Konsep "Isthata'ah" Sebagai Syarat Berhaji



Persoalan berangkat ke tanah Suci Makkah bagi yang mampu telah menjadi bagian dari problematika umat Islam. Sebab kata 'mampu' yang dalam bahasa al-Qur'an disebut isthita'ah tidak mudah membuat pembatasan.

Inilah yang terjadi pada beberapa komunitas muslim di Indonesia, lebih khusus masyarakat Bugis yang sangat memuliakan perjalanan ke Tanah Suci. Mereka rela berkorban, menggadai aset, menjual harta, hingga berutang demi untuk melaksanakan ibadah haji.

Tidak sedikit di antara mereka yang setelah kembali dari haji dihadapkan pada persoalan yang rumit seperti terlilit hutang, atau harus menumpang ke rumah kerabat karena aset mereka telah habis. 

Seiring berkembangnya zaman, jual-beli aset untuk menunaikan ibadah haji sudah mulai tereleminasi, bermetamorfosis dengan bentuk lain, membuat pinjaman di bank, atau lembaga keuangan lainnya yang disebut 'dana talang haji', atau melakukan arisan antarsesama komunitas.

Nah, di sinilah letak permasalahannya, perlu ada gambaran makna isthata'ah dalam menunaikan Haji, dan harus pula dimengerti bagaimana status hukum dana talang haji dan arisan. Lebih jelasnya, kita lihat uraian berikut!

***

Ibadah Haji berbeda dengan empat rukun Islam lainnya, Syahadat, Salat, Puasa, dan Zakat. Perbedaan terletak pada ketetapan adanya syarat mutlak berupa "isthata'ah" atau "kemampuan" bagi yang hendak menunaikan ibadah agung itu.

Landasan filosofisnya adalah firman Allah, Diwajibkan bagi manusia menunaikan haji di Baitullah, bagi siapa yang 'mampu' menempuh jalannya, (QS. Ali Imran[3]: 97). Karenanya, siapa yang telah mampu maka tidak boleh menunda-nunda untuk berangkat haji, bagi yang belum mampu, maka tak boleh memaksakan diri.

Berangkat haji dengan dana hutang, maka para ulama sepakat bahwa berhutang demi naik haji, tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Abdullah bin Abi' 'Aufa, ia mengatakan, Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai orang yang belum menunaikan haji apakah boleh berutang untuk naik haji? Nabi menjawab, Tidak! (HR. Baihaqi).

Namun saat ini, semakin maraknya lembaga-lembaga yang menawarkan pembiayaan talangan haji. Tidak jarang program tersebut dimotori bank-bank syariah. Bahkan kurangnya dana, kadang membuat orang memutar otak, bagaimana caranya untuk bisa berhaji, termasuk arisan.

Program talang haji dan arisan intinya sama saja dengan pinjaman. Artinya, seorang yang berangkat haji dengan cara berhutang. Dengan program ini, nasabah dibantu pihak bank untuk menutupi kekurangan dana yang ia gunakan untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Setelah ia kembali dari Tanah Suci, nasahah berkewajiban melunasi BPIH yang telah ditalangi pihak Bank dengan cara mencicil. Pihak Bank mengambil keuntungan dari besarnya dana yang telah dipinjamkan.

Begitupula dengan arisan. Walau mekanismenya sedikit berbeda, yakni dengan sistem iuran anggota dan undian, tetap saja perinsipnya sama dengan talang haji. Ia ditalangi dulu berangkat ke Tanah Suci, setelah kembali ia akan terus mencicil hutannya dalam bentuk iuran anggota, kacuali yang paling akhir mendapatkan undian. 

Hukum asal berutang, arisan, dan pembiayaan perjalanan adalah mubah, berdasarkan kaidah ushul, al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah (Hukum asal bermuamalat adalah boleh). Namun, jika hal tersebut dikaitkan dengan ibadah haji yang memang memberi batasan isthita'ah, di sinilah timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kajian tidak hanya sebatas hukum asal tetapi masuk ke ranah fiqhul waaqi' (melihat situasi dan kondisi) yang menjadi faktor istinbat (penetapan) hukum.

Syekh Ibnu Utsaimin, dan ulama Timur Tengah lainnya berpendapat bahwa harta yang dipergunakan untuk BPIH tidak boleh hasil hutang. Sama halnya hutang dalam bentuk peminjaman langsung atau melalui talang haji dan arisan. Terlbih jika meminjam dalam dalam bentuk atau lembaga ribawi, seperti bank konvensional, maka keharamannya akan berlipatganda, (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, 21/93).

Kendati demikian, menurut Utsaimin, seseorang yang sudah terlanjur berangkat haji dan pulang dari tanah suci maka hajinya tetap dipandang sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya, (Nur 'alad Darb).

Di samping itu, ulama-ulama Tanah Air lebih mengedepankan kajian hukum dari segi fiqhul waaqi'-nya. Di antaranya, faktor antrean haji yang sangat panjang di Indonesia. Hal ini tentu menyusahkan jika seoang yang hendak berhaji harus mengumpulkan BPIH 100 persen, lalu baru masuk antrean yang mencapai belasan tahun. Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih meringankan mereka yang hendak berangkat haji tapi dananya belum tercukupi.

Misalnya Ketua MUI Pusat, KH Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa talang haji yang difasilitasi bank-bank syariah diperbolehkan secara syariat selama bank tersebut tidak mengambil imbalan atau komisi dalam talangannya. Komisi boleh diterapkan perbankan hanya dalam proses (jasa) pengurusannya.

Pendapat serupa juga dilontarkan oleh PP Muhammadiyah lewat lembaga Tarjih dan Tajdidnya. Menurutnya, selama dana talangan haji berasal dari harta yang halal maka itu diperbolehkan. Penerima manfaat talang haji berkewajiban melunasi hutang-hutangnya. Jika ia menolak melunasi hajinya tetap sah, namun ia mendapat dosa yang mengakibatkan pada tertolaknya dari golongan haji mabrur.

Pendapat serupa juga dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Nahdatul Ulama melalui muktaman ke-28 tahun 1988 silam. Para ulama nahdiyin bersepakat atas keabsahan haji tak terpengaruhi oleh BPIH yang berasal dari pinjaman atau dana talangan haji. Fatwa ini bersandar atas fatwa Asy-Syarqawi bahwa orang yang tidak mampu, maka ia tidak wajib berhaji, akan tetapi, jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah, (1/460).

Dalam kitab "Nihayatul Muhtaj" (III/223) disebutkan, orang yang tidak memiliki isthita'ah dan memaksakan diri untuk menunaikan haji maka hajinya tetap dipandang sah. Hal ini diqiyaskan kepada orang sakit yang memaksakan diri berangkat salat Jumat. Kendati kewajiban menghadiri salat Jumat telah gugur karena adanya udzur syar'i, tetapi salat Jumatnya tetap dipandang sah.

Ada pun soal arisan haji, sebagai salah satu cabang muamalah, maka hukumnya diperbolehkan, walaupun ongkos naik haji mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dengan perubahan ONH, tentu iuran anggora arisan juga turut berubah. Akhirnya, tidak sama orang yang mendapatkan undian diawal dan yang terakhir. Walaupun secara subtansi mekanisme yang terkandung dalam arisan tidak mempengaruhi keabsahan haji yang tetap dipandang sah.

Hemat penulis, sebaiknya bagi yang berangkat haji benar-benar sudah memenuhi kriteria isthata'ah dari perbagai aspek, baik materi maupun non-materi. Haji adalah ibadah yang membutuhkan materi yang tidak sedikit, dan bekal ilmu yang mapan, kesehatan yang oke, serta keimanan yang tinggi. Sebab, tidak menutupi kemungkinan, calon jamaah kerap mengalami cobaan yang memerlukan kesabaran, ketabahan ekstra tinggi. Dan, yang pasti, kita umat Islam harus punya niat untuk menunaikan ibadah haji, sebagai sebuah kesempurnaan dalam berislam. Selamat Lebaran Haji!

Enrekang,  23 September 2015M/10 Dzulhijah 1436H.

Ilham Kadir, Pengamat Sosial-Keagamaan; Pakar Pendidikan Islam

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Tragedi Wamena