Ulama Pewaris Para Nabi

Sejak masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini, ulama sebagai pemimpin umat telah menjadi sorotan dalam kajian-kajian para peneliti terhadap kepemimpinan Islam. Umumnya, dalam pelbagai kajian dan penelitian tentang ulama di Indonesia melahirkan konklusi bahwa ulama adalah tokoh yang memiliki posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Greetz sebagaimana dikutif As’ad berpendapat bahwa ulama sebagai makelar budaya (cultural brokers) yang berfungsi sebagai mata rantai utama yang menghubungkan sistem lokal dengan keseluruhan sistem yang lebih besar. Para ulama telah memainkan peran perantara bagi umat Islam dengan memberi mereka pemahaman tentang apa yang sedang terjadi pada dunia luar, (As’ad, 2001:1).

Ada pun Horikoshi, ia berpendapat bahwa ketokohan ulama bukan hanya sebagai makelar budaya, atau sekadar perantara, tetapi lebih sebagai pemimpin tradisional yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang-orang desa sesuai pengakuan mereka terhadap status dan peran ulama sebagai pemimpin masyarakat, (Horikosi, 1987). Ada pun Abdul Kadir Ahmad mengamati peran ulama dari sesi dinamika dan perubahan masyarakat. Menurutnya, peran terpenting ulama adalah menjadi mediator yang menghubungkan masyarakat dengan ajaran agamanya. Ulama mempertemukan antara energi budaya dari dalam masyarakat dengan input dinamika dari luar. Ulama melakukan transmisi ajaran agama Islam (syariat, akidah, akhlak)  ke dalam sistem sosial atau masyarakat luas yang membuat masyarakat bergerak dinamis sesuai dengan model yang diharapkan. Pada sisi lain, ulama juga menyerap dinamika yang berkembang di dalam masyarakat dan mentransformasikan budaya tersebut –jika memang tidak bertentangan dengan ajaran agama—dengan ajaran yang diyakini kebenarannya, (Ahmad, 2008: 459).

Pewaris Para Nabi

Ulama adalah para pewaris nabi (al-‘ulama waratsatul anbiya’) yang melanjutkan peran Nabi sebagai penjaga dan pembahwa risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Ulama adalah pemimpin agama dan umat, yang memiliki ciri khas berupa kedalaman ilmu dan ketinggian moralnya. Tampil sebagai pemimpin panutan, terutama dalam segi keikhlasan, kesederhanaan, dan dedikasinya dalam menuntun umat ke jalan yang benar. Oleh karena itu, secara moral dan syariat, ulama mengemban beberapa fungsi sebagaimana dinyatakan dalam Alquran, yaitu: tabligh (menyampaikan pesan-pesan agama) yang menyentuh hati dan merangsang pengamalan; tibyan (menjelsakan masalah-masalah agama berdasarkan kitab suci) secara transparan; tahkim (menjadikan Alquran sebagai sumber utama dalam memutuskan perkara) dengan bijaksana dan adil; dan Uswah hasanah (menjadi teladan yang baik) dalam pengamalan agama.

Seorang ulama adalah  mufti, yang menjadi wakil Allah di muka bumi yang seharusnya memiliki kemampuan yang luas tentang ilmu-ilmu Islam, menguasai dalil-dalil hukum, memahami ilmu-ilmu bahasa Arab, jeli dan peka terhadap kehidupan masyarakat, di samping harus memiliki kemampuan dalam memahami masalah fiqhiyah dan istimbath.  Bagi Al-Qadhawi, seorang ulama yang juga berposisi sebagai mufti, atau yang berhak memberikan fatwa kepada umat Islam tentang berbagai problem yang terjadi di tengah masyarakat harus memiliki mentalitas Islam yang kuat disertai pengetahuan yang mendalam tentang dua sumber agama yang asasi: Al-Qur’an dan as-Sunnah, (Al-Qardhawi, 1994: 25).

Tidak diperkenankan memberikan fatwa agama bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan dalam memahami bahasa Arab dan selera bahasa (dzauq) yang dalam, tidak mengetahui tentang macam-macam ilmu Bahasa Arab (seperti Nahwu, Sharaf, dan Balaghah) disertai sastranya (‘Arud dan Al-Qafiyah), karena tanpa itu, ia dipastikan tidak akan memahami Al-Qur’an dan as-Sunnah dengan baik. Pendalaman terhadap pendapat-pendapat para ahli Fikih juga mutlak dikuasai agar mengetahui cara-cara menemukan hukum dan beristimbath, juga supaya mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati keharaman dan kehalalannya, serta masalah-masalah yang tetap menjadi perdebatan status hukumnya. Al-Qardhawi mengutif sebuah kaidah berhubungan dengan pentingnya penguasaan pada perbedaan pendapat di antara para fuqaha dalam berfatwa, “Barang siapa yang belum mengenal perbedaan pendapat para ahli fikih, ia belum bisa mencium bau fikih”. Jadi, pengetahuan tentang ikhtilaf (perbedaan) di antara ahli fikih, bagi seorang ulama mufti adalah mutlak adanya. Oleh karena itu, menjadi ulama bukanlah perkara mudah, tapi tidak pula merupakan hal yang sulit sehingga orang kian tidak tertarik menjadi ulama. Sebab itu, dalam Islam, kedudukan ulama sangat mulia dikarenakan cara menggapainya yang memerlukan waktu panjang dan perjuangan yang juga tidak mudah, (Al-Bankani, 2004).

Penjaga Agama

Salah  satu fungsi turunnya syariat (maqashid al-syariah) bagi umat Islam adalah untuk menjaga agama (hifdzu al-din) dan manusia yang paling tau tentang syariat adalah para ulama. Jadi, ulama berfungsi sebagai para penjaga agama, dan Allah tidak melenyapkan agama dengan mencabut ajaran Islam, melainkan dengan mematikan para ulama. Salah satu cara para ulama dalam menjaga agama adalah menangkis serangan dari para penceroboh agama yang melakukan penyimpangan dengan mengadakan pembinaan, penyuluhan, hingga perdebatan (mujadalah) kepada mereka-mereka yang telah divonis sesat seperti Syiah—oleh MUI Jawa Timur—dan Ahmadiyah—oleh MUI Pusat.

Adalah naif jika dikatakan bahwa ‘perdebatan tentang perbedaan mazhab adalah pikiran usang yang telah membuat umat Islam (ulamanya) lalai dari menangani persoalan-persoalan besar di sekitarnya’ sebagaimana yang ditulis Prof Qasim Mathar “Pikiran Usang di Sekitar Sunni-Syiah-Ahmadiyah” (Tribun Timur, 21/11/2013). Persoalan umat tentang keberadaan aliran sesat harus terus didiskusikan agar menemukan solusi terbaik serta menghindari adanya konflik antar sesama yang akan merugikan umat, bangsa dan negara. Perdebatan—yang dalam bahasa Alquran disebut—mujadalah adalah bagian daripada dakwah. Wajadilhum bi allati hiya ahsan, debatilah mereka dengan cara yang baik (QS. 16: 125), demikian Allah berfirman.

Namun perlu dicatat, dalam berdebat ada adab-adabnya, di antaranya adalah tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain, selama yang lain juga memiliki hujah yang kuat dan berlandaskan pada dua sumber utama agama: Alquran dan as-Sunnah. Tindakan anarkis jelas bukan bagian dari perdebatan dan pasti tidak baik (ghaeru ahsan). Dan begitu pula, jika sebuah aliran sudah divonis kesesatannya oleh MUI baik Pusat maupun Daerah, maka terhadap aliran tersebut harus dilakukan pembinaan, bukan pembiaran dan pembinasaan, dan itu juga bagian dari tugas ulama yang berfungsi sebagai penjaga agama. Walahu A’lam!

Ilham Kadir, Alumni Pascasarjana UMI Makassar, Peneliti LPPI