Revitalisasi KPPSI



Rontoknya Orde Baru dengan lengsernya Soeharto sebagai Presiden merupakan titik awal era keterbukaan di Indonesia yang disebut Era Reformasi. Terbukanya kran reformasi ditandai dengan maraknya tuntutan masyarakat Indonesia yang pada zaman Orde Baru dianggap tabu, makruh, bahkan haram untuk  sekadar diwacanakan. Salah satunya adalah memasarkan istilah syariat Islam.
Kata-kata syariat seakan identik dengan perlawanan pada pemerintah yang dianggap mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pejuang syariat adalah bagian dari sparatisme, demikian anggapan mayoritas pengelolah Orde Baru.

Aceh misalnya, begitu reformasi datang, maka yang pertama mereka tuntut adalah pemberlakukuan syariat, di daerah yang mendapat julukan Serambi Makkah itu, penerapan syariat Islam bukan hanya sebagai tuntutan hidup, tetapi telah menjadi kenyataan budaya dan politik. Sweeping terhadap pelaku perjudian, minum-minuman keras, berkhalwat dengan wanita bukan pasutri atau non mahram, perempuan pengundang syahwat dengan keluar tanpa busana sopan nan syariat telah berlaku dengan secara kultural.

Menarik dicermati bahwa secara historis politis, ada kesamaan antara Aceh dan Sulawesi Selatan, di antaranya: (a) Keduanya sama-sama memiliki jejak Kerajaan Islam yang sangat berpengaruh di Nusantara, Aceh dengan Kerajaan Islam Pasai dan Sulsel dengan Kerajaan Kembar Gowa-Tallo; (b) Pada zaman revolusi, keduanya sama-sama menjadi basis perjuangan umat untuk menghadirkan negara Islam Indonesia; dan (c) Karena jejak Islam begitu kuat dan mendalam, jika Aceh disebut sebagai 'Serambi Makkah' maka Sulsel disebut sebagai 'Serambi Madinah' dan pastinya, Aceh dan Sulsel adalah dua provinsi yang mayoritas pendudukanya beragama Islam dan memiliki semangat keberagamaan yang tinggi lagi militan.

Karena itu, upaya-upaya memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kaffah di Sulsel, selain sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran reformsi, dimana rakyat setempat telah sepakat untuk menjaga kontinuitas sejarah peradaban Islam yang sudah tertanam di Sulsel sejak Abad ke-17 yang saat itu telah menjadi way of life bagi para raja dan rakyatnya. Dari segi landasan hukum juga jelas, menurut amandemen tahap II UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintah Daerah, negara mengakui keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pada prinsipnya, langkah-langkah strategis untuk merealisasikan pelaksanaan syariat Islam di Sulsel sudah dirancang dengan baik oleh Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Pusat Sulsel yang pada dasarnya telah terbentuk sejak tahun 2001. Kini, KPPSI kembali melakukan Rapat Kerja sebagai amanah dari Kongres ke-5 di Asrama Haji Sudiang Februari lalu. Tema raker kali ini adalah “Revitalisasi Syariat Islam Menuju Masyarakat Madani”.  Selain merestorasi kepengurusan dengan melakukan penyegaran dan regenerasi. Tampilnya Drs. H. Andi Patabai Pabokori sebagai Ketua Harian (Lajnah Tanfidziyah) dan Prof. Dr. Hamid Paddu sebagai Sekertaris Jenderal akan menjadi titik awal kebangkitan KPPSI.  Setiaknya ada beberapa poin yang menjadi pembahasan pada Raker yang berlangsung 30-31 Mei ini.

Pertama, berusaha menghilangkan stigma bahwa KPPSI adalah organisasi radikal. Pandangan ini kerap disuarakan oleh golongan yang belum mengerti dengan benar perjuangan KPPSI yang nyatanya membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat berketuhanan sebagai bagian paling penting dari Pancasila dan UUD 45. Adalah kewajiban segenap umat Islam dan pengurus KPPSI untuk memahamkan golongan anti syariat ini. Syariat bagi umat Islam adalah bagian dari agama. Menegakkan agama, dengan syahadat, salat, puasa, zakat, haji, adalah inti syariat. Bahkan melawan sparatisme, terorisme, dan gerakan-gerakan yang akan merontokkan nilai kesatuan dan ketentraman adalah bagian dari syariat Islam. Tolong menlong dalam kebebaikan dan ketakwaan adalah sebuah keniscayaan, Wata’awanu ‘alal birri wa at-taqa wala ta’awanu ‘alal itsmi wal-udwan. Bersatulah selalu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan senantiasalah menghindari dosa dan permusuhan, (QS. Al-Mai’dah: 2).

Kedua, mengaktifkan kembali segenap pengurus  KPPSI daerah. Sangat miris, ketika Panitia Raker melakukan kunjungan ke beberapa kabupaten dalam rangka menemui pengurus KPPSI, dan ternyata sudah banyak daerah yang sudah tidak memiliki pengurus. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus baru 2014-2017 untuk kembali menghidupkan kepengurusan seluruh kabupaten-kota di Sulsel.

Ketiga, membangun 'Desa Binaan'. Dengan cara memilih salah satu desa yang ada di daerah tertentu di Sulsel dengan melakukan pembinaan agar dapat menopang pembangunan masyarakat baik fisik maupun psikis yang terwarnai dengan amar makruf nahi munkar. Tak terkecuali dalam bidang ekonomi yang akan menerapkan sistem syariah, bagitu pula dalam sisi pembangunan keluarga yang dapat melahirkan tatanan keluarga yang sejahtera dengan bersyariat.
Pembangunan desa binaan juga bermaksud agar dapat mewujudkan masyarakat madani yang menjadikan masjid sebagai basis atau sentrum kegiatan sosial keagamaan. Khusus untuk pemberdayaan ekonomi syariat-kerakyatan, Bosowa Corporation dan Foundation telah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU), terutama dalam membentuk para wirausaha muslim yang pro syariat, dengan tujuan inti, membangun kesejahteraan ekonomi para warga desa binaan sekaligus meningkatkan pemahaman keagamaan warga.

Jika individu, keluarga, dan masyarakat telah mampu bersyariat dengan maksimal, maka secara otomatis keamanan, ketenangan, dan kesejukan lingkungan akan terwujud. Maka, Baldatun tayyebatun wa rabbun ghafur, Negara yang baik dan Tuhan Maha Pengampun, akan terwujud. Mari sukseskan Reker ke-5 KPPSI!

Ilham Kadir, Sekretaris Panitia Raker ke-5 KPPSI di Pondok Madinah Makassar.

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Tadabbur di Bulan Al-Qur'an