Kemuliaan Ilmu dan Ulama

Dalam situasi hiruk-pikuk politik seperti saat ini, dimana setiap orang seakan dapat membeli kemuliaan dengan harta, kedudukan, dan pangkat. Saksikanlah para calon anggota legislatif, dari daerah hingga pusat, rela menghambur-hamburkan uang hingga miliaran rupiah demi meraih kursi kehormatan. 

Hasil penelitian Associate Researcher LPEM FE-UI menyatakan, Untuk duduk di kursi legislatif, seorang caleg DPR RI harus mengeluarkan dana investasi kampanye sebesar Rp 1,8 miliar hingga Rp. 4,6 miliar, dan Rp. 481 juta hingga Rp. 1,5 miliar untuk DPRD provinsi, dan ini masih dalam batas kewajaran. Dipandang tidak wajar jika caleg menghabiskan dana sebesar Rp. 4,6 miliar hingga Rp. 9,5 miliar untuk DPR RI dan Rp. 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar untuk caleg provinsi. Jika caleg DPR RI menghabiskan dana di atas Rp. 9,5 miliar dan caleg provinsi menghabiskan dana lebih dari Rp. 3 miliar, maka dipandang tidak rasional.

Kategori tidak wajar dan tidak rasional, dinilai dari kalkulasi resmi pendapatan anggota dewan yang angkanya tidak akan sampai pada titik itu—ketika ia terpilih. Hal inilah yang dapat memicu tindak korupsi ketika kelak menjabat sebagai legislator. Nah, pertanyaannya, kalau hanya untuk mengembalikan modal, untuk apa menghabiskan tenaga, waktu, dan harta yang tidak sedikit?

Dewasa ini, di era globalisasi yang didasari pada materialisme. Memandang kebahagiaan dunia sebagai tujuan utama dan pertama. Kebahagiaan bagi penganut materialisme adalah segala yang berbentuk fisik. Harta, kedudukan, dan pangkat adalah tolok-ukur kebahagiaan dan kesuksesan. 

Mereka yang memiliki jabatan, pangkat, dan harta lebih dihormati dari jenis manusia manapun. Mereka dijaga 24 jam oleh pengawal pribadi, bertemu dengannya adalah sebuah anugrah bagi orang lain, terutama rakyat jelata. Betapa tidak, hanya untuk sekadar bersilaturrahim saja harus melayankan surat audiensi dua minggu sebelumnya. Semua itu bisa didapat dengan uang, karena itulah uang adalah hampir menjadi segala-galanya, dan segala-galanya sulit terwujud tanpa uang.

Di lain pihak, orang yang memiliki keistimewaan berupa ilmu, iman, dan takwa. Hidup dalam keadaan apa adanya, mengasuh para santri di pondok pesantren misalnya, atau mengajar di sebuah lembaga pendidikan swasta, serta hanya berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya, mereka hanya dipandang biasa-biasa saja, dan tidak begitu mendapat penghormatan dan kemuliaan sebagaimana para pejabat dan anggota dewan terhormat.

Karena itulah, orang yang telah berduit merasa tidak cukup hanya dengan harta yang ada, merasa perlu untuk mencari eksistensi diri lebih tinggi: duduk sebagai anggota dewan. Tentu sah-sah saja, selama yang bersangkutan memiliki kualifikasi dan ada keinginan, selain untuk mencari kedudukan, juga membantu orang banyak.

Seorang teman yang juga maccaleg untuk DPRD tingkat kota menceritakan sejujurnya pada saya bahwa dana yang telah ia keluarkan sejak berjalan dua tahun silang tidak kurang dari 400 juta lebih, dan kini, di ambang pemilihan, amunisinya sudah mengering. Teman lain, yang menjadi caleg DPRD tingkat provinsi berujar, Andai bisa dibeli itu kursi di DPR dengan harga satu miliar, akan saya bayar dengan cash. Demikian gambaran perjalanan dan perjuangan para caleg untuk menggapai singgasana DPR. Untuk sebuah kursi kehormatan.

Sejujurnya, ada yang salah dalam paradigma berfikir sebagian besar masyarakat kita, cara mereka memandang dunia (world view) atau dalam perkara yang ada pada alam sekitar yang berimbas pada kesalahan dalam membuat kerangka kerja (frame work).

Mulia dengan ilmu

Begitu jelas akan penyakit rohani-psikologis yang mendera masyarakat Indonesia yang umumnya beragama Islam. Agama yang sangat menghargai ilmu, dan hanya dengan ilmu, agama pamungkas ini dapat tetap eksis dari masa ke masa. Ajaran-ajarannya semua bersumber dari ilmu, dan pengajarnya dikenal dengan sebutan “ulama” yang sebetulnya juga berasal dari kata “ilmu”. Ulama memiliki arti sebagai ‘seorang yang memiliki ilmu yang banyak’ atau ‘orang-orang yang berilmu’.

Ulama dalam Islam memiliki kemuliaan yang tidak terhingga. Sehingga para penguasa atau politikus pun menghargai dan mengormati ulama, bahkan ada dari kalangan ulama yang menjadi pemimpin politik. Namun, demi menjaga netralitas, ulama memang selayaknya menjadi penyanggah sebuah peradaban, menjadi korektor untuk para penguasa, serta menjadi ekosisten dalam sebuah peradaban, terlebih peradaban di era hedonisme ini, lebih khusus lagi bangsa Indonesia yang sedang dalam peralihan dan pencarian jati diri. Peran ulama harus lebih signifikan dalam mengarahkan haluan dan tujuan bangsa ini.

Islam adalah agama yang sekali lagi, sangat mencintai ilmu. Bahkan secara filosofis, seorang muslim telah belajar sejak terlahir di dunia—dengan mengumandangkan azan di telinganya—hingga menjelang wafatnya, dengan mengajarkan ia ucapan kalimat tauhid berdasarkan sabda Nabi, Laqqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang akan mati di antara kalian, la ilaha illallah.

Adalah Abu Rayhan Al-Biruni (w.1048M), seorang saintis, pakar undang-undang, dan guru besar ilmu perbandingan agama. Ketika ia sakit parah, pada menit-menit terakhir sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Salah seorang sahabat berkunjung padanya bermaksud menanyakan salah satu bab dalam perkara agama. Sahabat itu urung meminta penjelasan karena waktunya tidak tepat, namun sang guru besar menegaskan bahwa dirinya tidak mau meninggal dunia dalam keadaan tidak mengetahui perkara yang ditanyakan oleh siapa pun.

Tidak ada alasan untuk tidak belajar, demikian realitas dan sejarah peradaban Islam. Kemiskinan dan sosio-kultural yang tidak baik bukanlah alasan untuk tidak belajar dan menjadi ulama dan ilmuan. Imam Syafi’i (w.820 M) adalah anak yatim dan miskin, namun ia telah menghafal Al-Qur’an ketika berumur 7 tahun, dan telah menghafal dan memahami dengan sempurna kitab Al-Muat-tha’, karangan Imam Malik di kala berumur 10 tahun, ketika masuk usia 15 beliau sudah berfatwa, umur yang anak-anak saat ini banyak yang belum bisa baca Al-Qur’an tetapi mahir main game online dan mengakses situs porno.

Abul Hasan Al-Tamimi (w.918 M) seorang yang buta, tetapi cintanya pada ilmu memaksa dirinya untuk belajar hanya melalui pendengaran saja, sehingga menjadi salah satu ulama fikih paling  muktabar dalam Mazhab Syafi’i. Demikian pula Ibnu Taimiyah (w.1328 M) yang lahir ketika situasi politik yang kacau-balau, umat Islam dibabat habis-habisan oleh kebiadaban Bangsa Mongol dan Perang Salib, namun tetap belajar di bawah asuhan keluarganya. Ia mempelajari Al-Qur’an, hadis, fikih, matematika, filsafat, tasawuf, sejarah, sastra, tafsir, mantiq, dan teologi, semua itu dia selesaikani pada usia 21 tahun.

Demikian pula mereka yang hidup dalam kemewahan, berharta dan sebagai anak pejabat. Mereka tetap memiliki pendangan bahwa hanya dengan ilmu seseorang dapat manjadi mulia, naik sebagai pemimpin tanpa ilmu yang memadai pun tidak akan menjadikan dirinya mulia, jika dihormati itu hanya sesaat dan basa-basi.

Ibnu Hazm (w.1064 M) dilahirkan di Cordova (Spanyol) adalah seorang anak menteri dan hidup dalam kemewahan. Begitu pula Ibnu Khaldun (w.1406 M) lahir di Tunisia, juga berasal dari keluarga kaya-raya, mewah, dan terpandang. Mereka berdua justru memanfaatkan kedudukan keluarga dengan menelaah buku-buku yang ada dalam perpustakaan pribadi, dan mendatangkan guru private untuk mengajar mereka berbagai cabang ilmu. Ibnu Hazm adalah ilmuan yang muktabar dalam bidang kedokteran, fikih, dan perbandingan agama, sedang Ibnu Khaldum adalah bapak sosiologi dunia yang namanya selalu dikenang.

Faktor umur dan kedudukan juga tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Imam Abu Hanifah, kendati sudah terkenal berilmu dan punya banyak pengikut masih tetap belajar pada Imam Malik yang 13 tahun lebih muda darinya.

Karena itu, dalam hiruk-pikuk politik yang sedang melanda negeri ini, peran para intelektual dan ulama, khususnya yang lebih fresh dan masih muda harus ikut andil dalam memberi bimbingan dan penawar racun materialisme kepada segenap masyarakat Indonesia. Inilah menjadi salah satu tujuan terbentuknya Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) yang pada 29 Maret 2014 dideklarasikan keberadaannya pada tingkat wilayah Sulawesi Selatan. Segenap masyarakat luas, khususnya umat Islam diharap turut andil dalam mendukung program-program organisasi yang telah berdiri sejak dua tahun silang, dan telah banyak menyuarakan kebenaran demi tercapainya ‘Indonesia yang Lebih Beradab’. Wallahu A’lam!  

(telah dimuat pada Harian TRIBUN TIMUR MAKASSAR edisi Jumat 28 Maret 2014)

Ilham Kadir, MA. Ketua Lembaga Penelitian Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Wilayah Sulawesi Selatan.