Wakil Rakyat Harapan Umat

Demi menyadarkan segenap masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat merasa perlu berpartisipasi untuk mengajak masyarakat luas untuk ikut andil dalam menyukseskan pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun sekali, sebagai bentuk partisipasi, dan ikhtiar menuju bangsa yang lebih baik. Memilih wakil dan pemimpin yang berkualitas adalah bagian dari jihad dan ijtihad politik, sebaliknya, menjadi golput adalah bagian dari keputus-asaan yang hendak berubah tanpa diiringi ikhtiar.

Karena itu, fatwa MUI yang dihasilkan dalam pembahasan Forum Ijtima Ulama 24-26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, patut diapresisasi karena menekankan bahwa memilih dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat.

Beberapa kutipan naskah fatwa berbunyi, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat;  Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan dan kecerdasan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib;  Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat atau bahkan tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Selanjutnya, fatwa diikuti dengan dua rekomendasi, yakni umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar. Berikutnya, Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Demikian pula Muhammadiyah, pada pertemuan nasional tanggal 3 Januari 2014 di Jakarta, sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab kebangsaan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan dan sikap resmi sebagai bentuk pesan dan ajakan moral tentang penyelenggaraan pemilu 2014 ini. Ada tujuh 'pernyataan sikap' yang dikeluarkan Muhammadiyah, di antaranya pada poin pertama adalah: Muhammadiyah memandang Pemilu adalah proses politik yang sangat bermakna, strategis, serta menentukan eksistensi, arah perjalanan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Pemilu bukanlah ritual politik dan suksesi kepemimpinan belaka, tetapi momentum jihad politik dan sarana membangun demokrasi yang substantif dan mengakhiri transisi dan segala bentuk eksperimen politik yang selama ini ditengarai semakin menjauhkan kehidupan kebangsaan dari misi mulia reformasi dan cita-cita nasional 1945.

Tujuh Kriteria

Ada beberapa kriteria yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih calon wakil rakyat yang kelak akan mewakili kita untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-hak serta hajat hidup orang banyak. Kriteria di bawah ini bukanlah harga mati, dan sangat terbuka diperdebatkan, dikoreksi, lalu direvisi.

Pertama. Selaku seorang muslim, maka pertimbangan dalam memilih hendaknya didasari dari faktor keimanan dan ketakwaan seorang caleg, salah satu fungsi dari maqashid asy-syariyah adalah hifdzud-din, atau menjaga dan menyelamatkan iman dan agama, karena itu wakil yang kita pilih adalah berdasarkan pada hierarki keimanannya. Dalam mengukur, bisa dipelajari dari track-record-nya, atau rekam jejaknya, termasuk mereka yang dekat dengan masjid dapat menjadi pertimbangan, karena orang yang rajin ke masjid --bagi lelaki--adalah bagian dari tolok-ukur keimanannya, berdasarkan sebuah sabda Nabi, Idza ra'aetumurrajulu ya'tadul masjid faktubu lahu bil-iman. Jika engkau menyaksikan seorang lelaki yang rutin ke masjid maka pastikan ia orang beriman. Sedangkan caleg yang melanggar aturan agama dengan membeli suara atau menyogok, harus dihindari, tidak hanya membahayakan dirinya tapi juga menistakan orang lain. Pesan Nabi, ‘ar-Rasyi wal murtasyi fin-nar. Orang disogok dan menyogok akan dinerakakan’ harus dimengerti dan dipatuhi. Selogan, “Ambil uangnya jangan pilih calegnya” harus dirubah menjadi “Jangan ambil uangnya dan tolak calegnya”.  Anggota legislatif yang kadar keimanannya minim maka dapat dipastikan kebijakan anggaran yang diperjuangkan tidak didasari atas kemaslahatan umat dan pembangunan yang berhubungan dengan peningkatan ketakwaan, sehingga kemaksiatan dan kemungkaran tumbuh pesat.

Kedua. Berfikir merdeka dari pengaruh westernisasi. Mampu menangkis segala bentuk jajahan model modern, terutama yang terkait dengan ekonomi sebagai sumber mengepulnya asap dapur dan berisinya periuk nasi mayoritas rakyat Indonesia. Saksikanlan, di tengah hiruk-pikuk dan euforia polik, disadari atau tidak, dollar menyungsut ke level belasan ribu rupiah yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan primer maupun sekunder. Jika dulu harga sabun mandi masih kisaran Rp. 2000, maka saat ini tidak lagi. Ini baru sabun mandi, belum lagi harga-harga lain, dan konyolnya, seakan tidak ada yang peduli. Banyak yang tidak sadar bahwa ekonomi kita saat ini sudah ambruk, yang ada hanya hutang, hutang, dan hutang. Oleh karena itu, memilih legislator seharusnya mereka yang paham akan keadaan ekonomi bangsa dan umat. Agar kita bisa bebas dari jerat hutang yang membelenggu.

Ketiga. Dekat dengan rakyat. Harus dekat dengan masalah besar bagi orang kecil, bukan hanya dekat dengan masalah kecil bagi orang besar. Untuk itu, dibutuhkan legislator yang dekat dengan masalah-masalah besar bagi kaum marjinal, seperti kemiskinan, keadilan pembangunan, kebodohan dan pembiaran. Kedekatannya pada rakyat bukan saja pada saat-saat pemilu saja, tapi ia dekat dari dulu serta memiliki komitmen untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat kecil.

Keempat. Yang dipilih hendaklah yang negarawan. Bukan mereka yang mengejar eksistensi diri, gila hormat, ingin dikenal di mana-mana, berbangga-bangga, angkuh, dan cuek. Seorang negarawan pasti terpanggil untuk membela dan mengayomi negara dan masyarakatnya. Bukan sosok yang akan melanggengkan kekuasaan pribadi dan dinastinya, bukan pula yang menjajakan diri di mana-mana bahwa dia begini dan begitu, atau bukan juga yang hanya ingin menambah dan memperluas proyeknya. Menjadi legislatif adalah wadah pengabdian.

Kelima. Pilih mereka yang memiliki pengabdian dan kontribusi yang jelas dan terukur di masyarakat, utamakan mereka yang berkecimpung dalam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan umat. Seperti pendidikan, atau pemberantasan baca tulis Al-Quran, hingga pemberdayaan pengusaha kecil, seperti koperasi syariah (Baitul Mal wat-Tamwil). Rekam jejaknya dalam pemberdayaan telah terbukti bukan sekadar jani-janji manis, atau tiba-tiba muncul menjadi orang yang paling dermawan, atau mendadak aktivis dan aktif dalam berbagai keormasan dan kegiatan kemasyarakatan, bahkan lagaknya melebihi seorang muballig, jadwal ceramahnya sungguh padat. Padahal selama ini, untuk salat jamaah saja batang hidungya jarang nampak.

Keenam. Memiliki integritas dan pendidikan yang jelas jenjangnya. Kerap kita jumpai seorang caleg yang selama ini hanya sibuk di pasar dan di toko, tak pernah terlihat ke kampus belajar, tiba-tiba muncul dengan ragam titel, mulai dari SH, SE, S.Ag, hingga MM dan MBA. Atau mereka yang gagal menyelesaikan kuliah di Timur Tengah, tapi begitu sampai di sini, lalu menjadi caleg, langsung bikin titel, Lc., MA. Bahkan ada yang sengaja memasang gelar guru besar 'Professor' yang sebetulnya sudah kadaluarsa karena tidak lagi mengabdi dan berkarya di kampus, tidak pula punya publikasi ilmiah.

Ketujuh. Memiliki akses informasi dengan para konstituen yang mudah. Minggu lalu, saya ke Enrekang, saya melihat sebuah baliho milik Dr. H. Ali Mocthar Ngabalin, MA yang jadi caleg DPR RI Dapil III Sulsel dengan mencantumkan nomor HP, FB, Twitter, hingga alamat Email, ini layak menjadi contoh bagi caleg lain, dan fenomena langka di Indonesia, yang juga pernah saya saksikan ketika kuliah dan jadi dosen di Malaysia. Bahwa seorang aleg harus siap selalu dihubungi oleh masyarakat luas.

Era ini adalah zaman informasi, dan kita berada pada dunia yang berbeda pada zaman Yunani Kuno yang orang-orang rela berbondong-bondong dan berdesak-desakan ke sebuah arena hanya untuk menyaksikan wakilnya berorasi, tidak pula berada pada era pra-Islam yang memilih orang terhormat berdasarkan kehebatannya berpuisi di depan pengunjung Bar Ukkaz yang naskah puisinya di gantung di Kakbah.

Saat ini, generasi melek informasi telah terlahir, dan sosial media telah melanda dunia. Apa yang terjadi di belahan bumi lain dengan muda dapat diketahui oleh penduduk bumi lainnya. Karena itulah, diharapkan kepada pemilih untuk menyeleksi anggota caleg yang bersedia dihubungi kapan dan dimana pun dengan berbagai ragam sosmed, mulai dari panggilan, sms, wechat, twitter, whatsup, kakaotalk—daftarnya terus bertambah. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas dan kadang kala datang tak terprediksi bahkan tak mampu diselesaikan kecuali dengan bantuan pemerintah yang memang bertugas untuk itu. Justru di sinilah para wakil rakyat harus siap dihubungi dan berperan penting untuk mendorong para eksekutif agar turun membereskan persoalan masyarakat. Atau mereka yang tertimpa musibah berupa kecelakaan dan sejenisnya, wakil rakyat harus tanggap, jangan hanya kerjanya Datang, Duduk, Diam, dan Duit. Caleg yang bertingkah arogan dan susah diajak berkomunikasi sebaiknya jangan dipilih! Komunikatif atau muda diajak berkomunikasi adalah bagian dari kriteria yang harus diutamakan.

Demikian beberapa kriteria yang layak menjadi pertimbangan dalam memilih wakil rakyat dambaan umat. Tentu ini bukanlah sebuah keniscayaan, hanyalah ijtihad kecil dari politik kualitas rendah seperti saat ini menuju ijtihad politik kulias tinggi. Tanpa ijtihad dan jihad politik, maka demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin berkualitas rendah, dan bersikap tinggi hati, arogan, gila hormat, serta hanya tau jaim dan pencitraan. Bahkan tidak menutupi kemungkinan, demokrasi yang kita perjuangakan justru hanya menjadikan orang berkualitas seperti cendekiawan dan ulama menjadi hina, dan memuliakan para koruptor, dan orang bodoh.

Jika demikian adanya, kita tinggal menunggu kehancuran. Idza usnidal amru ila ghairi ahaliha fantadhirs as-sa'ah. Jika urusan telah dilimpahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Wallahu A'lam!

Ilham Kadir, MA. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Sulawesi Selatan