Perjuangan Syariat di Indonesia

Tahun 1991 penguasa Orde Baru, Soeharto pergi berhaji ke Baitullah di Mekah bersama isterinya. Sepulang menunaikan rukun Islam kelima tersebut, terjadilah perubahan pada diri sang presiden dengan sangat signifikan. Antaranya, namanya mendapat tambahan menjadi ‘Haji Muhammad Soeharto’.

Bermula dari situ, titik awal perkembangan Islam pun dimulai. Berawal dengan berdirinya sebuah bank syariah pertama, Bank Muamalat yang seluruh sahamnya hampir semuanya berasal dari Cendana, oleh karena itu, ketika berbicara masalah perbankan syariah yang kini sangat marak dan pesat perkembangannya, maka tidak bisa dipisahkan dengan jasa-jasa Soeharto dan putranya Tomy yang menggelontorkan dana begitu banyak untuk pembangunan Bank Muamalat, sebagai pelopor bank syariah di Indonesia.

Tak lama kemudian, Soeharto mendukung berlangsungnya perhelatan akbar di Masjid Istiqlal yang bernama ‘Festifal Istiqlal’. Sang Jenderal juga mendirikan sebuah masjid megah dan terindah di Indonesia yang lokasinya berada di depan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Masjid itu kemudian diberi nama At-Tin, sempena mengambil nama sang Isteri, Tien Soeharto. Sekedar informasi, hingga kini, segala biaya operasional masjid At-Tin masih didanai oleh Cendana.

Menarik juga untuk menelisik kembali peristiwa ketika terjadinya pembantaian umat Islam di Bosnia. Tepat tanggal 13 Maret 1995, ketika jutaan umat Islam Indonesia meneriakkan simpati dan dukungan kepada perjuangan muslim Bosnia, Muhammad Soeharto, sebagai dan atas nama pemimpin  dengan gagah berani terbang ke negara konflik tersebut. Padahal, Sekjen PBB telah mengingatkan untuk tidak berkunjung ke sana karena alasan keamanan. Maklum, kala itu, sebuah pesawat milik PBB yang melintas di Bosnia jatuh tertembak. Soeharto tidak peduli dengan peringatan PBB, kunjungan itu diabadikan dengan berdirinya masjid bernama “Soeharto” atas prakarsa beberapa tokoh Islam seperti Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Hasan Basri (alm), tokoh Muhammadiyah, Lukman Harun (alm), dan pengusaha nasional Probosutedjo.

Bagi saya, jika ditanya, apa yang paling menonjol tentang keberpihakan Soeharto pada Islam? Jawabannya adalah berdirinya Yayasan Amal Bhakti Pancasila. Dengan yayasan ini, Soeharto telah melakukan islamisasi dengan membangun masjid yang jumlahnya ribuan di seluruh pelosok Indonesia. Kendati dikabarkan bahwa proyek ini berasal dari pemotongan gaji pegawai negeri sipil, dan dilatari oleh politik, namun menurut saya, cukuplah keberadaan masjid-masjid pancasila itu yang kini dirasakan manfaatnya oleh kaum muslim Indonesia, menjadi amal jariah bagi Soeharto sekaligus menjadi pelebur dosa-dosanya.

Ijo Royo-royo      

Pada dasarnya, sikap Soeharto yang mulai mendekat dengan kalangan ‘hijau’ (Islam), sudah dimulai pada awal dekade 90-an. Waktu itu, Desember 1990, ia merestui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Banyak kalangan menyebut, inilah saat dimana Soeharto mulai melirik Islam dan berakhirnya masa kemesraan dengan kalangan non-Islam (Kristen) yang dimotori oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga ini adalah think-tank yang dibidani dan dibina oleh mendiang Ali Moetopo dan LB. Moerdani. Pada awal berdirinya CSIS, ia membuat kesimpulan bahwa Islam adalah faktor penghambat pembangunan bangsa.

Langkah Soeharto mendekati kelompok Islam diikuti sejumlah Jenderal. Bahkan sejak itu, ramai-ramai para jenderal mengubah wajah menjadi ‘nyantri’. Tepat tanggal 9 Ferbruari 1995, ketika R Hartono dipilih oleh Soeharto menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Wismoyo Arismunandar, Majalah Teras edisi 23 Feb. 1995 membuat laporan dengan judul cover ‘Duet Jenderal Santri’ dengan maksud Faisal Tanjung dan R Hartono. Laporan ini dilengkapi dengan ulasan, Harold Crouch, berjudul “ABRI dan  Islam”.

Pada era 90-an ini pula, simbol utama seorang muslimah, syariat jilbab, mulai menjamur. Para siswi, mahasiwi, wanita kantoran, hingga pegawai negeri sipil ramai-ramai mengenakan busana muslimah, sebuah pemandangan yang langka di era 80-an. Pemerintah mulai melonggarkan larangan membawa simbol agama ke instansi pemerintahan hingga ke lembaga pendidikan.

Puncak kemesraan Orde Baru dengan Islam ditandai dengan diangkatnya BJ Habibie yang kala itu menjabat Ketua Umum ICMI dan dianggap representasi dari Islam, sebagai wakil presiden (1997). Ia mengalahkan rival beratnya, Try Sutrisno. Padahal kala itu, tokoh CSIS, Dr Joseph Kristiadi menggembar-gemborkan bahwa bila Habibie naik menjadi wakil presiden maka dolar akan naik Rp. 15ribu sampai Rp. 20ribu. Pikiran serupa juga dinyatakan oleh pakar CSIS seperti Sofjan Wanandi dan Pande Raja Silalahi. Begitu pula Siswono Yudhohusodo, kala itu menjabat sebagai Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan hingga Lee Kuan Yew. Bahkan perdana menteri senior Singapura itu berkomentar, Pasar uang akan beraksi sangat negatif kalau sampai Indonesia memilih orang yang salah untuk menjadi wakil presiden. Artinya, mereka tidak pernah setuju jika Habibie menduduki RI-2 dan ngotot mencalonkan Try Sutrisno sebagai wakil presiden kali kedua. Habibi akhirnya naik, para cendekiawan muslim yang tergabung dalam ICMI mewarnai kabinet. Ada yang menyebut kabinet saat itu lebih ‘nyantri’. Koran Kompas menggelari parleman yang ijo royo-royo.

Reformasi datang

Pertengahan medio kedua era 90-an, desakan reformasi yang dimotori para mahasiswa ‘meledak’, walau ada pula yang beranggapan bahwa ini adalah reaksi atas keberpihakan Soeharto pada Islam. Bagaimana pun, non-muslim dan nasionalis turut was-was. Sebab, jika Soeharto lengser di tengah jalan, maka otomatis Ketua Umum ICMI itu akan duduk sebagai RI-1.

Soerharto tumbang dan Habibie naik tahta, dikala situasi begitu chaos, Habibie disuruh jalan sendiri oleh Soeharto dalam membawa negara ke arah yang lebih baik di bawah kendalinya. Dan sang presiden tanpa wakil itu membuktikan kemampuannya, kendati rakyat tidak menyadari saat itu. Ia bahkan dihujat dari segala penjuru. Dari dalam negeri, misalnya, tajuk rencana Majalah Mingguan Tempo, edisi 27 September-3 Oktober 1999. Kendati judulnya terlihat sopan, namun isinya seakan memaksa sang presiden berdarah Bugis itu turun tahta dengan tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Tulisnya, Ada sepasang saran buat Presiden Habibie. Pertama, bacalah koran. Kedua, sudi apalah kiranya untuk tak ngotot agar terus jadi kepala negara sesudah sidang umum MPR sebentar lagi.

Dari luar negeri, tekanan serupa datang, lagi-lagi dari Lee Kwan Yew. Menjelang Habibie naik tahta menggantikan Soeharto, Lee Kwan melontarkan ancaman dengan mengatakan bahwa nilai satu dollar AS akan mencapai Rp. 50ribu. Ternyata ancaman itu hanya pepesan kosong belaka, dan ditengarai merupakan pesanan Amerika yang tidak suka pada Habibie. Singapura adalah anak emas Amerike di Asia Tenggara, sebagaimana Israil di Timur Tengah.

Serangan terhadap Habibie tidak bisa dipisahkan dengan posisinya sebagai ketua dan pendiri ICMI. Dan sejak berdirinya, organisasi cendekiawan muslim itu tidak penah sepi dari ragam tuduhan negatif, ada yang menyebutnya sebagai sektarian. Namun Soeharto tetap berdiri tegap di belakang membala ICMI. Dari sinilah, para jenderal ‘merah’ non ‘hijau’ ramai-ramai membuat lembaga tandingan, misalnya, Cendekiawan Pembangunan Pancasila (PCPP) di mana Edi Sudrajat dan Try Sutrisno masuk di dalamnya. Ada pula Forum Demokrasi (Fordem) yang dimotori oleh Gus Dur, ada pula Ikatan Cendekiawan Kebangsaan Indonesia (ICKI), serta Yayasan Kesatuan dan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK).

Perjuangan Syariat

Melihat usaha-usaha para pendahulu bangsan ini di erah Orde Baru untuk membumikan syariat dengan langkah dan metode secara kondisioner dan situasionil, maka kerja-kerja ibadah tersebut tidak bisa putus mata raintainya sampai di situ. Dalam sebuah artikel di Republika, Kamis 31 Januari 2008, berjudul “Kebijakan Orde Baru Terhadap Msyumi dan Islam Politik”, Prof. Yusril Ihza Mahendra menulis, Titik akhir perjalanan Orde Baru ditandai dengan titik akhir karier Soeharto di masa Orde Reformasi. Namun, itu bukanlah titik akhir perjalanan Islam.

Habibie dan Soeharto pada dasarnya telah membuka gerbang harapan bagi umat Islam agar membumikan syariat di Indonesia dengan cara yang elegan dan konstitusional. Bermula dengan membangun ekonomi syariah dengan Bank Muamalat, hingga pembangunan Masjid Pancasila. Dan kini, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka dengan melakukan pembinaan pada umat agar memahami agamanya dengan baik dan benar, sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, bebas dari segala bentuk bid’ah, khurafat, dan aneka kesesatan.

Salah satu wadah untuk memperjuang dan menegakkan syariat dengan pendekatan persuasif dan konstitusional adalah Komite Perjuangan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) yang saat ini sedang malakukan konres, pada tanggal 7-9 Maret 2014. Tema yang diusung pada kongres ke-5 ini adalah “Reaktualisasi KPPSI untuk Menata Masyarakat Madani dalam Bingkai NKRI”. Maka, sangat diharapakan pada segenap kaum muslimin yang diberi kelebihan karunia oleh Allah berupa ilmu, harta, dan kekuasaan, untuk ikut andil dalam membawa paguyuban ini ke arah yang lebih baik. Selamat berkongres! (dimuat diharian nasionan Koran Sindo 7 Maret 2014 M).

Ilham Kadir, MA. Sekretari Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Kongres ke-5 KPPSI, Asrama Haji Sudiang, Makassar, 2014.