Bersikap Adil Terhadap ISIS

Tanzhim Daulah Islam di Irak dan Syam atau Islamic State of Irak and Sham (ISIS) telah memproklamirkan diri sebagai khilafah islamiyah sejak 1 Juli 2014 atas daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya dan membaiat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah bagi kaum Muslimin.

Deklarasi ISIS tidak lagi hanya menjadi persoalan dan problem politik domestik di kawasan Iraq dan Syam, tetapi berkembang menjadi problem teologis, politis, dan sosial yang menimbulkan kontroversi, keresahan, bahkan ancaman disintegrasi di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Proklamasi ini terjadi di tengah revolusi rakyat Irak dan Suriah melawan rezim otoriter Syiah di negara mereka masing-masing. Tak pelak lagi, sejumlah lembaga ilmiah, organisai, ulama, serta tokoh dunia Islam turun gunung dalam menanggapi ISIS dan ulahnya yang dianggap aneh dan nyeleneh.

Al-Ittihad al-‘Alami lil-‘Ulama al-Muslimin (Persatuan Ulama Muslim Dunia) yang diketuai oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi mengeluarkan statemen, Khilafah dari segi syariat dan fiqh berarti perwakilan. Sehingga khalifah, secara etimologi dan istilah syariat, adalah wakil dari umat Islam. Dia menjadi wakil bagi umat melalui proses baiat yang umat berikan kepadanya. Perwakilan ini tidak mungkin terjadi secara syariat, akal sehat, dan ‘urf kecuali bila seluruh umat memberikannya kepada khalifah yang terpilih atau melalui delegasi umat. Mereka itulah yang dahulu disebut sebagai Ahlul Halli wal Aqdi dan Ulul Amri yang terdiri dari ulama, tokoh-tokoh yang kapabel, elit masyarakat, serta orang-orang berpengaruh dan kelompok-kelompok Islam.

Dengan demikian, proklamasi sebuah kelompok mendirikan khilafah tidak cukup untuk mengangkat seorang khalifah, karena bertentangan dengan aturan syariat tadi. Dalam Islam, urusan-urusan negara dan siyasah syar’iyah diselesaikan lewat musyawarah (QS. al-Syura: 38; Ali Imran: 159), bahkan hingga urusan batas waktu menyusui untuk bayi harus diselesaikan lewat musyawarah (kedua orang tua). Apalagi urusan negara dan khilafah. Karena itu tindakan (sepihak) seperti ini berpotensi membuka pintu kekacauan baik bagi kelompok-kelompok bahkan negara-negara. Sebab, siapa pun bisa mengangkat dirinya atas nama Islam, seperti persoalan khilafah islamiyah, kendati tanpa persiapan, koordinasi, dan visi bersama. Hal ini bisa berdampak pada lunturnya nilai sakralitas khilafah islamiyah di mata manusia, satu akibat yang sangat berbahaya.

Kecuali itu, pernyataan bersama empat puluh tujuh ulama Saudi, antara lain Dr. Abdullah al-Ghunaiman, Dr. Nashir al-Umar, Dr. Abdul Rahman al-Mahmud, dll., terkait ISIS juga menarik, kata mereka, Sesungguhnya klaim sebuah faksi perlawanan tertentu sebagai satu-satunya yang legal sehingga faksi-faksi lain harus bergabung di bawahnya tanpa melibatkan pendapat kaum Muslimin yang lain, dan bahwa kelompok yang menolak merupakan Khawarij yang halal darahnya, adalah sikap sepihak yang haram. Ini merupakan perampasan yang ilegal terhadap kekuasaan dan menjadi faktor utama perpecahan. Kami juga menggarisbawahi bahwa kewajiban untuk menolak klaim tersebut merupakan tugas semua pihak, ulama, dai, tokoh masyarakat, serta kepala faksi-faksi jihad di Iraq dan Suriah.

Amir Hizbut Tahrir , Syekh Atha’ ibn Khalil Abu al-Rasytah, juga tidak ketinggalan berfatwa, Organisasi yang memproklamirkan al-Khilafah tersebut, tidak memiliki kekuasaan atas Suriah dan tidak pula atas Irak. Organisasi itu juga tidak merealisasi keamanan dan rasa aman di dalam negeri dan tidak pula di luar negeri, hingga orang yang dibaiat sebagai khalifah saja tidak bisa muncul di sana secara terbuka, akan tetapi keadaannya tetap tersembunyi seperti keadaannya sebelum proklamasi daulah! Ini menyalahi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Proklamasi yang terjadi adalah ucapan yang sia-sia (laghwun), tidak memajukan dan tidak memundurkan dalam hal realita organisasi ISIS. ISIS adalah gerakan bersenjata, baik sebelum proklamasi dan setelah proklamasi. Posisinya seperti gerakan-gerakan bersenjata lainnya yang saling memerangi satu sama lain dan juga berperang melawan rezim, tanpa satu pun dari faksi-faksi itu bisa meluaskan kekuasaan atas Suria atau Irak atau keduanya. Seandainya ada faksi dari faksi-faksi itu, termasuk ISIS, yang mampu meluaskan kekuasaannya atas wilayah yang memiliki pilar-pilar negara dan memproklamasikan al-Khilafah serta menerapkan Islam, niscaya layak untuk dibahas guna dilihat jika al-Khilafah yang didirikannya sesuai hukum-hukum syariah, sehingga pada saat itu diikuti.

Syekh Abdul Aziz al-Thurayfi, ulama Hadits dan anggota Rabithah ‘Ulama al-Muslimin (Ikatan Ulama Muslim Dunia), berpendapat bahwa bergabung di bawah bendera ISIS yang tidak mau menerima pengadilan syariat yang indipenden adalah tidak boleh. Adapun yang telah terlanjur bergabung, agar pindah ke bendera jihad lain yang cukup banyak dan beragam.

Syekh Sulaiman al-Ulwan, ulama Hadits terkemuka, berkata, “Abu Bakar al-Baghdadi tidak dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Bila pimpinannya saja, yaitu al-Zawahiri tidak senang terhadap tindakan-tindakannya, lantas bagaimana dia menuntut orang lain untuk membaiat dirinya. Dia bukanlah khalifah kaum Muslimin yang bisa bertindak semaunya.”

Dr. Abdul Karim Bakkar, pemikir Muslim terkemuka asal Suriah mengeluarkan pernyataan, Aku pernah bertemu dengan sejumlah penuntut ilmu dan ulama yang datang dari Suriah. Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selain Dia, cerita mereka hanya tentang penyimpangan dan pelanggaran ISIS. ISIS dan pemerintah Suriah (Bashar Assad) adalah dua sisi dari penjahat yang sama.

Mendadak ISIS  Indonesia tidak ketinggalan menanggapi isu ISIS, mulai dari kalangan intelektual, ulama, politisi, hingga masyarakat awam dan sufaha'.
 MUI sebagai perwakilan ulama dan zuama, misalnya, tak ketinggalan mengeluarkan pernyataan sikap terhadap ISIS di Jakarta (7/8/2014). Atas nama Forum Ukhuwah Islamiyah MUI yang terdiri dari pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, setelah mencermati pekembangan yang ada, menyampaikan pernyataan sebagai berikut: (1). Islamic State of Irak and Syam (ISIS), adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam Irak dan Syiria namun tidak mengedepankan watak Islam rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi alam semesta). Sebaliknya, ISIS menggunakan pendekatan pemaksaan kehendak, kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, penghancuran terhadap tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam, serta ingin meruntuhkan negara bangsa yang sudah berdiri sebagai hasil perjuangan umat Islam melawan penjajah; (2). Ormas-ormas dan lembaga-lembaga Islam di Indonesia menolak keberadaan gerakan ISIS di Indonesia yang dinilai sangat potensial memecah belah persatuan umat Islam dan menggoyahkan NKRI berdasarkan Pancasila; (3). Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tidak terhasut oleh agitasi dan provokasi ISIS, baik di Indonesia maupun di dunia. Kepada segenap organisasi/lembaga Islam, masjid/mushalla, dan keluarga muslim untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya menangkal berkembangnya gerakan ISIS di seluruh plosok tanah air; dan Mendukung langkah cepat, tepat, dan tegas pemerinath untuk melarang gerakan ISIS di Indonesia, dan mendorong pemerintah melakukan upaya penegakan hukum sesuai perundangan yang berlaku.

Demikian pula MAJELIS Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) yang mengeluarkan pernyataan dalam mensikapi pro kontra Daulah Islam atau Khilafah Islamiyah yang dibentuk oleh Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Pernyataan resmi yang didukung oleh sejumlah tokoh dan beberapa ormas Islam itu, dibacakan di sesi akhir forum diskusi bersama yang diadakan di di Arrahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center, Jakarta, Ahad (10/08).  Berikut adalah Point-point sikap resmi MIUMI terkait Khilafah yang dibentuk oleh ISIS.

Atas dasar fakta perkembangan situasi-kondisi di atas dan setelah melakukan pengkajian sebagaimana mestinya, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) beserta lembaga-lembaga yang bergabung dengannya  berkewajiban untuk menyampaikan pandangan dan sikap sebagai nasihat bagi umat Islam Indonesia dan seluruh komponen masyarakat yang membutuhkannya sebagai berikut: (1) Bahwa kekhilafahan ditegakkan untuk melaksanakan hukum syari’at secara kaffah, lurus dan benar dalam keadaan damai tanpa ada intimidasi; melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan kelangsungan regenerasi umat; mewujudkan persaudaraan Islam yang hakiki, dan membangun peradaban dengan cahaya Islam; (2) Bahwa Imamah bukan merupakan pokok agama dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah melainkan sebagai furu’ (cabang) agama, maka tidak boleh dijadikan alat untuk mengkafirkan bagi yang tidak setuju; (3) Bahwa pelaksanaan pengangkatan seorang pemimpin menjadi Khalifah kaum muslimin (pembai’atan) harus melalui prosedur Musyawarah Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang merepresentasikan para Ulama Islam sedunia, sebagaimana ditegaskan Khalifah Umar bin Khathab Radhiyallahu ‘anhu dalam shahih Bukhori bahwa beliau berkata: “Siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah kaum muslimin, dia jangan diikuti, demikian pula  yang membaiatnya, agar tidak terjerumus untuk dibunuh keduanya.”; (4) Bahwa pengangkatan pemimpin ISIS menjadi Khalifah tidak melalui prosedur musyawarah yang benar, yaitu ketidakjelasan identitas para Ahli Syura yang mengangkatnya maupun identitas pemimpin yang diangkatnya sebagai Khalifah dan Imam tertinggi Daulah Islamiyah itu sendiri. Dengan demikian pembai’atan itu itu sendiri tidak benar secara syar’i; (4). Bahwa telah terjadi penolakan dan pengingkaran tentang keabsahan Khilafah Daulah Islamiyah bentukan ISIS yang dinyatakan oleh para Ulama dunia, baik yang berdomisili di wilayah Iraq dan Syam itu sendiri maupun di berbagai negeri muslim yang lain. seperti yang dinyatakan oleh Ittihad ‘Aalamy li ‘ulama al Muslimin (Persatuan ulama dunia Islam) yang dipimpin oleh Syekh Dr Yusuf Qardhawi, Rabithah ulama Muslimin Ikatan Ulama Islam sedunia, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman Al Muhaisini, Ketua Rabithah Ulama Syam Syekh Usamah Rifa’i dan Syekh Abdul Muhsin bin Al ‘Abbad; (5) Menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak latah ikut-ikutan tanpa dasar ilmu yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, serta harus tetap waspada dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dikembangkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang hendak memecah belah dan memancing situasi konflik dan disintegrasi internal umat Islam di negara Indonesia. Serta berprasangka baik dan bersikap adil terhadapa saudara-saudara muslim yang sedang memperjuangkan harga diri dan kehormatan Islam di Irak, Syam dan seluruh dunia, sebagaimana yang diperintahkan  Alloh SWT dalam Al Maidah ayat 8, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS: Al-Maidah Ayat: 8); (6) Menyerukan kepada ormas-ormas Islam agar bersama-sama berperan aktif meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam membangun situasi yang kondusif, tenang, damai, penuh kekeluargaan serta persahabatan di tengah umat dan bangsa; (7) Menghimbau Pemerintah Indonesia agar tetap bersikap bijak, adil dan transparan dalam menangani kemungkinan terjadinya ekses negatif dari deklarasi Kekhalifah ISIS tersebut sehingga adanya kesalahfahaman di sebagian kalangan kaum muslimin di Indonesia tidak memicu potensi konflik yang lebih besar lagi; (8) Menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya lembaga-lembaga sosial dan kemanusiaan untuk tetap konsisten membantu rakyat korban bencana kemanusiaan di Suriah dan Palestina; (9) Mendoakan semua pihak yang terlanjur terlibat dengan tanpa dasar ilmu,  semoga Allah SWT memberi taufiq dan hidayahnya kepada kita semua agar dapat kembali ke jalan yang benar yang diridhainya dan mengampuni segala khilaf dan kelemahan kita semua.

Pendiri Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), sebuah organisasi Syiah Indonesia, Jalaluddin Rakhmat, membonceng Ormas OASE yang berisikan tokoh agama dan kepercayaan, telah mendeklarasikan penolakan akan keberadaan ISIS Indonesia. Tidak sampai di situ, para tokoh mengankat poster yang salah satunya berbunyi "Simpatisan Teroris ISIS Agar Angkat Kaki dari NKRI". Acara tersebut diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Senin (4/8). Seakan merekalah yang paling berhak hidup di Indonesia.

Bahkan, dalam sebuah acara keislaman pada salah satu TV swasta, seorang presenter cantik yang juga artis ibu kota berkomentar, Setelah kita lihat pemaparan tentang ISIS maka ternyata ISIS itu bukan Islam, mereka harus diwaspadai keberadaanya karena hanya merusak citra Islam itu sendiri.    Ini hanyalah contoh kecil terkait ISIS yang mendadak booming akhir-akhir ini, seakan-akan semua tema pemberitaan di berbagai media 'mendadak ISIS'. Oleh karena itu, penting memandang sempalan ini dengan kacamata rasional agar tidak terus menerus menjadi bulan-bulanan media.

Bahwa keluarnya ragam fatwa dari lintas organisasi Islam internasional dan nasional terkait kesesatan ISIS, telah menunjukkan bahwa suara ulama muktabar dunia Islam sepakat akan kesesatan ISIS, maka kita selaku orang awam harus rela menerima itu. Hanya sesat, bukan keluar dari Islam (kafir) sebagaimana fatwa artis cantik di atas.

Karena telah difatwakan sesat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan sebagai perawatan akan penyakit sesat yang dianut oleh ISIS, namun jika mereka bersih kukuh, tidak ada jalan lain selain melakukan amputasi, membabat habis sel-sel berkaitan dengan ideologi dan gerakan ISIS sambil terus menerus menyadarkan agar kembali ke jalan yang benar, beragama sebagaimana dicontohkan Nabi dan para salafus-shaleh, lazim disebut 'Ahlussunnah Waljamaah'.

Dalam melakukan amputasi juga harus melihat situasi dan kondisi, kini yang terjadi di Irak, ISIS sedang dibabat habis-habis dengan jet-jet tempur Amerika yang super canggih, diserang dari berbagai penjuru, diburu sampai ke lubang biawak. Tentu ini sangat tidak adil. Padahal jika dibandingkan dengan Israel, ISIS jauh lebih ringan kesalahannya, dan lebih kecil bahayanya. Andai dunia bisa berlaku adil, Amerika seharusnya menggempur Israel sebelum ISIS yang telah melakukan genosida di Gaza Palestina. Bahkan bebarlik, Amerika justru menjadi pemasok utama senjata ke Israel untuk menghabisi penduduk Gaza. Tidak hanya Israel, Bashar Asad yang menganut sekte Syiah Nushairiyah dan bala tentaranya juga layak mendapat perlakuan dari AS seperti ISIS karena telah melakukan pembantaian massal terhadap warga negaranya yang beraliran Ahlussunah.

Setali tiga uang dengan Indonesia, kendati simpatisan ISIS belum ada yang terbukti dalam melakukan teroris atas nama ISIS tapi para aparat dan Densus 88 sudah melakukan penginataian dan sweeping di beberapa tempat diindikasi terdapat pendukung ISIS, mereka disinyalir mengancam keutuhan NKRI. Sejatinya, di Indonesia, ancaman utama NKRI bukanlah ISIS tapi RMS dan OPM. Awal bulan ini saja, dua aparat keamanan negara melayang nyawanya karena OPM, dan ini bukan kali pertama, tapi rentetan kejadian yang rutin.

ISIS adalah hama yang merusak citra dan ajaran Islam, namun tidak mesti dikejar hingga ke lubang biawak untuk dihabisi atau simpatisannya dicap kafir dan harus diusir dari NKRI, mereka juga manusia yang memiliki hak untuk hidup. Sikap MUI dan MIUMI sangat layak dijadikan pedoman dalam merespon ISIS. Selama masih bisa dibina, kenapa harus dibinasakan? Itulah Islam rahmatan lil 'alamin. Wallahu a'lam! 

Ilham Kadir, Peneliti MIUMI Pengurus KPPSI Pusat

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Tragedi Wamena