Sinergitas MIUMI dan MUI

Refleksi Atas Silatnas ke-5 MIUMI di Makassar


Indonesia sebagai negara berketuhan Yang Maha Esa memiliki khazanah sejarah yang panjang dan berliku. Dan, peran ulama, baik sebagai pelestari karakter bangsa, benteng pertahanan negara, pejuang kemerdekaan, perumus dasar-dasar negara, hingga pengisi kemerdekaan adalah bagian yang tak terpisah (juz'un laa yatajazza) dari negara kesatuan republik Indonesia.  Sejarah Indonesia adalah sejarah para ulama. Bahkan poin pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah wujud nyata bahwa negara ini segenap aktifitasnya harus belandaskan dengan nilai dan falsafah ketuhanan yang lazim disebut tauhid.

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi keulamaan memiliki dimulai sejak masa Orde Lama, tahun 1956 di bawah kepemimpinan Sukarno ketika membentuk pemerintahan gado-gado: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme yang disingkat Nasakom. Terang saja, para ulama melawan, lalu menjadi oposisi. Bahkan ada yang masuk hutan mengangkat senjata.

Orde Lama tumbang, Sukarno lengser, dan komunis dikikis habis. Lalu naik Suharto sebagai penguasa Orde Baru. Kali ini, peran ulama dalam ranah politik dibatasi, hanya ulama dunia dan mau diperalat yang bisa lolos masuk ke partai politik.

Namun para ulama tidak kehabisan akal untuk berjuang, kali ini bukan dalam ranah struktural-kekuasaan, melainkan kultural-kemasyarakatan. Tanggal 9 Mei 1967, Mohammad Natsir bersama sejumlah mantan pemimpin Masyumi lainnya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan dakwah Islam di kalangan kaum muslimin.

Dua tahun kemudian, pemerintah memprakarsai berdirinya Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) yang dipimpin KH Moh Ilyas. Pemerinah menolak anggapan bahwa PDII dibentuk sebagai tandingan DDII. Lembaga ini merupakan organisasi semiresmi yang dikelolah oleh sejumlah ulama Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar PDII adalah keberhasilannya dalam menggelar musyawarah alim-ulama seluruh Indonesia di Jakarta pada 30 September hingga 4 Oktober 1970. Para ulama mengajukan usul untuk mendirikan sebuah lembaga fatwa. Masalah ini, lalu menjadi isu sentral, diperdebatkan, hingga selesai acara belum ada satu ketetapan.

Setelah mengendap selama empat tahun, tepatnya 29 Nopember 1974 PDII kembali memprakarsai lokakarya muballigh seluruh Indonesia. Dalam lokakarya tersebut, disepakati untuk mendirikan lembaga ulama atau semacamnya. Pada Mei 1975 Predsien Suharto pun mendukung gagasan PDII. Menteri Dalam Negeri menerjemahkan dukungan Pak Harto dengan menginstruksikan seluruh daerah agar membentuk semacam majelis ulama tingkat daerah.

Instruksi tersebut disambut cepat. Akhir Mei, Majelis Ulama telah berdiri di semua propinsi dan sejumlah kabupaten. Kementrian agama kemudian membentuk panitia persiapan mengadakan Kongres Ulama Nasional pada 1 Juli 1975. Tak berapa lama, pada 21-27 Juli 1975 di Jakarta terselenggarakan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia-I yang diikuti oleh para utusan ulama seluruh daerah.

Sebanyak 53 ulama hadir, terdiri atas 26 ulama perwakilan dari seluruh propinsi di Indonesia ketika itu, 10 ulama unsur ormas Islam tingkat pusat, 4 dari dinas rohani Islam Angkatan Darat, Udara, dan Laut (ABRI), serta 13 tokoh perorangan. Sepuluh ormas yang turut serta adalah, Muhammadiyah, NU, Sarekat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah.

Musyawarah ini lantas melahirkan deklarasi berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditandatangani oleh 53 peserta musyawara pada 26 Juli 1975.

Lahirnya MUI sebagai wadah para ulama tidak bisa lepas dari prakarsa Orde Baru. Bahkan Presiden Suharto, dalam pertemuan dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI)--yang telah berdiri tiga tahun lebih dini--tahun 1975 menegaskan bahwa alasan mengapa pembentukan majelis ulama digagas adalah, agar kaum muslimin dapat dipersatukan. Ia menyadari bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikut-sertaan ulama. Maka itu, antara penekanan Suharto agar peran MUI sebagai connector antara pemerintah dan umat beragama untuk menyukseskan pembangunan nasional. Walaupun demikian, MUI tetap diberi kebebasan untuk menjaga ciri khas keulamaannya dengan amanah dan independen.

Suharto saat itu, mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat peran penting yang harus dimainkan MUI. Pertama, memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam. Kedua, menjadi wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta kerukunan antarumat beragama. Ketiga, mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama. Keempat, sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah serta penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.

Kendati lembaga ini didanai pemerintah, MUI menegaskan sebagai lembaga independen nonpemerintah. Ketua Umum tidak ditetapkan pemerintah, tetapi dipilih secara priodik oleh anggota melalui musyawarah.

Berdirinya MUI yang disokong oleh pemerintahan Orba, maka posisi MUI terhadap pemerintah dapat terefleksi dari fatwa-fatwanya. Keberadaan empat menteri secara ex officio dalam Dewan Pertimbangan MUI kembali menegaskan pengaruh Orba. Diketuai Menteri Agama, jabatan Dewan Pertimbangan diisi oleh Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri.

Karenanya, MUI di masa Orba sering dianggap sebagai stempel pemerintah, fatwa-fatwanya harus berjalan dan seiring dengan pemerintah. Walaupun anggapain ini terbukti keliru, sebab tidak sedikit pula fatwa yang bertentangan dengan pemerintah dikeluarkan. Bahkan dari 22 fatwa yang dikeluarkan MUI sejak awal berdirinya tahun 1975, sampai 1988, ada 11 di antaranya yang netral, 8 mendukung pemerintah, sedang 3 di antaranya berseberangan dengan pemerintah.

Bahkan, ketegangan antara pemerintah dan MUI dalam situasi tertentu kerap muncul lantaran kedua belah pihak tidak bisa kompromi. Fatwa MUI tentang perayaan Natal Bersama, misalnya, sampai mengharuskan Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatan ketua umum demi mempertahankan prinsipnya.

MIUMI Memperkuat MUI

Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 malam, bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta dideklarasikan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Majelis ini memilih Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi menjadi Ketua dan KH. Bahtiar Nasir, LC. MM., menjadi Sekjen. Organisasi ini berdiri karena kecintaan terhadap umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya serta kerinduan lahirnya gerakan aktual untuk memenangkan Islam dan menjayakan umat islam (nusrat al-Islam wa tamkin al-muslimin).

Lemahnya kepemimpinan formal Islam Indonesia baik ditingkat individu maupun lembaga yang dapat dijadikan panutan oleh umat. Pun, fatwa yang dikeluarkan oleh Organisasi Masa dan Lembaga Islam di Indonesia cukup banyak tetapi kurang memperhatikan riset dan lemah dalam sosialisasi, serta kurang bersungguh-sungguh dalam penegakkannya. Sehingga fatwa tersebut tidak sampai pada maksud dan tujuannya.

Keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia yang sering terjebak dalam perpecahan internal. Di antara penyebabnya adalah: Cinta dunia; Uslub dakwah tidak jadi prioritas; Saling mencerca dan fanatisme golongan.

Umat akhirnya dipimpin oleh orang jahil karena absennya ulama dari kepemimpinan yang mengemban risalah Amar Makruf Nahi Munkar. Diperparah lagi oleh rusaknya ilmu-ilmu Islam yang diajarkan di lembaga formal yang tidak menanamkan keyakinan dan kebanggaan terhadap Islam

Visi MIUMI adalah untuk menjadi lembaga kepemimpinan formal Islam terdepan dalam penegakkan nilai-nilai Islam. Juga sebagai wadah pemersatu para intelektual dan ulama Indonesia dalam membangun peta perjuangan menuju kejayaan Islam.

Sedangkan misinya meliputi: Membangun wibawa kepemimpinan formal Islam yang bisa dipercaya umat melalui good governance; Menjadikan hasil riset sebagai landasan penetapan fatwa agar dapat tersosialisasikan dengan baik; Menyatukan potensi para intelektual dan ulama dalam membentuk peta perjuangan dakwah yang mendatangkan pertolongan Allah dalam memenangkan Islam dan menjayakan umat Islam.

Pada dasarnya keberadaan MIUMI adalah bagian terpenting dari regenerasi MUI. Jika MUI saat ini didominasi oleh para ulama sepuh dengan tingkat kesibukan begitu padat, maka MIUMI adalah ingkubator bagi ulama muda agar kelak dapat berkiprah bagi umat dan masyarakat termasuk bersinergi dengan pengurus MUI pusat maupun daerah, melakukan riset dan berkolaborasi melahirkan panduan bagi umat.

Dan sejak berdirinya MIUMI, sampai saat ini, para pengurus dari pusat hingga daerah adalah juga menjadi bagian dari pengurus MUI. Dan anggapan bahwa keberadaan MIUMI akan melemahkan institusi MUI jelas keliru dan tak beradasar.

Silaturrahmi Nasional ke-5 MIUMI dengan tema, "Mengukuhkan Cita Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Beradab" akan dihelat di Makassar, 18 hingga 20 Desember 2015 ini adalah wujud cinta MIUMI kepada bangsa, negara dan umat.

Dengan menegakkan keadilah disertai dengan musyawarah, adab, bijaksana, dan hikmah bangsa ini akan menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang hebat. Demikianlah falsafah yang terkandung dalam Pancasila. Mari Sukseskan Silatnas Ke-5 MIUMI.

Solo, 17 Des. 2015. Dimuat Tribun Timur, 18 Des 2015.

Ilham Kadir, Ketua Lembaga Penelitian dan Informasi MIUMI Sulsel; Peserta Kaderisasi Seribu Ulama Baznas-DDII.




Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Tragedi Wamena