Meneguhkan Institusi Ulama

Bulan lalu, berbagai acara organisasi keagamaan dihelat, berawal dengan Muktamar NU di Jombang dengan tema "Islam Nusantara", lalu Muhammadiyah di Makassar yang mengusung "Islam Berkemajuan", dan ditutup dengan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-IX di Surabaya pada akhir Agustus 2015 dengan membawa tagline "Islam Washathiyah".

Dalam sejarahnya, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi keulamaan memiliki perjalanan panjang dan berliku. Dimulai sejak masa Orde Lama, tahun 1956 di bawah kepemimpinan Sukarno ketika membentuk pemerintahan gado-gado: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme yang disingkat Nasakom. Terang saja, para ulama melawan, lalu menjadi oposisi. Bahkan ada yang masuk hutan mengangkat senjata. 

Orde Lama tumbang, Sukarno lengser, dan komunis habis. Lalu naik Suharto sebagai penguasa Orde Baru. Kali ini, peran ulama dalam ranah politik dibatasi, hanya ulama dunia dan mau diperalat yang bisa lolos masuk ke partai politik.

Namun para ulama tidak kehabisan akal untuk berjuang, kali ini bukan dalam ranah struktural-kekuasaan, melainkan kultural-kemasyarakatan. Tanggal 9 Mei 1967, Mohammad Natsir bersama sejumlah mantan pemimpin Masyumi lainnya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan dakwah Islam di kalangan kaum muslimin.

Dua tahun kemudian, pemerintah memprakarsai berdirinya Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) yang dipimpin KH Moh Ilyas. Pemerinah menolak anggapan bahwa PDII dibentuk sebagai tandingan DDII. Lembaga ini merupakan organisasi semiresmi yang dikelolah oleh sejumlah ulama Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar PDII adalah keberhasilannya dalam menggelar musyawarah alim-ulama seluruh Indonesia di Jakarta pada 30 September hingga 4 Oktober 1970. Para ulama mengajukan usul untuk mendirikan sebuah lembaga fatwa. Masalah ini, lalu menjadi isu sentral, diperdebatkan, hingga selesai acara belum ada satu ketetapan. 

Setelah mengendap selama empat tahun, tepatnya 29 Nopember 1974 PDII kembali memprakarsai lokakarya muballigh seluruh Indonesia. Dalam lokakarya tersebut, disepakati untuk mendirikan lembaga ulama atau semacamnya. Pada Mei 1975 Predsien Suharto pun mendukung gagasan PDII. Menteri Dalam Negeri menerjemahkan dukungan Pak Harto dengan menginstruksikan seluruh daerah agar membentuk semacam majelis ulama tingkad daerah. 

Instruksi tersebut disambut cepat. Akhir Mei, Majelis Ulama telah berdiri di semua propinsi dan sejumlah kabupaten. Kementrian agama kemudian membentuk panitia persiapan mengadakan Kongres Ulama Nasional pada 1 Juli 1975. Tak berapa lama, pada 21-27 Juli 1975 di Jakarta terselenggarakan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia-I yang diikuti oleh para utusan ulama seluruh daerah.

Sebanyak 53 ulama hadir, terdiri atas 26 ulama perwakilan dari seluruh propinsi di Indonesia ketika itu, 10 ulama unsur ormas Islam tingkat pusat, 4 dari dinas rohani Islam Angkatan Darat, Udara, dan Laut (ABRI), serta 13 tokoh perorangan. Sepuluh ormas yang turut serta adalah, Muhammadiyah, NU, Sarekat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. 

Musyawarah ini lantas melahirkan deklarasi berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditandatangani oleh 53 peserta musyawara pada 26 Juli 1975.

Lahirnya MUI sebagai wadah para ulama tidak bisa lepas dari prakarsa Orde Baru. Bahkan Presiden Suharto, dalam pertemuan dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI)--yang telah berdiri tiga tahun lebih dini--tahun 1975 menegaskan bahwa alasan mengapa pembentukan majelis ulama digagas adalah, agar kaum muslimin dapat dipersatukan. Ia menyadari bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa keikut-sertaan ulama. Maka itu, antara penekanan Suharto agar peran MUI sebagai connector antara pemerintah dan umat beragama untuk menyukseskan pembangunan nasional. Walaupun demikian, MUI tetap diberi kebebasan untuk menjaga ciri khas keulamaannya dengan amanah dan independen. 

Suharto saat itu, mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat peran penting yang harus dimainkan MUI. Pertama, memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam. Kedua, menjadi wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta kerukunan antarumat beragama. Ketiga, mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama. Keempat, sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah serta penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional. 

Kendati lembaga ini didanai pemerintah, MUI menegaskan sebagai lembaga independen nonpemerintah. Ketua Umum tidak ditetapkan pemerintah, tetapi dipilih secara priodik oleh anggota. 

Fatwa MUI

Sebagaimana telah saya paparkan di atas sejarah berdirinya MUI yang disokong oleh pemerintahan Orba, maka posisi MUI terhadap pemerintah dapat terefleksi dari fatwa-fatwanya. Keberadaan empat menteri secara ex officio dalam Dewan Pertimbangan MUI kembali menegaskan pengaruh Orba. Diketuai Menteri Agama, jabatan Dewan Pertimbangan diisi oleh Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri.

Karenanya, MUI di masa Orba sering dianggap sebagai stempel pemerintah, fatwa-fatwanya harus berjalan dan seiring dengan pemerintah. Walaupun anggapain ini terbukti keliru, sebab tidak sedikit pula fatwa yang bertentangan dengan pemerintah dikeluarkan. Bahkan dari 22 fatwa yang dikeluarkan MUI sejak awal berdirinya tahun 1975, sampai 1988, ada 11 di antaranya yang netral, 8 mendukung pemerintah, sedang 3 di antaranya berseberangan dengan pemerintah. 

Bahkan, ketegangan antara pemerintah dan MUI dalam situasi tertentu kerap muncul lantaran kedua belah pihak tidak bisa kompromi. Fatwa MUI tentang perayaan Natal Bersama, misalnya, sampai mengharuskan Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatan ketua umum demi mempertahankan prinsipnya.

Namun, kejatuhan Orde Baru mengirim sinyal perubahan besar pada organisasi keulamaan ini. Dan, momentum ini pun memberi keleluasaan bagi MUI untuk mendefinisi ulang peran dan kedudukannya.

Reformasi, tidak hanya membawa angin perubahan bagi situasi politik semata, tetapi juga menerpa MUI, dan peran civil society pun menguat. Hal itu turut terekspresi dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI. Musyawarah Nasional ke-VI MUI tahun 2000 adalah peristiwa bersejarah yang menegaskan ulang posisi MUI.

Komisi Fatwa MUI dalam Munas tersebut terbagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai aborsi, transplantasi organ, kloning, dan sejenisnya. Kedua, berkaitan dengan suap, korupsi, hak asasi manusia. Ketiga, berkaitan dengan masalah perempuan. 

Penegasan MUI tentang hukum korupsi dapat dinilai sebagai sebuah sikap yang independen, karena selama Orba, masalah ini telah mengakar dan menjadi rahasia umum, namun MUI dianggap belum berani melakukan perang melawan korupsi yang dipelihara para penguasa. Pun, terkait hak asasi manusia, penindasan aparat pemerintah dalam tragedi Tanjung Priok misalnya, tidak berani disuarakan oleh institusi Ulama itu. 

Kini, peran ulama seharusnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Termasuk membantu pemerintah dalam menghidupkan geliat ekonomi yang kian lesu sebagaimana permintaan Presiden Joko Widodo dalam Munas MUI ke-IX di Surabaya. Yang bagi saya, harus ditekankan khususnya pada ekonimi syariah yang non-ribawi.

Dan yang paling penting dan utama adalah, mengawal akidah umat dengan melakukan sosialisasi fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan tentang berbagai aliran kesesatan yang wajib dihindari atau diwaspadai bahayanya seperti Sekularisme, Pluralisme, Leberalisme, Ahmadiyah, Syiah dan semisalnya.

Dan para masyarakat Indonesia, lebih khusus umat Islam, harus bahu-membahu mendukung dan meneguhkan istitusi MUI karena ini adalah salah satu rumah lama dan besar para ulama yang manjadi pewaris para Nabi. Wallahu A'lam!

Oleh: Ilham Kadir, Peneliti MIUMI dan Pengurus KPPSI Pusat.

AQL Tebet, 31 Agustus 2015.