Quo Vadis KPPSI

Secara historis, Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) terlahir dari ‘Deklarasi Makassar’ yang merupakan bagian dari acara Kongres Umat Islam (ke-1) Sulawesi Selatan yang berlangsung pada tanggal 19-21 Oktober 2001 di Asrama Haji Sudiang. Penanda-tangan dalam deklarasi di atas adalah tiga tokoh dan simbol utama pergerakan Islam di Sulsel, yaitu Anregurutta H. Sanusi Baco Lc., K.H. Djamaluddin Amin, dan Prof. H. Abdurrahman Basalamah rahimahullah.

Dalam kunjungan audiens Panitia Kongres ke-5 Umat Islam-KPPSI di kediaman K.H. Djamaluddin Amin, baru-baru ini, dengan tegas menekankan, bahwa ketiga deklarator KPPSI di atas bukan atas nama pribadi masing-masing, akan tetapi bertindak sebagai wakil organisasi masyarakat (Ormas) Islam. Gurutta H. Sanusi Baco dari Nahdatul Ulama (NU), K.H. Djamaluddin Amin wakil Ormas  Islam Muhammadiyah, dan Prof. Abdurrahamn Basalamah dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI). Dengan itu, KPPSI yang awalnya disebut sebagai komite persiapan’ lalu berubah menjadi ‘komite perjuangan’ adalah milik segenap umat Islam Sulsel secara khusus dan untuk kedamaian penduduk dan masyarakat lintas-keyakinan secara menyeluruh.

KPPSI adalah wahana aliansi (tansiq) yang bersifat independen demi tegaknya syariat Islam secara formal melalui dakwah politik dan politik dakwah diiringai ta’dib (pendidikan), tashfiyah (pemurnian akidah), dan perjuangan secara konstitusional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta ikhlas karena Allah semata, bertujuan untuk mewujudkan legitimasi secara formal pemberlakukan syariat Islam di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai rumah politik sedang para cendekiawan, pakar, ulama, tokoh umat, pemimpin lembaga-lembaga Islam mengisi rumah politik tersebut dengan aturan-aturan (qanun) atau manhaj, hukum jinayah yang berdasarkan Alquran dan Assunnah, sehingga perjuangan itu berjalan secara simultan dan bersinergi (H.M. Sirajuddin, Syariat Islam dan Agenda Umat. Cetakan Makassar, 2011).

Ada pun usaha agar gerakan penegakan syariat terealisasi, maka harus dilakukan dari dua jalur dakwah by action, yang berbeda namun bersinergi. Kultural dan struktural. Yang pertama berfungsi sebagai pilar utama dakwah, berupa ta’dib, atau sebuah proses pendidikan yang menanamkan adab kepada segenap lapisan masyarakat. Ini pula menjadi bagian dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perkara utama yang menjadikan umat ini penuh dengan masalah bak benang-kusut, dalam pandangan Al-Attas adalah hilangnya adab lost of adab (Al-Attas, Islam and Secularism, 1992).

Jabaran akan pentingnya adab akan mudah kita ketahui, dalam Islam, dikenal adab-adab terhadap Allah yang Esa, yang tiada sesembahan selain diri-Nya (la ma’bud illallah), adab kepada Rasulullah dengan jalan memelihara, melestarikan, dan memperjuangkan ajarannya, termasuk menjaga kemurnian akidah-syariat Islam dari golongan dan sempalan yang telah dicap oleh Majelisul Ulama Indonesia sebagai ajaran yang harus didakwahi (disadarkan), atau diwaspadai, hingga dihindari, karena sesat dan menyesatkan (dhal wa adhallu).

Adab terhadap para pemimpin, dengan jalan, memilih pemimpin yang dapat menjadi pelayan rakyat, bukan dilayani, jujur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemimpin adalah wakil Allah di muka bumi (khalifatullah fil ardh), maka memilih pemimpin juga harus yang beradab, paham akan kemuliaan Islam, dan tentu saja, harus pro syariat, begitu idealnya, namun bagaimana pun, karena sistem negara ini adalah demokrasi dengan mengedepankan suara terbanyak, maka siapa pun yang telah terpilih jadi pemimpin, maka itulah yang terbaik buat umat, tetap didukung segenap programnya, selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Daftar akan ragam adab dalam Islam terlalu banyak, termasuk adab sesama manusia, antargolongan, orang tua, saudara, suami istri, dst. (Wan Daud, Budaya Ilmu dan Gagasan 1Malaysia, Membina Negara Maju dan Bahagia, 2012), semua itu akan menjadi pilar tegaknya syariat Islam, jika umat ini benar-benar paham akan urgensi dan makna adab sesungguhnya.

Selanjutnya, penegakan syariat lewat dakwah struktural. Atau dakwah politik yang bertujuan melegitimasi dan memantapkan dakwah kultural, yang pertama memuliakan dan menjernihkan (tashfiyah) para politikus dan politik, sedang yang kedua menguatkan yang pertama. Disadari atau tidak, politik saat ini sudah terlalu hina dan tidak bermartabat akibat olah oknum-oknumnya yang memanfaatkan politik untuk tujuan yang menyimpang. Manusia-manusia jenis ini adalah jelmaan iblis dan setan dalam wujud manusia. Rakus, zalim, lalim, dan tak kenal belas-kasih, merampok harta negara, merampas milik rakyat, dan menindas kaum papa. Karena itu jangan salah jika ada yang berkesimpulan, politik itu kotor. Dalam tahap inilah peran agama dibutuhkan dalam menjernihkan dan mengembalikan makna politik pada tujuan utamanya, membangun bangsa dan negara yang  beradab.

Mati Suri

Diakui atau tidak, dalam beberapa tahun terkahir ini, KPPSI seakan mati suri, sesekali muncul lalu tenggelam. Program-program syiariatisasi di berbagai daerah—salah satunya Bulukumba—juga pasang dan surut, bahkan tidak berkelanjutan. Kurangnya koordinasi, dan terputusnya komunikasi antarsesama sel yang berada di daerah-daerah juga menjadi pemicu akan kefakuman lembaga miliki umat yang diamiri oleh Ir. Abdul Aziz Qahhar Muzakkar ini.

Dan pernah pula muncul pernyataan bahwa KPPSI lebih politik dari partai politik. Tentu saja pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar, namun tidak bisa disalahkan, tidak benar karena KPPSI adalah bukan partai politik dan tidak punya perwakilan di gedung DPR. Bahwa ikut meramaikan peta politik setiap kali pilkada Sulsel—khususnya tingkat provinsi—adalah fakta yang tidak bisa ditampik, namu sekali lagi, itu hanyalah bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan pemimpin yang dinilai pro syariat dari pengururs dan pendukung KPPSI, namun kenyataannya tidak terpilih, maka itulah dinamika. Sekali lagi, siapa pun yang terpilih itulah yang terbaik buat umat.

Karena dalam waktu relatif singkat ini, kembali akan diadakan Kongres Umat Islam ke-5 KPPSI di Asrama Haji Sudiang, kalau tidak ada aral melintang,  yang jadwal awalnya pada tanggal 14-17 Rabiul Akhir 1435 H bertepatan dengan 14-17 Februari 2014, lalu diundur pada pada minggu pertama bulan Maret ini. Maka akan elok jika para komponen pengurus dan pendukung  KPPSI bersinergi membangun dakwah kultural dan struktural yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah, dengan itu, kemana arah-tujuan (quo vadis) KPPSI akan jelas, terwujudnya penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan secara konstitusional. Wallahu Alam!

Ilham Kadir, MA. Sekretaris Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Kongres Umat Islam ke-5 KPPSI, Makassar 2014