zakat). Banyaknya dana yang terkumpul di Baznas harus didistribusikan berdasarkan ketentuan syariat. Maka para pengelola pun dituntut untuk memahami syariat zakat secara komprehensif, tidak boleh mengeluarkan fatwa bahwa ini boleh itu tak boleh tanpa ada dalil dan landasan yang jelas. Khusus Baznas yang dibentuk oleh negara, maka dalam hal pendayagunaan pun harus merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebab dalam hal ihwal keagamaan MUI adalah rujukan utama kita.

***

Sebenarnya pendayagunaan zakat jelas peruntukannya dalam Al-Qur'an, hanya saja beberapa asnaf atau golongan yang berhak mendapat zakat berkembang sesuai situasi zaman. Jika dulu orang fakir-miskin hanya butuh makan seadanya, maka sekarang, selain makan, mereka butuh hunian yang layak, air bersih, sekolah, modal usaha, dan seterusnya. Karena itu, dana zakat harus terdistribusi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan.

Berikut dalil yang menjelaskan golongan yang berhak dapat zakat, "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah. 9:60).

Yang kerap menjadi perdebatan dalam lingkup Baznas adalah, bolehkah dana zakat dipakai membangun fisik? Yang dimaksud fisik adalah bangunan-bangunan, seperti sekolah, masjid, rumah sakit, jalanan umum, irigasi, jembatan hingga pengadaan buku-buku, mushaf Al-Qur'an, dll.

Sebenarnya pendayagunaan dana zakat untuk fisik sudah berjalan di Indonesia, misalnya saja yang terkait dengan pengadaan air bersih. Nota kesepahaman antara pemerintah dengan  MUI, Baznas, dan Badan Wakaf Indonesia juga telah ditandatangani pada Selasa (10/1/2017), untuk memantapkan sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, dan sedekah dengan program pemerintah. Bentuk kesepakatan ini juga telah dituangkan dalam bentuk fatwa MUI nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat.

Tentu saja perdebatan dalam wacana ilmiah tetap harus dirawat sebagai bukti bahwa kita mampu memaparkan berbagai pendapat para ulama, namun tetap harus merujuk pada golongan mayoritas (jumhur) ulama, dalam konteks keindonesiaan MUI adalah jumhur ulama.

Jika merujuk pada "Pedoman Zakat Praktis" oleh Tim Penulis Muhammadiyah (Prof. Yunahar Ilyas, dkk.): Jakarta, 2014. Maka asnaf yang keenam dari delapan asnaf, yaitu fi sabilillah adalah: pertama. Mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam, pusat kajian Islam yang representasi untuk mendidik generasi muda, menjelaskan ajaran Islam yang benar, serta memelihara akidah Islam dari kekufuran; kedua. Mendirikan sarana publikasi melalui media massa yang baik, untuk menandingi berita-berita yang merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah tetap tegak untuk membela Islam dari propaganda dan kebohongan musuh-musuhnya, serta untuk memberikan penjelasan yang benar; ketiga. Menerbitkan dan menyebarkan buku-buku tentang ajaran agama Islam; keempat. Membantu para dai penyeru kebenaran dan menolong mereka agar tetap tegar dan istiqamahlah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman. Juga membantu para mujahid yang berjuang mempertahankan agama dan tegaknya risalah Islam; dan kelima. Membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah, ruang belajar, jalan, jembatan, dan sebagainya.

Tidak hanya itu, orang kaya pun berhak mendapatkan dana zakat dengan syarat tertentu sebagaimana disitir dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, "Tidak halal bagi seorang kaya memakan harta zakat melainkan karena lima sebab: orang kaya yang menjadi amil zakat; orang kaya yang membeli barang dari hasil zakat dengan uangnya sendiri; orang kaya yang terlilit hutang; orang kaya yang berperang di jalan Allah; dan orang miskin yang diberi zakat lalu ia hadiahkan zakatnya itu kepada orang kaya".

Melihat luasnya ranah pendayagunaan dana zakat, maka para pengelola zakat, baik itu dari lembaga resmi negara seperti Baznas maupun dari lembaga zakat swasta harus berbenah diri. Belajar dan terus belajar, memahami sebuah masalah secara komprehensif, lalu dikaji secara filosofis dan strategis. Selama tidak melanggar syariat dan bermanfaat untuk kemaslahatan fi sabilillah, maka itu dibolehkan. Walaupun harus tetap melihat skala prioritas menurut sering dan ruang masing-masing lembaga zakat. Wallahu A'lam!


Dr. Ilham Kadir, MA., Pimpinan Baznas Enrekang; Peneliti MIUMI Pusat.
Dimuat Tribun Timur, Jumat 8 Desember 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi