Baznas Enrekang Layak Jadi Percontohan


Baznas Enrekang dapat dijadikan referensi dalam dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Hingga bulan Desember 2016 ini, Baznas Enrekang sudah mengumpulkan dana zakat, infak, dan shadaqah sebesar Rp 3.483.875.189 dari masyarakat melalui zakat harta dan infaq rumah tangga muslim.

Namun pengumpulan terbesar berasal dari zakat profesi, dan infak PNS muslim sekabupaten Enrekang yang dipotong sebesar 2,5 % dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya. Pemotongan zakat dan infak bagi PNS mulai aktif pada bulan Juli 2016.

Dari segi pemberdayaan, hingga saat ini Baznas Enrekang telah mendayagunakan sedikitnya Rp. 210.000.000, untuk bantuan bedah rumah sebanyak dua unit setiap kecamatan, bantuan bagi yang terkena musibah kebakaran, tanah longsor, banjir bandang, dan sebagainya.

"Dana-dana Baznas yang terkumpul dari para PNS hingga saat ini belum ada yang digunakan walau satu rupiah, dan semuanya tersimpan dalam rekening Bank BPD Syariah Enrekang. Dan bagi masyarakat, khususnya PNS yang ingin tau tentang keberadaan dana tersebut bisa langsung ke Kantor Baznas Enrekang yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin, 141 Enrekang", kata Bapak Kadir Lesang sebagai Ketua Bagian Pengumpulan Zakat.

Ada pun dalam bentuk pemberdayaan, saat ini, kami masih fokus melakukan pendataan bagi golongan mustahik atau mereka yang berhak mendapatkan zakat bagi warga Enrekang. Model pendataan kami, walaupun tetap bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti Statistik, Dinas Sosial, Kesra, dan BKKBN, kami tetap turun mengambil data  berbasis masjid dengan menggunakan tim dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap masjid. Jadi data kami berbasis masjid, ujar Ir. Mursyid Saleh Malappa, Ketua Bidang Pendistribusian.

Sementara itu, Ilham Kadir, selaku Ketua Bidang Pengembangan SDM menegaskan bahwa, Penggunaan dana zakat, selain harus memenuhi kriteria dari delapan golongan: fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, terlilit utang, fi sabilillah, dan orang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga dituntut untuk transparan dalam pengelolaan, agar masyarakat luas dapat mengetahui program-program yang telah dan akan dilakukan oleh Baznas.

Dari delapan asnaf di atas, lalu dijabarkan dalam bentuk program oleh Baznas Enrekang, dengan lima ragam inti yaitu: Enrekang Sejahtera dalam aspek pemberdayaan ekonomi; Enrekang Cerdas dalam aspek peningkatan SDM; Enrekang Religi dalam aspek pengembangan dakwah; Enrekang Sehat, dalam aspek bantuan kesehatan; dan Enrekang Peduli, berupa batuan rutin untuk para kaum fakir atau bantuan eksidentil untuk mereka yang kena musibah, kata Ketua Bagian Perencanaan, Baharuddin, SE.

Sisi lain yang perlu diketahui publik terkait Baznas adalah, bahwa posisi pemerintah setempat, Kemenag, dan legislatif hanya pada aspek pengawasan, karena Itu Baznas memiliki wewenang penuh dalam merancang program yang kami sebut Restra Baznas,  ujar Baharuddin.

Ilham Kadir menambahkan, Dari segi pembukuan Baznas Enrekang memiliki sistem sofware tersendiri yang berasal dari pusat, kami sebut Simbad, salah satu kelebihan sistem ini adalah pelaporan pengumpulan dan pendistribusian dana, zakat, infak, dan shadaqah langsung terkoneksi dengan Baznas Pusat. Jadi satu rupiah uang masuk dan keluar akan diketahui. Inilah salah satu upaya akuntabilitas dan transparansi kita kepada publik agar masyarakat makin percaya pada Baznas, khususnya para PNS yang dipotong gajinya 2,5% tiap bulan.

Baznas Enrekang dengan merujuk pada UU Zakat No. 23 Tahun 2011 dalam kepengurusannya menggunakan sistem Komisioner yang para pengurusnya dilantik oleh Bapak Bupati Enrekang, Drs. H. Muslimin Bando, pada tanggal 8 Maret 2016 lalu.

Keberadaan Baznas Enrekang selain mengacu pada UU Zakat No
23 tahun 2011; PP No. 14 tahun 2014, juga diperkuat dengan Perda No. 6 tahun 2015, dan disempurnakan dengan Peraturan Bupati No. 5, tahun 2016.

Selain itu, Pemda setempat bekerja sama dengan DPRD Enrekang menyediakan dana untuk operasional Baznas, tahun 2016 ini sebanyak Rp. 280.000.000, dan untuk tahun 2017 dianggarkan sebanyak Rp. 500.000.000.

Karena dana operasional disediakan oleh pemerintah daerah, hingga hak amil yang dalam zakat yang terkumpul, terutama dari kalangan PNS kami tidak usik sama sekali, tegas Ilham Kadir.


Baznas Enrekang untuk saat ini sudah banyak yang melirik agar dijadikan percontohan, setidaknya  sudah dua kebupaten yang datang untuk melakukan konsultasi dengan Baznas Enrekang, yaitu Tator dan Pinrang, tegas calon doktor ilmu pendidikan Islam UIKA Bogor ini.

Baznas adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, salah satu lembaga pemerintah non struktural, setara dengan KPU, BNN, BNPB, BWI, dan semisalnya. Ciri utama lembaga non struktural adalah menggunakan lambang garuda pada logo instansinya.


Sumber: http://harianamanah.id/berita-baznas-enrekang-layak-jadi-percontohan-di-sulawesi-selatan-.html

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi