Syariat Islam di Indonesia



Ketika Belanda pertama kali datang ke Nusantara, mereka telah mendapati kerajaan-kerajaan Islam telah menerapkan syariat Islam dalam hukum perdata maupun pidana, untuk menarik simpati, mereka pun terkesan mendukung sistem hukum yang dinilai sudah mapan pada waktu itu.

Kantor Dagang Belanda (VOC) 1602-1880 misalnya, pada 25 Mei 1760, mengeluarkan Resolutie der Indeshe Regeering. Resolusi ini berisi sekumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut hukum Islam untuk digunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Rsolusi yang dikenal dengan nama Compendium Freiyer ini, dalam kadar tertentu disebut sebagai legislasi hukum Islam pertama di Indonesia. 

Sebelum itu, di Cirebon Jawa Barat, terdapat pula sebuah produk legislasi yang disebut Papakem Cirebon. Legislasi ini bahkan sudah diadopsi oleh penguasa (Sultan-Raja) Bone dan Gowa di Sulawesi Selatan untuk dijadikan konstitusi dengan diganti namanya menjadi Compendium Indianshe Wetten bij de Hoven van Bone en Gowa. Tak hanya itu, pemanis syariat gubahan Belanda telah diberikan kepada masyarakat Nusantara melalui semacam buku pedoman bersyariat dengan nama, Campandium der Voornamste Javaanche Wetten Naukeuring Getrokken Uit Het Mohammedaanche Wetboek Mogharrer yang materinya diambil dari kitab Al-Muharrar karya Imam Rifa’i.

Kecuali itu, Belanda mengeluarkan Staatshblad No. 152 tahun 1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya Lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Ini juga bagian dari bentuk diterimanya syariat Islam oleh pemerintah Belanda. Panduan berisi perkara-perkara perdata dan pidana yang sebagaian besar bermuatan hukum Islam, tentu saja ini sebagai bagian dari taktik meraih simpati para penguasa dan rakyatnya yang telah menegakkan syariat Islam.

Muncul pula istilah Receptio in Complexu. Teori ini dikembangkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927). Konten teori tersebut menyatakan, orang Islam di Indonesia pada masa itu telah melakukan hukum Islam secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Inilah puncak dimana syariat berada dalam arti yang sebenarnya.

Tapi bulan madu, Belanda sebagai kolonial dan syariat Islam sebagai simbol eksistensi kaum muslimin sebagai pribumi hanya bertahan sampai 14 Februari tahun 1859. Saat itu raja Belanda mengeluarkan keputusan No 78 yang isinya menugaskan kepada Gubernur Jenderal untuk mencampuri masalah agama. Mulai saat itu, ruang gerak ulama dibatasi bahkan gerak-gerik mereka diawasi.
Selain itu, dua tokoh intelektual Belanda, Van Vollenhoven dan Snaouck Hurgronje mengeluarkan gagasan yang dikemas dalam konsep Het Indiche Adatrecht. Konsep ini dikenal dengan Receptie, teori tandingan Receptio in Complexu miliki Van den Berg di atas. Dalam teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah adat masing-masing daerah. Syariat Islam dapat berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, jadi adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Teori ini dipandang konyol, sebab, seluruh daerah yang telah memeluk Islam dan pemimpinnya bergelar ‘Sultan’ telah mengadosi hukum Islam ke dalam hukum adat. Kerajaan-kerajaan Bugis misalnya, mengenal istilah ‘Pengngaderreng’ yang merupakan undang-undang adat sebelum kedatangan Islam yang tetap dipertahankan ketika Islam sudah menjadi agama resmi raja dan rakyat dengan ketetapan bahwa syariat Islam tetap menjadi landasan dalam sebuah Pangngaderreng. Di Ranah Minang kita kenal semboyan, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Adat bersendi syariat, dan syariat bersendi Kitabullah.

Pada tahun 1911, Snouck Hurgronje berceramah di depan civitas akademika Nederlands Indiche Bestuurs Academie (NIBA). Orientalis kawakan dan rujukan utama banyak ilmuan ini bertutur bahwa (1) terhadap dogma dan perintah hukum murni agama hendakanya pemerintah Belanda bersikap netral; (2) masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam menuntut penghormatan; (3) tiada satu pun bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuatan Eropa. 

Ketiga doktirn di atas menjadi dasar politik Belanda dalam menjegal setiap gerakan Islam yang berbau politik. Hurgronje lalu menyusun formulasi untuk melemahkan Islam sebagai agama dan politik. Caranya: memberangus politik dan pemerintahan Islam, termasuk kesultanan Islam yang ada di Nusantara; melalui kerjasama antara raja atau sultan dengan kolonial Belanda agar mereka bisa dikendalikan; dan soft power, dengan cara menyebar para orientalis dan misionaris yang diarahkan oleh Belanda.

Hasilnya sangat cemerlang. Ordonansi Peradilan Agama tahun 1882 keluar. Ordonansi ini mengatur agar politik tidak mencampuri masalah agama, inilah yang disebut sekularisasi yang masih bertahan hingga detik ini. Ada pula Ordonansi Perkawinan tahun 1905 yang serupa tapi tidak sama, kontennya, menutup kesempatan bagi seorang laki-laki muslim untuk berpoligami, sedang perceraian hanya jatuh bila dilakukan melalui peradilan.

Ordonansi Pendidikan juga tak jauh beda, yang menempatkan agama Islam sebagai musuh yang perlu ditakuti, sementara pendidikan Barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Ada pula Ordonansi Guru pada tahun 1905 yang mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu kepada pemerintah Belanda sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama Islam. Ordonansi Sekolah Liar juga terbit tahun 1880 dan 1923, merupakan percobaan untuk membunuh sekolah-sekolah Islam, terutama pondok-pondok pesantren yang dipimpin oleh para ulama yang notabenenya adalah para pejuang yang selalu mengancam eksistensi penjajah Belanda.

KPPSI

Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, peraturan-peraturan warisan Belanda umumnya anti syariat yang disebut Ordonansi di atas tetap dijalankan walau mendapat banyak tantangan dari sebagian tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, sebagaimana kita kenal dalam sejarah sebagai “Piagam Jakarta”. Namun satu dan lain hal sehingga Piagam Jakarta yang berisi “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama Pancasila dicoret. Nasib sama juga dialami umat Islam pada masa Orde Baru—kecuali pada akhir-akhir masa jabatan Soeharto—dinilai tetap bersikap antisyariat, bahkan kerap bertindak sangat tegas dan kejam kepada tokoh-tokoh yang dipandang militan, dan gerakan-gerakan politik Islam dikebiri sehingga tidak ada waktu dan ruang dalam memperjuangkan syariat. Istilah ‘syariat’ pun jadi tabu.

Ketika Reformasi bergulir, kran-kran kebebasan terbuka lebar. Salah satu aspirasi yang tumbuh dari akar rumput gress roat masyarakat adalah menghidupkan kembali penerapan hukum syariat yang pernah dilaksanakan pada era kepemimpinan para raja yang bergelar sultan di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Selatan. Maka, muncullah inisiatif dari para tokoh sebagai perwakilan dari organisasi masing-masing untuk membentuk suatu paguyuban yang dapat menyatukan visi dan misi segenap umat Islam. Maka, pada tahun 2000 lalu berdirilah Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang telah berubah nama menjadi ‘Komite Perjuangan’. Paguyuban ini telah melakukan kongres sebanyak empat kali.

Kini KPPSI kembali melakukan kongres yang kelima pada tanggal 5-7 Jumadil Ula 1435 H/7-9 Maret 2014 M di Asrama Haji Sudiang. Umat  Islam sebagai anggota KPPSI, khususnya di Sulawesi Selatan menaruh harapan besar agar paguyuban yang telah berusia 14 tahun ini dapat memberikan kontribusi yang berarti pada umat, terutama dalam pembinaan dan pembangunan umat khususnya dalam ranah dakwah kultural dan struktural, lebih khusus lagi dalam perkara amar makruf nahi mungkar. Selamat Berkongres! (Dimuat di Harian Tribun Timur Jumat 7 Maret 2014).

Ilham Kadir, MA. Sekretaris Penitia Pelaksana (OC) Kongres Umat Islam-KPPSI ke-5 Asrama Haji Sudiang 2014

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Tragedi Wamena