Membedah Had Kifayah BAZNAS

Oleh: Dr. Ilham Kadir, MA., Wakil Ketua IABB/Pimpinan BAZNAS Enrekang.

Dimuat Tribun Timur, 13/7/2018

Had dalam bahasa Arab berarti batas, dan kifayah berakar dari kata ‘kafa-yakfi-kifayah’ yang bermakna cukup. Dalam arti yang khusus yaitu mencukupi hal yang penting atau memenuhi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain, (Fairuzabadi, Al-Qamus Al-Muhith, 5:386. Bairut, t.th.).

Selain itu kifayah juga berarti tidak berkurang dan tidak berlebih, sesuai dengan keperluan. Dalam terminologi Arab, perkataan kifayah merujuk kepada dua hal utama yaitu makanan dan kemandirian tanpa bantuan orang lain.

Ditinjau dari sudut istilah, para ulama memiliki pengertian yang berbeda, antara lain: Ibnu Abidin menyatakan bahwa had kifayah adalah batas minimun yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Masuk dalam hal ini adalah kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal lain seperti perkakas dan kendaraan yang tidak sampai pada tahap kemewahan; Imam Nawawi menyatakan bahwa kifayah adalah suatu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini menandakan bahwa sesuatu disebut kifayah apabila tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan; Imam Syatibi menyatakan bahwa had kifayah merupakan sebuah ukuran kebutuhan yang sangat asasi dan fundamental. Jadi bukan sekadar kecukupan yang primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia, (Tim Penulis Puskas Baznas, Kajian Had Kifayah, 2018).

Istilah lain yang mirip dengan had kifayah adalah ‘Kafaf’, kedua istilah ini kerap dipakai dalam mengukur standar kelayakan hidup seseorang. Kafaf adalah kadar kebutuhan manusia tanpa kekurangan dan kelebihan, sedangkan kifayah adalah suatu batas kecukupan bagi seseorang yang membuatnya tidak meminta pada orang lain. Ada pun titik perbedan kedua istilah tersebut, bahwa kafaf bagi sebagian orang terbatas pada hal-hal yang primer berupa sandang, pangan, dan papan. Sedangkan ukuran had kifayah bisa lebih luas, mulai dari kebutuhan pokok yang sesuai bagi kehidupan normal seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga alat komunikasi.

Kriteria miskin

Karena tahun ini hingga tahun depan adalah tahun politik, dan salah satu bahan baku jualan para politisi adalah pengentasan kemiskinan. Maka mengetahui standar kemiskinan itu penting, walaupun selama ini sudah berbaga macam lembaga telah bekerja untuk memetakan garis kemiskinan. Baik skala internasional seperti bank dunia, atau nasional seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga skala lokal yang biasanya ditangani oleh Dinas Sosial masing-masing daerah.

Yang terbaru adalah hasil penelitian Pusat Kajian Strategi (Puskas) Baznas. Hasil penelitian dan kajian dimaksud adalah “Kajian Had Kifayah 2018”.

Sekadar perbandingan, dalam mengukur kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya. Sementara itu, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar USD 1,9 (Rp. 25.000). Dengan pendekatan yang berbeda maka jumlah penduduk miskin Indonesia pun akan berbeda jumlahnya, jika merujuk pada Bank Dunia tentu yang memiliki penghasilan 750 ribu perbulan di Indonesia bisa mencapai 30 persen jumlah penduduk bangsa ini.

Lain pula jika diteropong dari sudut pandang Islam. Angka kemiskinan mungkin saja akan berbeda dan lebih banyak karena menggunakan pendekatan yang beda. Pendekatan yang digunakan berdasarkan ‘maqasid syariah’ dalam rangka menjaga agama (hifz al-din) jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).

Pendekatan dari sisi agama Islam ini penting, selain karena Islam mengatur kemiskinan, juga karena penduduk Indonesia adalah mayoritas bergama Islam sebagai penyumbang tertinggi angka kemiskinan. Salah satu aturan Islam yang menjadi bagian dari pilar Islam adalah berkaitan dengan penanganan kemiskinan: zakat.

Di Malaysia, had kifayah telah dikuantifikasi oleh Lembaga Zakat Selangor. Angka kad kifayah diperoleh dengan menghitung jumlah pengeluaran kebutuhan dasar dalam satuan rumah tangga yang meliputi tujuh aspek ibadah: tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Besaran had kifayah ditentukan perkeluarga yang dibedakan berdasarkan kepemilikan rumah sendiri atau rumah sewa. Selan itu terdapat biaya tambahan dalam kondisi tertentu seperti jika terdapat tanggunagn yang defabel atau keluarga berpenyakit kronis.

Pendistribusian zakat diatur ketat dalam syariat, antaranya adalah agar skala prioritasnya untuk fakir miskin, namun ketentuan fakir dan miskin senagai kelompok penerima zakat (asnaf) terbesar saat ini masih berupa kriteria-kriteria bersifat kuantitatif.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang diamanahkan oleh UU No 23 tahun 2011 sebagai lembaga negara pengelola zakat sekaligus koordinator organisasi pengelola zakat di Indonesia memiliki peran penting dalam menyikapi kajian-kajian yang terkait dengan penentuan kriteria miskin, khususnya dalam sudut pandang Islam. Sebab Baznas perlu secara jelas melihat siapa sesungguhnya sasaran utama penerima zakat.

Mengingat dana yang dikelola Baznas merupakan dana zakat yang ketentuannya diatur oleh syariat, maka sudut pandang Islam harus menjadi acuan dalam melihat konsep kemiskinan. Maka, “Had Kifayah” digunakan untuk mengukur berapa kebutuhan minimun menurut standar maqasid syariah dalam konteks masyarakat Indonesia.

Jika dibandingkan dengan batas-batas yang telah ditentukan pemerintah, konsep had kifayah dapat dianalogikan seperti Garis Kemiskinan (GK) dalam sudut pandang Islam atau yang disesuaikan dengan ketentuan Islam. Sementara itu, jika dibandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dikeluarkan Dewan Pengupahan, had kifayah berada di bawahnya. Sebab secara konsep KHL lebih dekat dengan istilah nishab dimana seorang muslim sudah mendapat penghasilan yang terkena wajib zakat, umumnya berpenghasilan 4 juta ke atas.

Hasil perhitungan had kifayah menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan hidup layak masyarakat Indonesia adalah minimal 3 juta perkeluarga setiap bulan. Sedangkan perorangan sekitar 780 ribu perbulan. Walaupun angka-angka tersebut bisa saja berkurang dan bertambah sesuai teritorial sekitar Indonesia.

Karena itu, berdasarkan kajian Baznas, keluarga dengan pendapatan di bawah 1 juta perbulan menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya keluarga dengan penghasilan 1 juta hingga 2 juta perbulan menjadi prioritas kedua untuk dibantu. Sedangkan keluarga dengan penghasilan 2 juta hingga 3 juta menjadi prioritas ketiga.

Dengan lahirnya “Kajian Had Kifayah 2018” ini, maka Baznas secara khusus tidak boleh lagi berdebat kusir siapa yang utama untuk dibantu. Sehingga dana-dana umat yang dikelola benar-benar dirasakan manfaatnya. Filosofi Baznas adalah menebar manfaat zakat sebanyak mungkin, jika itu terwujud maka umat akan semakin percaya pada tata kelola Baznas sehingga zakat dapat menjadi tonggak membangun peradaban. Wallahu A’lam!

Enrekang, 12 Juli 2018/Edisi 13 Juli 2018 Tribun Timur