Hudud, Ta'zir, dan Tembak Mati




Hudud dari segi bahasa berasal merupakan bentuk jamâ’ (plural) dari kata had yang asal artinya pembatas antara dua benda. Dinamakan had karena mencegah bersatunya sesuatu dengan yang lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata had berarti al-man’u (pencegah), sehingga hududullah merupakan perkara-perkara yang dilalarang langsung oleh Allah.
Menurut istilah syar’i, hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya. 

Ada pun delik hukuman kejahatan (Jarîmah al-Hudûd) bahwa Al-Qur'an dan hadis sudah menetapkan hukuman-hukuman bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut jarâ’imu al-hudûd (delik hukuman kejahatan), yang meliputi sedikitnya tujuh jenis kasus yang selalu aktual di tiap waktu dan tempat, yaitu: Perzinahan, ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab;  Had al-Qadzf (hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri; Had al-Khamr (hukuman orang minum khamer (minuman memabukkan) untuk menjaga akal; Had as-Sariqah (hukuman pencuri) untuk menjaga harta; Had al-Hirâbah (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri kehormatan; Had al-Baghi (hukuman pembangkang) untuk menjaga agama dan jiwa; Had ar-Riddah (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama.

Hudud disyaria'tkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia agar pelaku kejahatan dan maksiat merasakan sakitnya hukuman dan menyadari akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera, tidak mengulangi prilaku buruknya, dan dapat mendorongnya untuk istiqamah di jalan kebenaran, serta selalu taat kepada Allah.

Karena huduh menjadi pelajaran bagi orang lain, maka pelaksanaannya pun dilakukan di depan orang-orang bwrimanagar menimbulkan efek jera, inilah dimaksud oleh firman Allah, wal yasyhad tha'ifah minal mu'minin. Dan hendaklah [pelaksanaan] hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, (an-Nûr[24]:2). Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa di antara hikmah hudud adalah untuk membuat jera pelakuagar tidak mengulangi dan mencegah orang lain agar tidak terjerumus padanya.

Hukuman dalam Islam juga berfungsi sebagai penghapus dosa di hadapan Tuhan, berdasarkan sabda NaBi, “Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah akan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah [penghapus dosanya]. Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah kesalahannya [tidak dihukum], maka terserah kepada Allah, kalau Dia menghendaki diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki, disiksa-Nya," (Muttafaq ’alaih, Fat-hul Bâri I/ 64 no: 18, Muslim 3/1333 no: 1709 dan an-Nasâ’i 7/148).

Manfaat lainnya adalah, berjamaah dalam menolak keburukan, dosa, dan penyakit masyarakat, karena apabila kemaksiatan telah merata dan menyebar pada masyarakat maka Allah akan menggantinya dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan ketenangan. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda, “Satu hukuman kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih dicintai bagi penduduknya daripada mereka diguyur hujan selama tiga puluh hari," (Shahîh Ibnu Mâjah no; 2057, Ibnu Mâjah 2/848 no : 2538, an-Nasâ’I 8/76). Singkron dengan firman Allah, Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar kembali ke jalan yang benar, (ar-Rûm[30]:41).

Penerapan Hudud tidak dilakukan dengan empat syarat: (1) Pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu baligh dan berakal; (2) Pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa; (3) Pelaku kejahatan mengetahui larangannya; (4) Kejahatannya terbukti dan bahwa ia melakukannya tanpa ada syubhat. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengakuannya sendiri atau dengan bukti persaksian orang lain.

Tugas siapa?

Diwajibkan kepada penguasa untuk menegakkan dan menerapkan hukum hudud kepada seluruh rakyatnya berdasarkan dalil al-Qur’an, Sunnah dan Ijma' serta dituntut qiyas yang shahih. Misalnya dari ayat, Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, (al-Mâidah[5]:38). Dalil Sunnah, antaranya adalah hadits Ubâdah bin Shâmit yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Tegakkanlah hukuman-hukuman Allah kepada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kamu [dalam menegakkan hukum-hukum] karena Allah,”(Shahîh Ibnu Mâjah No. 2058 dan Ibnu Mâjah No. 2540).

Dan, apabila sebuah kasus telah masuk ke pemerintah dan telah dimeja hijaukan, maka dilarang adanya syafaat (rekomendasi) pembebasan atau pengurangan hukuman (remisi). Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam hadis 'Aisyah yang mengatakan bahwa kaum Quraisy sangat dipusingkan ihwal seorang perempuan suku Makhzum yang melakukan pencurian. Mereka mengatakan, Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah [untuk mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan]? Tidak ada yang mau berbicara tentang hal itu, kecuali Usamah kesayangan Rasulullah. Nabi pun menjawab, Apakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah? Kemudian Nabi berdiri lalu berkhutbah, “Hai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu menjadi sesat hanyalah disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan [tidak melaksanakan hukuman kepadanya] dan bila orang miskin mencuri, mereka tegakkan had padanya. Demi Allah, kalaulah seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya.” (Muttafaqun ’alaih).
Jelas, Nabi mengingkari orang yang memberi syafaat dalam hukuman hadud setelah sampai ke ke pengadilan dan divonis bersalah. Adapun bila belum sampai maka diperbolehkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Tidak boleh menggagalkan hukuman hadud dengan syafaat, hadiah dan yang lainnya. Siapa yang menggagalkannya padahal ia mampu menerapkannya, maka semoga laknat Allah, malaikat dan semua manusia menimpanya.
Perlu dicatat, karena hanya pemerintah yang berhak dan berkewajiban menegakkan hukuman hudud, maka tidak boleh dan tidak sah jika dilakukan oleh organisasi atau pun perorangan. Karena itu rakyat hanya berhak mengusulkan lewat perwakilannya di parlemen, ada pun disetujui atau tidak, itu urusan penguasa. Karena ini adalah kewajiban, maka dosa bagi yang tidak menegakkan hudud dibebani oleh para pemerintah, terutama yang mengingkari, dan inilah resiko menjadi pemimpin.
Hukuman Ta’zir
Secara bahasa, kata ta’zir berasal dari kata az-zara  yang bermakna ar-raddu dengan arti menolak, dan al-man’u yang bermakna mencegah, disebut hukuman ta’zir, karena menolak pelaku dan mencegahnya dari mengerjakan (kriminal) jarimah.
Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, kata ta’zir bermakna, hukuman yang tidak ditetapkan ketentuannya secara syar’i, baik terkait hak Allah atau hak adami, umumnya berlaku pada setiap maksiat yang tidak ada hukum hudud.
Dari definisi ini ada beberapa hal yang perlu diberi catatan, antara lain, bahwa ta’zir adalah salah satu bentuk hukuman atas suatu kemaksiatan yang terkait dengan dosa besar, dengan jenis, kadar dan aturan yang tertentu, namun tidak ditetapkan secara syar’i, dalam hal ini tidak ada ketentuan dari Allah tentang bentuk dan jenis hukuman, sehingga semua diserahkan kepada hakim yang menangani masalah tersebut. Maka, hakim memang diberi wewenang khusus untuk menentukan jenis hukuman dan kadarnya, bahkan termasuk untuk membatalkan hukuman itu. 

Karena itu, ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan antara hukum ta'zir dan hukum hudud: Hukum ta'zir bersifat mufawwadh (diserahkan) kepada kebijakan hakim yang berwenang, sedangkan hukum hudud ditetapkan langsung oleh Allah SWT;  Berlaku juga untuk di bawah umur. Anak-anak yang masih di bawah umur tetap bisa dihukum dengan cara ta'zir. Tidak seperti hukum hudud yang tidak berlaku untuk kasus-kasus dimana pelakunya adalah anak-anak di bawah umur; Kafir Dzimmi. Hukum ta'zir juga berlaku buat orang-orang di luar Islam, ketika mereka melakukan pelanggaran. Namun istilahnya uqubah alias hukuman. Sedangkan dalam hukum hudud, orang-orang non muslim tetap terkena hukum hudud sebagaimana umumnya pemeluk agama Islam lainnya; Selain hakim boleh menta'zir. Kalau hukum hudud hanya boleh dijalankan oleh seorang hakim, maka hukum ta'zir sebaliknya, boleh dilakukan oleh selain hakim, seperti suami yang menta'zir istrinya, atau tuan menta'zir budaknya, dan lainnya; Tidak dicegah dengan syhubuhat .Dalam hukum ta'zir, pelaku kejahatan yang masih dalam status tertuduh tidak perlu ditahan. Hal ini berbeda dengan hukum hudud, bahwa pelakunya ditahan terlebih dahulu, sehingga terbukti tidak bersalah lalu dibebaskan ataupun terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman; Berlaku syafaat. Orang yang dihukum dengan kukuman ta'zir bisa dibebaskan atau diringankan hukumannya lewat syafaat. Sedangkan dalam hukum hudud, syafaat tidak berlaku;  Hakim boleh meninggalkannya, karena hukum ta'zir bersifat mufawwadh kepada hakim, maka penerapannya tergantung kepada kebijakan hakim. Dalam hal ini, seorang hakim boleh melaksanakannya atau meninggalkannya sama sekali. Berbeda dengan hukum hudud, dimana hakim dan semua perangkat hukum tidak boleh meninggalkan kasusnya. 

Sebenarnya baik hukum ta'zir ataupun hukum hudud sama-sama wajib dijalankan. Dan keduanya saling melengkapi satu sama lain. Penerapan syariat Islam akan pincang sebelah manakalah salah satunya tidak dijalankan. Memang yang nomor satu untuk dijalankan adalah hukum hudud, yang sifatnya langsung merupakan perintah dan ketetapan dari Allah SWT.
Tetapi apalah artinya hukum hudud kalau tidak ada hukum ta'zir. Bisa-bisa semua pelaku kriminalitas lolos semua dari hukum hudud. Maka keberadaannya akan menutup lubang-lubang menganga yang tidak bisa dicover oleh hukum hudud.

Ada pun kasus eksekusi mati dengan cara ditembak sebagaimana yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait kejahatan Narkoba, pada dasarnya masuk dalam kategori ta’zir. Bentuk dan kadar ta'zir ditimbang sesuai (kerusakan) mafsadah kriminalitasnya. Jadi secara yuridis Islam, ta'zir diserahkan oleh hakim. Jika ia menilai terdakwa sangat merugikan bagi orang banyak dan pencegahannya paling tepat hanya dengan hukum mati, maka hal ini dibenarkan. (Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 7/518; Al-Thariq al-Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah 20/3). Untuk konteks kasus Narkoba, sudah jamak diketahui termasuk kategori kejahatan tinggi (extra ordinary crime). Puluhan puluhan manusia meninggal setiap harinya, rumah tangga berantakan, meruksa tatanan sosial dan masyarakat, termasuk dunia politik dan pendidikan, lebih-lebih agama.

Wal akhir, kita mendukung pemerintah dalam keseriusannya memberantas Narkoba melalui hukum ta’zir, tetapi itu belumlah lepas dari tanggungjawab di hadapan Allah dunia akhirat jika tidak menjalankan hukum hudud kepada para pelaku tindak pidana yang telah tertuang dalam nash wahyu. Wallahu A’lam!
AQL. Tebet-Jakarta, 1 Mei 2015.

Dimuat Harian Go Cakrawala, 08/5/2015

Ilham Kadir, Sekertaris Pemuda Komite Perjuangan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) Pusat & Mahasiswa Doktor Pendidikan Islam UIKA Bogor.

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Tragedi Wamena