Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Ketika Islam masuk Indonesia, maka salah satu ajaran pokoknya yang menjadi perhatian para dai dan pemerintah, dalam hal ini para raja yang disebut sultan adalah zakat. Islam memandang bahwa zakat memiliki dua dimensi yang tak bisa dipisahkan, ukhrawi dan duniawi. Jika ibadah-ibadah yang terkandung dalam rukun Islam lainnya seperti syahadat, salat, puasa, dan haji dimensi ilahiyah ukhrawiyahnya sangat dominan, maka tidak dengan zakat.

Zakat yang dalam al-Qur’an digandengkan dengan salat lebih dari delapan puluh kali itu menjadi penerang bahwa umat Islam tidak boleh hanya mendekatkan diri kepada Allah (hablun minallah) tapi enggan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di mana ia berada (hablun minan nas). Dengan adanya perintah zakat itu berarti kita harus punya banyak harta agar bisa dizakatkan (muzakki) kepada mereka yang membutuhkan (mustahiq).

Masalahnya, zakat dalam Islam memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Bahkan jika merujuk pada al-Qur’an Surah [9]:103, “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka”. Jika merujuk pada ayat ini, maka zakat tidak hanya ibadah sukarela melainkan sukarela dan paksaan berdasarkan kata perintah “khudz” yang berarti ambillah! Karena itu, yang berhak melakukan pemungutan zakat secara sukarela atau paksaan adalah hanya pemerintah, maka lembaga zakat harus di bawah naungan pemerintah.

Sangat tepat, di era reformasi ini, salah satu undang-undang yang dihasilkan DPR RI adalah tata cara pengelolaan zakat yaitu, UUD RI Nomor 23 Tahun 2011. Pada pasal 5 ayat 1 dan 3 berbunyi, Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri.

 Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam memperlakukan umat Islam, pemerintahan Hindia Belanda sangat dikenal dengan kebijakan poltik etisnya. Menurut Taufik Abdullah (1983), kebijakan ini dipengaruhi oleh C. Snouckhurgronje sebagai penasehat resmi pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan umat Islam. Bapak orientalis itu memberikan suatu pedoman umum yang menyebutkan bahwa Islam pada dasarnya terbagi atas tiga wilayah, yaitu: keagamaan murni atau taat ibadah; kemasyarakatan; dan  kenegaraan. Terhadap yang pertama, pemerintah, menurutnya, harus berlepas tangan atau tidak mencampurinya. Sedangkan terhadap yang kedua, jika memungkinkan, pemerintah hendaknya memberikan bantuannya, misalnya, dalam masalah haji. Namun terhadap yang ketiga, pemerintah harus bersikap keras menolak tanpa kompromi.

Terhadap urusan zakat yang notabene merupakan urusan keagamaan murni,  pemerintah Belanda tercatat pernah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat tampak memperlemah pelaksanaan ibadah zakat dalam masyarakat. Menurut Prof. Ali Yafie (1997), pemerintah Belanda memang menghendaki agar potensi zakat terabaikan sehingga rakyat Indonesia yang mayoritas muslim tetap lemah kondisi ekonominya sekaligus tetap rendah tingkat kesejahteraannya. Tampaknya, kebijakan ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sebagian dana zakat dipergunakan oleh umat Islam untuk membiayai peperangan melawan Belanda.

Sebelum masa penjajahan Belanda, pengelolaan zakat di Nusantara masih menggunakan pola-pola tradisional. Abdullah (1991) mencatat bahwa pola ini dicirikan oleh hubungan langsung antara pihak muzakki dan mustahik yang sepenuhnya bisifat lokal. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, muzakki (yang berzakat) kimenyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik (penerima zakat) yang di tentukannya sendiri. Para mustahik tersebut umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di sekitar tempat tinggal muzakki. Penyerahan zakat untuk keperluan produktif atau kawasan lain, kalau pun ada, sangat jarang terjadi. Kedua, dianggap sebagai metode baru dari pola tradisional di mana muzakki membagi-bagikan semacam kupon kepada para mustahik, lalu mencairkan kupon tersebut di tempat muzakki.  Metode seperti ini boleh jadi sengaja dilakukan oleh sebagian orang kaya untuk tujuan memperoleh popularitas di tengah-tengah masyarakat.

Tetapi kehadiran Belanda yang kemudian membentuk jaringan birokrasi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah, melahirkan pola baru dalam pengelolaan zakat, yaitu penyerahan zakat kepada para petugas keagamaan formal yang diangkat oleh pemerintah, seperti penghulu dan naib. Selain itu, banyak pula aparat pemerintahan, mulai dari bupati hingga kepala desa yang turut terlibat dalam pengumpulan dana zakat umat Islam.

Dalam hal penyaluran dana zakat, praktik  yang berjalan dinilai oleh sebagian ahli hukum Islam tidak sepenuhnya sesuai dengana aturan yang digariskan oleh hukum Islam. Misalnya, zakat dianggap sebagai gaji pegawai masjid. Para pegawai ini menganggap bahwa hak atas zakat disebabkan oleh dua hal, pertama pengumpulan zakat dapat berjalan berkat kerja keras mereka, dan kedua karena segenap waktu dan tenaga mereka senantiasa dicurahkan untuk pengabdian kepada tuhan.  

Di beberapa daerah lain, para pegawai, seperti bupati, wedana, dan kepala desa juga turut mengumpulkan zakat dan menerima sebagian hasil zakat mal dan zakat fitrah. Di Banten, penyaluran zakat fitrah sebagian besarnya di berikan kepada para kiyai atau guru mengaji. Sedangkan di Jawa Timur,  seperti terdapat pola-pola khusus pembagian zakat, yakni zakat harta berada di bawah kekuasaan kiyai dan ulama, sementara zakat fitrah diserahkan kepada para petugas agama di desa seperti khatib, petugas adzan (mu’adzin), dan imam masjid.

Pada perkembangan selanjutnya, fenomena keterlibatan aparat pemerintah dalam pengumpulan zakat sepertinya kurang disenangi oleh pemerintah Belanda.  Mohammad Daud Ali (1998) menyatakan bahwa disebabka noleh fenomena tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakannya yang pertama mengenai zakat yang isinya melarang para petugas keagamaan, seperti penghulu, naib dan yang lainnyauntuk turut campur dalam pengumpulan zakat dengan alasan untuk menghindari penyelewengan dana zakat. Kebijakan tersebut sangat disayangkan pihak pemerintahan karena dianggap memusnahkan sebagian pendapatan mereka, sementara pekerjaan mereka sebagai pelaksana administrasi pemerintah Belanda tidak memperoleh gaji atau tunjangan apapun dari pemerintah.

Implikasi dari kebijakan ini ternyata menimbulkan perubahan sosial, khususnya dalam hal menunaikan zakat. Masyarakat tidak lagi menyerahkan zakatnya kepada penghulu atau naib, melainkan kepada ahli agama yang dihormati seperti kiyai atau guru agama dengan harapan mendapat syafaat dan barakah. Di sisi lain, kebijakan ini berpengaruh pada keengganan sebagian umat Islam di beberapa tempat untuk mengeluarkan zakatnya.

Pada tanggal   28  Februari 1905 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan tentang zakat berupa Bijblaad 6200 yang secara khusus melarang petugas pribumi untuk mengintervensi pengelolaan zakat.  Herususetyo (2008) menulis bahwa kebijakan pemerintah Hindia Belanda disinyalir untuk membatasi dan membedakan antara urusan Negara dengan urusan masyarakat muslim dalam bidang keaagamaan. Implikasinya sangat memprihatinkan. Potensi penggalangan zakat umat Islam semakin lemah dan penglolaan zakat sepenuhnya kembali bersifat tradisional dalam pengertian tidak melibatkan amil zakat. Dan, tentu saja umat Islam semakin tidak bisa mandiri. 

Setalah Belanda Angkat kaki karena Jepang masuk, masalah tata kelola zakat tetap tidak maksimal dan hanya dengan pola-pola tradisional. Hal ini berlangsung hingga Indonesia merdeka. Di zaman Sukarno dengan Orde Lama dan Suharto dengan Orde Baru tetap saja umat Islam belum memiliki tata kelolah zakat yang mumpuni.

Dengan adanya undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 yang menjadikan Baznas sebagai lembaga negara nonstruktural, semestinya bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam dapat menunaikan zakatnya secara aman dan lebih efisien. Dengan potensi zakat mencapai 217,7 triliun jika merujuk pada penelitian Irfan Syauki Biek (2013), maka bangsa Indonesia dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan optimalisasi dana zakat.

Untuk daerah setingkat kabupaten, seperti Enrekang saja, dana zakat profesi yang dipotong dari gaji para pegawai negeri atau para pegawai daerah lainnya mencapai 13 miliar/bulan, ini belum termasuk zakat proyek pembangunan, atau zakat-zakat lainnya seperti pertanian, peternakan, dan tambang. Jika ini dapat terealisasi dengan baik, ditopang dengan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan akuntabel, maka sangat mungkin Baznas menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Wallahu A’lam!

Dimuat Tribun Timur, 7 April 2016. 

Oleh: Ilham Kadir, Komisioner BAZNAS Enrekang/Pengrus KPPSI Pusat.