Urgensi Media Islami

Tatkala selesai menulis artikel ini, beberapa media online yang diblokir pemerintah sudah kembali mengudara dan bisa diakses, karena itu, semula judul di atas "Kembalikan Media Islam" saya ubah menjadi "Urgensi Media Islami", dengan harapan agar pemerintah, terutama Kementrian Informasi dan Komunikasi  (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) ke depan lebih barhati-hati dalam bertindak, berdasarkan sebuah riwayat, Orang mukmin tidak terperosok pada lubang yang sama dua kali. Hanya orang dungu yang selalu mengulang-ulang kesalahan di tempat yang sama. Kata islami bermaksud bahwa yang layak dipertahankan adalah media Islam yang islami, sebab begitu banyak media berlabel Islam namun hakikatnya hanya merusak Islam, seperti situs-situs milik Syiah yang berkamuflase, mengajak orang bertaqrib lalu dikerangkeng dan diseret dalam kesesatan yang nyata atau situs milik Jaringan Islam Liberal yang merusak akidah dan melecehkan Islam karena seenaknya memelintir ayat dan hadis untuk menjustifikasi paham sesat mereka.

Diblokirnya belasan situs Islam di Indonesia oleh (Kemenkominfo) atas rekomendasi 'prematur'  BNPT tidak hanya menghebohkan publik tanah air melalui media cetak dan elektronik, atau juga sosial media, namun kehebohan ini juga menjadi pemberitaan media asing di luar negeri, hingga Indonesia terlihat lebih dungu, keras-kepala, dan diktator. 

Media asing online yang berbasis di Singapura menulis kabar buruk tersebut dengan judul "Indonesian Goverment Bans 19 Islamic News Sites to Curb Radicalism". Para pengguna internet menuduh Pemerintah RI hendak mencoba memasung kebebasan berbicara, tulis laman tersebut. 

Ada pun laman Wall Street Journal menyebutkan bahwa pemblokiran situs-situs Islam oleh Kemenkominfo telah memacu kemarahan masyarakat banyak, khususnya umat Islam. "Organisasi Nonpemerintah, seperti Aliansi Jurnalis Independen [AJI] dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat juga melayangkan kritiknya atas langkah kesewenang-wenangan pemerintah, tulis laman itu. 

Lainnya, laman On Islam yang berbasis di Mesir juga tak ketinggalan ikut angkat bicara, ia mengungkap pemblokiran situs-situs Islam oleh pemerintah. Dalam artikenya berjudul "Islamic Sites Ban Sparks Indonesians Uproar", media itu menegaskan bahwa tindakan pemerintah Indonesia tidak saja ditentang masyarakat muslim, tetapi dikecam juga oleh non-muslim. Salah satu pengguna twitter, Devita Gunawan yang mengaku bukan Islam menegaskan bahwa Umat Islam bukanlah teroris, dan menyerukan agar pemerintah mencabut pemblokiran tersebut, tulis On Islam.

Kebijakan Rimba

Akhir Maret lalu, Indonesia heboh, bukan karena prestasinya, seperti ketika pemerintah berhasil berdamai dengan sparatis Gerakan Aceh Merdeka di zaman pemerintahan SBY-JK akan tetapi karena kebijakan konyol menterinya, memblokir situs-situs Islam yang dianggap radikal dan pencetak terorisme, walaupun stigma ini datang hanya dengan opini sesat BNPT, namun pihak pemerintah melalui Kemenkominfo sangat yakin dengan rekomendasi BNPT.

Tak plak lagi, berbagai tokoh nasional angkat bicara, yang tidak mungkin saya tulis semuanya. Wakil Presiden, Jusuf Kalla misalnya, berkata, Ini salah satu bukti pemerintah tidak berkoordinasi dengan pihak lain, seperti para ulama dan tokoh agama, ujarnya, (Republika, 5/4/2015).

Nada kesal muncul dari Pimpinan Muhammadiyah, sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), menurutnya, tindakan BNPT hanya akan memicu radikalisme baru, bahkan ia menilai jika BNPT seharusnya dibubarkan karena tidak ada karyanya, hanya menghabiskan uang negara, dan semestinya harus diaudit, jangan-jangan mereka menerima dana dari asing sehingga kebijakannya sangat tidak adil, (http://m.suara-islam.com/mobile/detail/13771). Dan, komentar pedas Pak Din, sebagaimana yang tertulis dalam lamam viva.com (8/4/2015), Gaya Pemerintah seperti 'pukul dulu' selain itu, urusan belakangan. Jika diterjemahkan dengan bahasa masyarakat awam: Kemenkominfo seperti preman!

Inilah yang saya maksud dengan kebijakan rimba, seperti singa yang merasa bahwa dirinya yang paling hebat dan berkuasa sewenang-wenang, tidak mau tau dan peduli apa dan bagaimana keadaan hewan lainnya. Tersentak ketika segerombolan banteng bersatu mengepung, lalu menyeruduk, menginjak-injak, lemes lalu mati. 

Negara ini memang bukan milik orang Islam saja, dan tidak hanya dipimpin oleh orang Islam, bahkan jika dilihat dari prosentase masyarakat Islam dan pemimpinnya, nampaknya, Indonesia paling toleran karena kerap memilih agama lain untuk memimpin mereka sebagaimana Dubernur DKI yang dipimpin Ahok beragama Kristen.

Dalam segi kebijakan pun demikian, secara menyeluruh pemerintah masih tidak berpihak kepada umat Islam, bahkan jika diarahkan vace to vace, apakah akan membela umat Islam atau kepentingan asing yang kafir, pemerintah kemungkinan besar memilih yang kedua.

Pemblokiran situs Islam adalah bukti nyata pemerintah, wabil khushus Kemenkominfo, dan wabil khushus wal khushus BNPT sebagai kepanjangan tangan pemerintah sangat terlihat anti-Islam, inilah yang disitir Emha Ainun Najib sebagai, Islam di Indonesia mahjubun bil-muslimin, Islam di Indonesia itu ditindas sesamanya sendiri. 

Ahmad Firdaus, Pengurus Internasional Student Society National University of Singapore menulis, Pemberedelan sejumlah media Islam secara sepihak oleh pemerintah telah mencederai hati masyarakat muslim terbesar dunia. Betapa tidak, media-media dakwah yang selalu gencar mengajak manusia kepada kebaikan dan menebar berbagai hikmah kehidupan justru dicekal karena dinilai mengajarkan paham radikal, tentu ini adalah keputusan ngawur karena sebelumnya tidak disertai dengar pendapat dari media bersangkutan sehingga dengan seenaknya pemerintah meradikalkan media-media tersebut, (Republika, 6/4/2015). Firdaus membuka opininya dengan mengutif firman Allah, Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut [ucapan] mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya, (QS. At-Taubah: 32).

Prof Mahfud MD, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Era Gusdur, dan selanjutnya duduk sebagai Anggota DPR RI, dan terakhir sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa, pemerintah tidak berhak menutup media-media Islam secara sepihak, perlu melakukan dengar pendapat, pembuktian kesalahan, mengajukan ke pengadilan, lalu pengadilanlah yang berhak menentukan boleh tidaknya situs atau media tersebut diblokir.

Hal serupa saya sudah tegaskan dalam harian INILAH Sulawesi Selatan (31/3/2015) bahwa tindakan main blokir tanpa ada mediasi dan komunikasi antar Kemenkominfo atau BNPT dengan para pengelolah media adalah sporadis dan merupakan pola-pola kerja diktator. Harus ada komunikasi dua arah, pengelola media dan pihak pemerintah, guna mencari solusi yang tepat, pernyataan ini ternyata dilakukan juga oleh Kemenkominfo (7/4/2015).

KH Bachtiar Nasir, Sekjend MIUMI dan Pimpinan lembaga dakwah Arrahman Learning Center meneropong dari sisi positif, sebagaimana dikutif republika online (7/4/2015), isu ini seharusnya diperpanjang saja agar umat Islam lebih lama mendengar dan lebih banyak yang tau tentang tindakan pemerintah, dengan itu mereka akan sadar untuk bersatu membangun media. Menurutnya, dengan adanya isu pemberedelan ini, sudah ada beberapa donatur yang siap membantu mendirikan media Islam yang repsentatif, semacam aliansi media Islam Indonesia.

Inteketual muslim lainnya yang menilai secara positif tindakan pemerintah adalah Pimpred Majalah Gontor, Adnin Armas, MA, katanya dalam acara Tabligh Akbar bertajuk ‘Jangan Berangus Media Dakwah Kami’ di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran, Jakarta, Jumat (3/4) malam, "Terimakasih pula kepada BNPT, dengan adanya masalah ini media Islam semakin kokoh dan semakin bersatu. Terimakasih juga kepada Kemenkominfo, karena dengan memblokir situs-situs Islam, umat Islam Indonesia yang merupakan muslim terbesar di dunia ini menjadi tersentak, karena diperlakukan seperti minoritas.” Menurut Ketua Harian MIUMI Pusat ini, mungkin di negara Barat yang muslimnya minoritas pun tak dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam. “Ini sangat menyentak kesadaran umat Islam di negara mayoritas muslim terbesar di dunia ini,” tegas Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS) ini.

Memang, inilah seharunya menjadi momen untuk menyatukan barisan membentuk sebuah persatuan media dakwah baik cetak maupun online, dan diharapkan menjadi mainstream, mengarahkan umat, membangun opini, dan menyuarakan kebenaran tanpa pandang bulu dan tidak pragmatis.

Sebagai penulis di berbagai media baik mainstream maupun Islam termasuk online, dan hampir semua media online yang kena beredel pernah memuat tulisan saya tentu saja berharap agar pemerintah bersikap cerdas dan jangan gegabah, walaupun media online bukanlah satu-satunya sarana dakwah, tetapi, sebagaimana ditulis Syekh Sulthan al-Umari dalam makalahnya berjudul "Istiqda al-Internet fi al-Da'wah", mengutarakan pentingnya optimalisasi dakwah melalui internet.

Ini bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa rambu utama. Antaranya, para pengelolah dan penulis harus memulai dengan niat tulus, bukan terjun untuk mengeruk materi atau larut dalam perdebatan tanpa guna, materi memang penting, tetapi itu bukan tujuan utama. Juga, harus meluruskan visi dan misi dakwah, dalam hal ini penting untuk memahami bahwa esensi dakwah ialah untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, menyelamatkan mereka dari berbagai kesesatan, terutama kesesatan akidah seperti Syiah, Liberalisme, Sekularisme, dan konco-konconya.

Amalan dakwah adalah saham ukhrawi yang tidak kasat mata, inilah yang dimaksud dari Hadis Abu Hurairah, Siapa yang mengajak kepada kebaikan maka ia akan memeroleh pahala yang sama dari orang bersangkutan. Man dalla 'ala khaerin falahu mitslu ajri fa'ilihi. Begitu Nabi bersabda. 

Seorang dai dumay (dunia maya) harus menunjukkan keagungan nilai-nilai luhur Islam, sebagai rahmat bagi alam semesta dan bukan musibah untuk umat manusia. Fakta-fakta otentik dan historis harus selalu dipaparkan bahwa, Islam dan segala perangkapnya, termasuk hukum-hukumnya diturunkan ke bumi untuk menjaga kelestarian manusia dan alam. Dalam hal ini, maqashid asy-syariah harus selalu dipaparkan. Kedatangan Islam untuk menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. 

Jika semua rambu-rambu dakwah tersebut telah diamalkan oleh situs Islam, lalu diberedel tanpa alasan yang jelas oleh pemerintah, maka sesungguhnya mereka telah menjadi penerus Abu Jahal di era awal kedatangan Islam, menghalang-halangi dakwah. Bahkan lebih jauh, telah menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, kewajiban kita hanyalah sebatas mengingatkan dengan lisan, tulisan, dan hati semoga mereka kembali ke jalan yang benar. 

Artikel ini saya tutup dengan mengutif ayat dakwah, Kalian adalah umat terbaik dilahirkan untuk manusia, menyeru pada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, (QS. Ali-Imran [03]:110). Dan sebagaimana teladan dari Nabi, jangan pernah berhenti berdakwah, walau harus memegang bara api, atau jangan tergiur dengan tawaran walau itu sebesar dunia dan isinya, bahkan jika ditawari berupa matahari di tangan kanan, dan bulan di tangan kiri. Kerja dakwah adalah sebuah kemuliaan yang tidak bisa diukur dengan apapun, dan kemuliaan pegawainya setara dengan para nabi dan rasul, sebab dengan dakwah mereka diutus. Wallahu A'lam!

Setu-Bekasi, 8 April 2015. 

 Dimuat Go Cakrawala, 9-10 April 2015.

Ilham Kadir, Peserta Kaderisasi Seribu Ulama BAZNAS-DDII; Kandidat Doktor Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor.