Menghukum Begal Berdasarkan Syariat


Oleh, Ilham Kadir, Pakar Pendidikan Islam; Pengamat Sosial Keagamaan


Salah satu tindak kriminal yanga tidak habis-habisnya di negeri ini, wabil khusus Makassar adalah aksi begal. Saking rumitnya, sehingga penanganannya  menjadi agenda utama Kapolri yang dilantik beberapa waktu lalu. Namun, aksi-aksi begal terus terjadi, seakan telah terputus urat takutnya kepada siapa pun, dan korban pun terus berjatuhan.

Ternyata masalah ini sudah ada lebih dari sepuluh abad silam, dan penangannya pun telah dikupas tuntas oleh para ulama yang memiliki kompetensi di bidangnya, yaitu hukum Islam. Maka tidak ada salahnya jika kita menelisik hukum atau syariat Islam dalam menangani para begal.

Ilmu fikih menyebut begal sebagai "hirabah”. Secara istilah, hirabah adalah sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, dan merusak tatanan, serta membuat kekacauan di muka bumi (fasadun fil-ardhi).

Dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib, Abu Syuja' menyebut dengan qath'u thariq dengan definisi yang sama. Juga masuk definisi qath'u thariq atau para pengganggu jalanan walau hanya sekadar menakut-nakuti.
 
Beberapa ulama seperti Mas'ud dan Abidin membedakan hirabah dengan qath'u thariq. Hirabah adalah perampokan, pembegalan, hingga pembunuhan yang terjadi di tengah kota. Korban bisa meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan qath'u thariq, yang berarti penyamun atau penghambat jalan, adalah bagian dari perampokan, pembegalan, hingga pembunuhan yang di lakukan di tempat sepi sehingga para korban tidak dapat meminta pertolongan pada siapa pun.

Hirabah dan qath'u thariq berbeda dengan tindak pidana pencurian dengan korban tidak mengetahui bahwa barangnya telah diambil maling. Hirabah dan qath'u thariq dilakukan secara terang-terangan, bahkan disertai dengan kekerasan.

Muharib atau pelaku hirabah membekali diri dengan senjata tajam untuk menakut-nakuti korban. Hal ini tentu lebih serius dari sekadar pencurian biasa. Ada empat hal teknis yang mungkin dilakukan seorang muharib. Pertama, berniat mengambil harta korban secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun akhirnya ia gagal mengambil harta dan tidak membunuh. Kedua, muharib berniat mengambil harta secara terang-terangan, kemudian merampas namun tidak membunuh. Ketiga, muharib berniat membunuh tetapi tidak mengambil harta korban. Keempat, muharib berniat merampas harta dan membunuh pemiliknya.

Keempat kategori tersebut sama-sama men-syaratkan bahwa muharib memaksa korban dengan kekuatan fisik dan intimidasi. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal menambahkan, seseorang layak disebut muharib jika mereka membawa senjata tajam. Sedangkan Imam Syafi'I mengatakan, Jika muharib memiliki kekuatan fisik, itu sudah cukup walau tak membawa senjata tajam. Atau muharib hanya membawa batu dan alat-alat lain yang bisa menimbulkan ancaman, hal itu sudah cukup untuk menjeratnya dalam dakwaan sebagai muharib.

Demikian juga, muharib yang terdiri atas beberapa orang, mereka semua termasuk muharib yang dijerat dengan hukuman pidana yang sama. Kecuali Imam Syafi'I yang hanya menghukum otak kejahatannya saja, sedangkan yang membantu terlaksananya hirabah, hanya dihukum ta'zir atau hukuman yang ditentukan oleh di luar hukuman hudud, biasanya terpulang kepada jaksa penuntut melihat kadar mudharat dan manfaatnya.

Para ulama mengelompokkan jenis hukuman hirabah. Pertama, jika muharib membunuh korban dengan sengaja walaupun tanpa mengambil hartanya, mereka tetapp dijatuhi hukuman mati. Namun jika korban terbunuh tanpa sengaja atau orang yang tidak sederajat dengan mereka maka tidak dijatuhi hukuman mati.
 
Kedua, jika muharib membunuh dan mengambil harta benda yang nilaai pencurian sudah sampai atau lebih banyak, mereka dihukum mati dan digantung atau disalib dengan kayu atau sejenisnya. Setelah itu, ia boleh dimandikan, dikafani, disalati, lalu dikubur.

Ketiga, jika muharib mengambil harta benda saja, dan nilai pencuriannya lebih banyak dari ketimbang yang tersisa dan tidak dicuri, mereka dihukum potong tangan dan kaki dengan cara silang. jika dipotong pertama tangan kanang, maka kaki bagian kiri, jika kembali mengulai perbuatannya, maka dihukum dengan potong tangan dan kaki yang tersisa.
 
Keempat, jika muharib hanya menakut-nakuti orang yang lewat dan tidak merampas harta benda serta tidak membunuh, hukumannya dipenjara. Ada pun tempat pengurungannya, yakni di tempat yang jauh atau di buang di daerah yang tidak dikenal oleh muharib.
 
Selain mendapatkan hukuman jarimah tersebut, pelaku hirabah disuruh untuk bertobat. Tujuannya, agar mereka tak lagi mendapatkan siksaan atas dosa besa mereka di akhirat. Hukuman di dunia tak lantas mengapus dosa-dosa mereka sebelum bertobat.

Ada pun yang bertindak sebagai eksekutor hukum hanya dibebankan kepada waliul amr, atau pemerintah. Para ulama mensyaratkan, hukuman bagi pelaku hirabah sebagaimana telah dipaparkan hanya dapat berlaku pada Darul Islam, atau negara yang menegakkan syariat Islam. Pendapat ini yang ditekankan oleh Imam Abu Hanifah. Ada pun jika hirabah terjadi pada negara non-muslim, maka hukum hudud tidak diwajibkan, sebab eksekutor hudud ada di tangan pemerintah.

Imam Malik, Syafi'I, Ahmad bin Hanbal, serta ulama Dzahiriyah mewajibkan penegakan hukum hudud kepada pemerintah, baik atas hirabah yang terjadi di negara Islam maupun bukan. Intinya pemerintah berkewajiban mengekkan hukum baik wajib berupa hudud, muapun hasil ijtihad mereka. Wallahu A’lam!

AQL-Tebet Jakarta, 21 Mei 2015.

Dimuat Harian Go Cakrawala, 22 Mei 2015, dalam kolom "Cahaya Ilmu" edisi ke-9

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi