Ilham Kadir Menulis

Dalam suasana hiruk-pikuk pesta demokrasi lima tahunan saaat ini yang seakan menjadikan politik sebagai jalan satu-satunya membangun bangsa, maka ada baiknya jika kembali menelisik kiprah para ulama dari masa ke masa dalam membangun bangsa ini, terutama dalam bidang pola pandang ( world view ) serta segenap usaha-usaha mereka membawa bangsa ini ke arah yang beradab. Dalam sejarah perjalanan umat Islam dan bangsa Indonesia, peran ulama dalam memimpin dan menggerakkan dakwah dan perjuangan sangat penting. Fakta menunjukkan bahwa di mana para penguasa yang bergelar ‘sultan’ di situ ada ulama yang menjadi motor penggeraknya, sebutlah Sultan Alauddin Awalul Islam, raja pertama dalam sejarah islamisasi Sulawesi Selatan yang memeluk Islam ia di- back up oleh ulama besar, Abdul Qadir Datuk Tunggal, atau Sultan Ageng Tirtayasa yang ditopang oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, bahkan ada pula penguasa yang sekaligus sebagai ulama sebagaimana yang menyatu pada diri Karaeng Patingalloang (

Rabu pagi, 26 Maret, tepat pukul 10.30. Rombongan pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) wilayah Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Sulsel, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo. Para pengurus yang hadir dalam audiensi tersebut adalah, Ketua MIUMI Sulsel, Dr. Rahmat Abdurrahman MA, didampingi Dr. H. A. Abd. Hamzah, dan Ir. H. Abdul Majid MA, Ir. H. Nusran MSc, dan beberapa anggota Panitia Pelaksana Pengukuhan MIUMI Sulsel. Pertemuan ini membahas beberapa agenda, di antaranya, rencana pengukuhan MIUMI untuk Dewan Pengurus Wilayah Sulsel dirangkaikan dengan Dialog Kepimimpinan Nasional yang menghadirkan pembiacara, KH. Dr. Sanusi Baco, Bachtiar Nasir, Lc. MM., dan Prof. Dr. Arifuddin Ahmad.   Dengan itu panita sekaligus mengundang Gubernur untuk menghadiri acara tersebut sembari memberi kata sambutan. Bapak Gubernur yang didampingi SKPD terkait keormasan, sangat mengapresiasi keberadaan MIUMI, bahkan ketika beliau diminta untuk masuk dal

Dalam situasi hiruk-pikuk politik seperti saat ini, dimana setiap orang seakan dapat membeli kemuliaan dengan harta, kedudukan, dan pangkat. Saksikanlah para calon anggota legislatif, dari daerah hingga pusat, rela menghambur-hamburkan uang hingga miliaran rupiah demi meraih kursi kehormatan.  Hasil penelitian Associate Researcher LPEM FE-UI menyatakan, Untuk duduk di kursi legislatif, seorang caleg DPR RI harus mengeluarkan dana investasi kampanye sebesar Rp 1,8 miliar hingga Rp. 4,6 miliar, dan Rp. 481 juta hingga Rp. 1,5 miliar untuk DPRD provinsi, dan ini masih dalam batas kewajaran. Dipandang tidak wajar jika caleg menghabiskan dana sebesar Rp. 4,6 miliar hingga Rp. 9,5 miliar untuk DPR RI dan Rp. 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar untuk caleg provinsi. Jika caleg DPR RI menghabiskan dana di atas Rp. 9,5 miliar dan caleg provinsi menghabiskan dana lebih dari Rp. 3 miliar, maka dipandang tidak rasional. Kategori tidak wajar dan tidak rasional, dinilai dari kalk

Enrakang itu unik, sepertinya inilah satu-satunya ibu kota kabupaten yang tidak punya angkot, atau pete’-pete’ dalam sebutan orang Sulsel. Bahkan ketika saya tinggal di Kabupaten Karimun, Riau Kepulauan, sebuah pulau paling dekat dengan Johor Malaysia, yang ukuran pulaunya hanya 7x22 kilometer persegi, juga terdapat angkot, bahkan cukup ramai. Kecuali itu adalah hari pasar, di kota ini pula yang mungkin juga satu-satunya kabupaten yang hanya dua kali pasar dalam seminggu. Senin dan Kamis. Untuk itulah saya mengundang Bang Ali untuk memberi tausiyah di Masjid Pasar Enrekang tepat pada hari pasar waktu Zuhur dengan asumsi jamaah pada waktu itu, sebagaimana biasanya memenuhi masjid yang bertingkat itu, lantai pertama untuk jamaah kaum pria dan lantai kedua untuk jamaah kaum Hawa. Bagitu waktu Zuhur tiba, Bang Ali datang lebih awal dibanding saya, sempat menelpon menanyakan keberadaan saya yang masih di dalam rumah sedang asyik mengedit novel, dan segera keluar bertemu dengannya.