Reaktualisasi KPPSI

Secara historis, proses islamisasi di Sulawesi Selatan yang secara resmi bermula pada abad ke-17 Masehi dengan masif dan masal berdampak pada perubahan sendi-sendi “Pangngaderreng” yang menyebabkan pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bugis-Makassar mendapat warna baru.

Pangngaderreng (Bugis) adalah sistem pranata sosial yang berisi kitab undang-undang dasar tertinggi orang Bugis-Makassar. Sistem pranata sosial ini sudah lama mengakar dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum Islam datang. Pangngaderreng  memiliki empat sendi yaitu: Ade’ (adat-istiadat), Rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), Wari’ (Sistem protokoler kerajaan), dan Bicara (Sistem hukum). Dan setelah Islam resmi diterima sebagai agama kerajaan, maka bertambah satu sendi lagi yakni Sara’  alias syariat Islam.

Dari segi aplikasinya, empat dari yang pertama, dipegang oleh Pampawa Ade’ (Pelaksana Adat) yaitu Raja dan Pembantu-pembatunya, sedangkan yang kelima dipegang oleh Parewa Sara’ (perangkat Syariat) dipimpin oleh ulama, mulai dari panrita, imam, hakim (qodhi), dan para pembantunya. Kedua Lembaga ini memiliki fungsi dan tugas sesuai bidangnya masing-masing dan memiliki kekuasaan otonomi tersendiri. Pemimpin tertinggi Pampawa Ade’ adalah Raja yang khusus menangani pemerintahan, sedangkan pemimpin tertinggi Parewa sara’ adalah ulama yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam.

Masuknya sara’ dalam Pangngaderreng sekaligus melegitimasi kedudukan ulama sebagai bagian dari istana yang tidak hanya menjadi simbol dan pabbaca doang (pembaca doa) pada acara-acara seremonial belaka sebagaimana yang lazim saat ini. Akan tetapi, saat itu para parewa syara’ yang notabenenya adalah para ulama, terjun langsung manjadi bagian dari penegak hukum yang memiliki otoritas penuh.  Adanya dikotomi tugas antara raja dan parewa syara, berimplikasi pada sistem pengaturan sosial selanjutnya, tetapi tidak berarti terjadi sekularisasi antara urusan kerajaan dan keagamaan—tidak ada pemisahan negara dengan agama—sebab dalam praktiknya keduanya saling mengisi atau beriringan, namun adat tetap tunduk kepada syariat Islam. Sehingga yang terjadi adalah syariat tetap bertoleransi kepada adat sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Islam, karena itulah wibawa dan kepatuhan rakyat kepada Islam dan adat sama kuatnya.

Di Kerajaan Wajo misalnya setelah Arung Matowa (Raja) Wajo ke-XII yang bernama La Sangkuru’ Mulajaji memeluk Islam tahun 1610, maka raja Gowa mengirim ulama Minangkabau Sulaiman Khatib Sulung yang sudah kembali dari Luwu’. Khatib Sulung mengajarkan tentang keimanan kepada Allah dan segala larangan-larangannya, seperti: (a) dilarang mappinang rakka’ (memberi sesajen kepada apa saja); (b)  dilarang mammanu-manu’ (bertenung tentang alamat baik-buruk melakukan suatu pekerjaan [thathayyur]); (c) dilarang mappolo-bea (bertenung melihat nasib); (d) dilarang boto’ (berjudi); (e) dilarang makan riba (bunga piutang); (f) dilarang mappangaddi (berzina); (g) dilarang minum pakkunesse’ (minuman keras); (h) dilarang makan cammugu-mugu (babi); (i) dilarang mappakkere’ (mempercayai benda keramat).

Reaktualisasi KPPSI

Berdiri pada tangga 21 Oktober tahun 2000 M di Asrama Haji Sudiang Makassar dengan nama Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) sebelum akhirnya berubah pada kongres umat Islam ke-4  tahun 2010 di Pangkep dengan  Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam.

KPPSI memiliki misi, terwujudnya penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, dan misi agar terlaksananya penegakan syariat Islam secara legal formal melalui perjuangan poltik konstitusional, demokratis dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, guna memperoleh otonomi khusus, sehingga syariat Islam menjadi sumber rujukan dalam kehidupan pribadi, mayarakat, berbangsa dan bernegara, ada pun dasar dan manhaj perjuangan KPPSI adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, menurut pemahaman salafush-shaleh.

Beberapa hari ke depan, tepatnya 14 Rabiul Akhir 1435 H/14 Februari 2014 M. Kongres KPPSI ke-5 akan kembali dihelat di Asrama Haji Sudiang dengan mengusung tema “Reaktualisasi KPPSI untuk Menata Masyarakat Madani dalam Bingkai NKRI”, menelaah tema kali ini, tampak jelas jika paguyuban yang dinakhodai oleh Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar ini ingin menegaskan bahwa visi dan misi KPPSI tidak pernah lapuk ditelan waktu, tetapi tetap aktual sepanjang zaman (shalihul likulli zaman), dan di setiap tempat (wa makan), terutama di Susel yang mendapat jukukan ‘Serambi Madinah’.

Dalam sebuah rapat pemantapan kongres yang dihadiri oleh beberapa tokoh dan sesepuh KPPSI yang datang dari lintas organisasi Islam, salah satunya adalah KH. Drs. Abdurrahman K. Pengurus FKUB Sulsel ini menegaskan bahwa, KPPSI harus segera melaksanakan kongres dengan salah satu tujuan utamanya adalah menegaskan kepada masyarakat Sulsel dan umat Islam jika sampai detik ini, dan ke depan, perjuangan penegakan syariat tetap aktual dan dibutuhkan oleh umat dan bangsa demi menuju masa depan yang lebih baik.

Disadari atau tidak, dalam beberapa tahun belakangan ini, KPPSI memang seakan tenggelam, dan timbul sesekali, itu pun dalam ranah yang lebih sempit dan politis, khususnya dalam pemilihan gubernur Sulsel, dan pada sisi lain, program-program kerjanya sebagi katalisator atau perekat antarsesama organisasi Islam untuk menegakkan syariat tidak begitu nampak. Bahkan perda-perda syariat yang telah dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah tingkat kabupaten juga ikut tenggelam dan nyaris terkubur. Rendahnya kesadaran umat, plus  kurangnya dukungan dari pihak pemerintah menjadi kendala utama terlaksananya perda syariat tersebut. Akhirnya, perjuangan KPPSI seakan tidak aktul lagi.

Sangat penting untuk merefresh atau menyegarkan kembali sel-sel kepengurusan KPPSI agar kembali segar, lancar, dan penuh semangat, tidak hanya dalam dakwah kultural yang meliputi pembinaan dan penyadaran umat (amar makruf), tapi harus didukung dengan pencegahan kemungkaran (nahy mungkar) yang kian hari tampak sulit dibendung. Sinergitas antara dakwah kultural dan struktural untuk membangun masyarakat madani adalah sebuah keniscayaan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan yang menegakkan hukum Allah dengan baik dan benar, serta selalu mengedepankan unsur-unsur kemaslahatan dan keadilan, sebagai prinsip dasar hukum Islam.

Pancasila, UUD-45, Syariat Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan, satu dan lainnya saling memperkuat bukan menegasi. Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, beradab, musyawarah, mufakat, dst., adalah bagian dari syariat yang juga tertuang dalam pancasila dan UUD-45. Demikian pula, kezaliman, semana-mena, korupsi, kolusi, nepotisme, dst., adalah bagian dari sikap tercela dalam syariat yang tentu saja sangat dibenci oleh negara dan warga negara yang baik.

Oleh karena itu, perjuangan penegakan syariat Islam di Sulsel masih tetap dalam koridor pancasila dan UUD-45, serta ikut memperkokoh keutuhan KNRI. Bukankah dalam sejarahnya bangsa ini, para pejuangnya, baik pra dan pasca kemerdekaan terdiri dari para pejuang syariat (agama) dan negara sekaligus.

Jika zaman dahulu saja, para raja dan ulama mampu bersinergi dalam menyeru pada kebenaran dan mereduksi kemungkaran dalam bentuk Pangngaderreng, tentu saja saat ini, dengan dukungan sumberdaya manusia dan infrastruktur yang lebih baik, akan jauh lebih siap menjalin kerjasama dalam menegakkan hukum Allah dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah plus pancasila dan UUD-45, agar bangsa dan negara ini terjauh dari lembah kenistaan yang penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran.  Wallahu A’lam!

Ilham Kadir, MA., Sekretaris Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Kongres ke-5, KPPSI Makassar 2014