Ilham Kadir Menulis

Secara historis, Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) terlahir dari ‘Deklarasi Makassar’ yang merupakan bagian dari acara Kongres Umat Islam (ke-1) Sulawesi Selatan yang berlangsung pada tanggal 19-21 Oktober 2001 di Asrama Haji Sudiang. Penanda-tangan dalam deklarasi di atas adalah tiga tokoh dan simbol utama pergerakan Islam di Sulsel, yaitu Anregurutta H. Sanusi Baco Lc., K.H. Djamaluddin Amin, dan Prof. H. Abdurrahman Basalamah rahimahullah . Dalam kunjungan audiens Panitia Kongres ke-5 Umat Islam-KPPSI di kediaman K.H. Djamaluddin Amin, baru-baru ini, dengan tegas menekankan, bahwa ketiga deklarator KPPSI di atas bukan atas nama pribadi masing-masing, akan tetapi bertindak sebagai wakil organisasi masyarakat (Ormas) Islam. Gurutta H. Sanusi Baco dari Nahdatul Ulama (NU), K.H. Djamaluddin Amin wakil Ormas  Islam Muhammadiyah, dan Prof. Abdurrahamn Basalamah dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI). Dengan itu, KPPSI yang awalnya disebut sebagai komite persiapan’ lal

Secara historis, proses islamisasi di Sulawesi Selatan yang secara resmi bermula pada abad ke-17 Masehi dengan masif dan masal berdampak pada perubahan sendi-sendi “Pangngaderreng” yang menyebabkan pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bugis-Makassar mendapat warna baru. Pangngaderreng (Bugis) adalah sistem pranata sosial yang berisi kitab undang-undang dasar tertinggi orang Bugis-Makassar. Sistem pranata sosial ini sudah lama mengakar dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum Islam datang. Pangngaderreng   memiliki empat sendi yaitu: Ade’ (adat-istiadat), Rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), Wari’ (Sistem protokoler kerajaan), dan Bicara (Sistem hukum). Dan setelah Islam resmi diterima sebagai agama kerajaan, maka bertambah satu sendi lagi yakni Sara’   alias syariat Islam. Dari segi aplikasinya, empat dari yang pertama, dipegang oleh Pampawa Ade’ (Pelaksana Adat) yaitu Raja dan Pembantu-pembatunya, sedangkan yang kelima dipegang ole