Politik Menurut Ulama Bugis

Oleh: Ilham Kadir, Sekretaris Pemuda KPPSI Pusat; Dosen STKIP Muhammadiyah Enrekang. 

Secara historis, kata politik berasal dari politics yang merupakan bahasa Yunani, polis bermakna city-state.  Aristoteles (384-322 SM) adalah tokoh yang paling bertanggung jawab memperkenalkan ide politik melalui salah satu karyanya yang berjudul "Politics" dan menyimpulkan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah berpolitik (man is by nature a political animal). Tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan Ibnu Khaldun, al-insan madaniyun bitabi'atih. Manusia secara fitrah adalah makluk sosial yang sangat tergantung satu dengan lainnya.

Pendapat Aristoteles tersebut  meyakini bahwa setiap manusia dalam hubungannya antar sesama manusia tidak akan terlepas dari interaksi politik (a political relationship) maka setiap manusia adalah politikus (politicians) dalam arti lebih luas.

Pengertian politik menurut Aristoteles yang umum di atas mengalami pergeseran bahkan penyempitan makna di Abad Modern ini, David Easton melihat politik sebagai sebuah proses dimana sebuah nilai atau ideologi dapat ditanamkan secara otoriter dalam sebuah masyarakat. Akan tetapi Harold Lasswell mendefinisikan politik secara pragmatis, Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana? (Who gets what, when, and how?). Vladimir Lenin memakai politik dengan kegiatan penuh intrik dan tipu muslihat, "Siapa melakukan apa kepada siapa?" (Who does what to whom?). Sedangkan Mao Tse Tung, pemimpin partai Komunis Cina melihat politik sebagai 'perang tanpa berdarah' (bloodless war). (Lenin, 1943; Schram, 1969; Ranney 1993, Iamanuddin, 2017).

Jika ditelisik lebih dalam, maka teori 

Vladimir Lenin yang menunjukkan bahwa politik adalah kecerdikan, kelicikan, dan sedikit kecerdasan. Mazhab ini pada umumnya yang dipahami masyarakat Bugis. 

Politik dalam bahasa Bugis memang memiliki konotasi yang tidak bagus. Orang berpolitik "mappoliti'" sebagai bentuk kata kerja aktif identik dengan arti menipu, mempermainkan, atau membohongi. Sedangkan "dipolitiki" sebagai kata kerja pasif memiliki konotasi dibohongi dan ditipu. 

Dikenal pula oleh masyarakat Bugis bahwa perilaku para politisi banyak yang tidak bisa lepas dari tiga macam sifat ini, mabello, mabbelle, bali'bella. Berpenampilan perlente, suka berbohong, dan hobi bersilat lidah. Lalu, apakah dengan pola pikir (worldview) seperti itu kita harus jauh dari politik, atau ikut berkubang dalam najis politik, atau memanfaatkan politik sebagai sarana dakwah? Di sinilah masalahnya.

***

Sejak Islam masuk secara resmi di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 Masehi, salah satu sasaran islamisasi yang menjadi target para dai kelana adalah menjadikan ulama sebagai bagian penting dalam sebuah kerajaan. Atau, ulama ikut serta dalam memutuskan perkara-perkara penting dalam musyawarah yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. 

Maka lahirlah "parewa syara'" atau "pegawai syariat" yang menggusur posisi dukun penyembah jin. Awalnya yang berhak menjadi pegawai syariat adalah para keturunan raja (anakarung) yang didik dengan baik oleh para ulama. Karena itu, pendidikan kader ulama dan dai pada awal kedatangan Islam di Sulawesi Selatan secara eksklusif hanya ada di dalam istana. Kedudukan ulama sebagai penasihat dan guru bagi para raja meningkatkan status ulama hampir setara dengan para anakarung, karena itu ulama yang dikenal dengan istilah panrita sehingga dimungkinkan untuk  mempersunting putri para raja, sebagaimana yang terjadi pada Syekh Yusuf Al-Makassari. Walaupun berasal dari masyarakat biasa (to maradeka) namun dengan Ilmu yang ia miliki mampu mempersunting  putri raja Gowa 'Ala' Al-Din yang memerintah 1591-1636, (Azra, 1994).

Namun seiring berjalannya waktu, pendidikan agama tidak lagi eksklusif, tetapi sudah merata, untuk skala Makassar, Masjid Kaluku Boddoa menjadi sentra pendidikan agama Islam. (Sarkawi, 2015). Maka dapat dipahami bahwa pandangan ulama di Sulawesi Selatan sejak awal kedatangan Islam lebih memilih menjadi patner dakwah, saling mengisi. 

Pihak pemerintah menjadikan ulama sebagai penasihat dan rujukan dalam memutuskan perkara penting di tengah masyarakat. Termasuk dalam berbagai kegiatan kerajaan, selalu melibatkan ulama, minimal sebagai pembaca doa. Maka ulama dan pemerintah yang diwakili para raja adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Saling membutuhkan, mutualisme simbiosis.

Dalam perkembangannya, kedudukan ulama dilembagakan dengan nama "qadhi" yang berfungsi menangani segala bentuk perkara keagamaan, mulai dari lahir hingga masuk liang lahat. (Ahmad, 2008). Para qadhi diangkat dari mereka yang memiliki pengetahuan yang ada pada level ulama.

***

Perlu ditegaskan bahwa secara mainstream, ulama Bugis lebih cenderung menjadikan pemerintah sebagai patner dalam berdakwah dan membangun bangsa. Mereka memanfaatkan penguasa dan kekuasaan untuk kemaslahatan syariat. Metode dakwah jenis ini disebut dakwah struktural, atau dakwah yang melibatkan para penguasa. 

Karena itu, kita tidak pernah mendengar ada panrita yang bergelar Anregurutta ikut bertarung menjadi gubernur, walikota, atau bupati. Bahkan sentra produsen ulama Bugis seperti Wajo, Bone, Soppeng, dan Barru hingga saat ini belum pernah dipimpin oleh para Anregurutta. Padahal secara penguasaan massa, para Anregurutta tidak bisa diremehkan. 

Yang menarik, para politisi justru memanfaatkan momen ini, mencari dukungan dari para ulama Bugis untuk memperoleh legitimasi bahwa dirinya didukung ulama agar masyarakat turut serta menjadi pendukung.

Hakikatnya, seorang ulama, baik yang terlibat dalam pemerintahan, bahkan politik selama dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah secara struktural sangat bermanfaat. Sebab di era penetapan otonomi daerah seperti sekarang, kebijakan pemerintah daerah sangat signifikan, dan jika aturan-aturan dan kebijakan itu searah tujuan dengan dakwah dan syariat, maka manfaatnya pada ummat akan lebih banyak.

Namun, ulama yang berada di posisi oposisi (ekstrim) dengan berdakwah lewat jalur kultural juga sangat dibutuhkan. Sebab mereka berada pada pihak yang netral, tidak punya intres pribadi dan politik. Nasihat-nasihatnya walau kadang keras dan menusuk ke jantung penguasa justru terlihat kebenarannya setelah waktu yang bersaksi. 

Ulama Bugis kendati lebih banyak yang cenderung manfaatkan kekuasaan sebagai jalan dakwah, namun tidak jarang pula yang lebih senang berdakwah tanpa ikatan resmi dari pemerintah. Dan telah terbukti, para ulama Bugis menjadi bagian penting dalam dunia demokrasi di Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan secara khusus. Wallahu A'lam!

Enrekang, 29 Maret 2017