Jilbab di Barat

Akhir-akhir ini, media massa, baik cetak maupun elektronik kerap mengangkat isu jilbab. Tepatnya polisi wanita (Polwan)  berjilbab. Isu ini bermula karena adanya tuntutan dari internal Polwan sendiri yang beragama Islam (muslimah) untuk mengenakan jilbab. Opini tersebut mulai bergulir dan hangat dibicarakan sejak awal Juni ini, di saat Polri sedang menyonsong Hari Bayangkara ke-67 pada 1 Juli 2013 mendatang.

Berjilbab bagi wanita muslimah adalah merupakan tuntunan agama yang asasi dan hukumnya wajib. Itu berarti melaksanakannya adalah sebuah keniscayaan dan meninggalkannya murupakan sebuah dosa, ma yuhasabu ‘ala fi’lihi wa yu’aqabu ‘ala tarkihi. Demikian terminologi wajib dalam Ilmu Ushulul-fiqh.

Dalil-dalil syar’i tentang jilbab dengan mudah kita dapatkan dalam Alquran, misalnya perintah Allah kepada kaum lelaki dan perempuan yang beriman agar menundukkan pandangannya serta memelihara kemaluannya. Dan khusus untuk perempuan agar mereka jangan menampakkan perhiasannya (perhiasan bagi wanita adalah seluruh auratnya), kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, (QS. An-Nur, 30-31). Juga firman Allah yang memberi peringatan kepada segenap manusia bahwa Allah telah menurunkan pakaian yang bertujuan untuk menutup aurat sekaligus sebagai perhiasan, dan pakaian takwa (dengan menutup aurat) adalah yang paling baik, (QS. Al-A’raf, 26).

Karena jilbab adalah tuntutan dasar dalam agama Islam, maka Undang-Undang Dasar 1945 menjamin para penganut agama untuk mengamalkan ajaran agamanya tak terkecuali Islam, dan merupakan hak paling asasi yang tidak bertentangan dengan sejumlah konvensi internasional. Berjilbab adalah ekspresi keimanan seorang muslimah dan sekaligus ekspresi kebebasan seseorang yang meyakini agamanya. Dengan itu, tidak ada seorang, lembaga, dan kekuatan apa pun yang boleh melarang seorang muslimah berjilbab di tempat-tempat umum.

Kini, hampir seluruh negara –kecuali mungkin Indonesia—telah menyadari kesalahannya ketika melarang kaum muslimah mengenakan jilbab, tak terkecuali polisi dan tentara wanita muslimah di negara-negara sekuler seperti Barat. Bahkan saat ini di Barat. Para polisi dan tentara wanita mendesain khusus pakaian dinasnya yang berjilbab, dan sama sekali tidak menghambat kegesitannya sebagai seorang polisi atau tentara wanita.

Memang beberapa negara di Barat pernah melakukan pelarangan mengenakan jilbab, namun setelah menyadari kesalahannya, mereka akhirnya mencabut larangan tersebut. Di Toronto, Kanada, Departemen Kepolisian mengizinkan para Polwan muslimah mengenakan jilbab ketika bertugas, di Amerika Serikat juga demikian, Amandemen Pertama melindungi kebebasan berekspresi masyarakat AS, termasuk cara berpakaian, hal ini bermula setelah ada warganya yang berjilbab menggugat ke Mahkamah Agung, hasilnya, Mahkamah Agung memvonis larangan itu sebagai pelanggaran konstitusi, maka setelah itu larangan berjibab pun dicabut dan setiap wilayah mempraktikkan perlindungan terhadap wanita berjilbab dengan cara yang berbeda. 

Pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi Jerman mengeluarkan putusan bahwa larangan mengenakan jilbab melanggar kebebasan beragama. Di Denmark, pemerintah mengizinkan muslimah berjilbab untuk mengikuti pendidikan militer, ada pun di Hungaria, para Polwan dibolehkan mengenakan jilbab yang diserasikan dengan pakaian dinas dan dirancang sesuai dengan bahan dan krudung, sedang di Swedia, para muslimah dibebaskan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan tuntutan syariat agar tidak membuat mereka terisolasi. Di Inggris, kepolisian Inggris merancang khusus seragam Polwan yang beragama Islam dengan jilbabnya didesain sedemikian rupa agar menutup aurat sebagai bagian dari syariat Islam. Dengan berjilbab, para Polwan Inggris itu, tetap tidak mengurangi kinerja dan kelincahannya. 

Ada pun di Francis, yang sebelumnya keras terhadap para jilbaber kini sudah melunak, dan hanya melarang para wanita muslimah untuk mengenakan cadar yang menutup seluruh wajah kecuali mata. Namun hal ini bisa dipahami, karena para internal umat Islam sendiri berselisih tentang hukum mengenakan cadar. Ada yang berpendapat wajib, sunnah, dan mubah. Karena itu, tidak mengenakan cadar berbeda dengan tidak mengenakan jilbab. Para ulama sudah sepakat bahwa aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya.

Kini, para muslimah di Barat, akhirnya dengan leluasa mengenakan jilbab di tempat-tempat kerja, di sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Itu artinya, di negara-negara sekuler sekalipun sudah tidak ada lagi larangan untuk mengenakan jilbab sebagaimana aturan Polri yang juga mayoritas personilnya beragama Islam. Dengan itu, jika Indonesia masih tetap melarang Polwan mengenakan jilbab, bukan saja ketinggalan zaman out of date tapi tak peka dengan ajaran agama. Sungguh aneh bin ajaib jika larangan dan pembatasan berjilbab bagi wanita muslimah masih terjadi di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Inilah mungkin yang dimaksud oleh Jamaluddin Al-Afghani, “Ra’aetu al-islam fil garb wal mulimin fi asy-syarq. Saya justru melihat Islam di Barat, dan kaum muslimin di Timur. Jika di Barat saja Polwan dibolehkan berjilbab, kenapa di Indonesia tidak? Sungguh sebuah ironi.

Digugat 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui wakil sekertaris jenderalnya, Tengku Zulkarnaen menegaskan bahwa jika Polri tidak mau mengubah aturan berupa larangan berjilbab bagi Polwan, maka MUI dan ormas-orams Islam akan menggugat peraturan itu, apalagi Polri seharusnya taat aturan dan tidak mambuat kebijakan yang bertentangan dengan UUD 45. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan MUI agar Polri mencabut peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam dan HAM itu adalah melayangkan surat imbauan kepada Polri untuk mengubah peraturannya. 

Gugatan yang dilancarkan MUI itu didasari banyaknya pengaduan dari pihak Polwan yang ingin mengenakan jilbab di kala bertugas namun terhambat dengan adanya undang-undang yang malarang. Selama ini Polri masih tetap berpacu pada Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS polisi. Walaupun anturan pelarangan mengenakan jilbab tidak tercantum dalam surat keputusan di atas, namun Polri tetap berpendapat bahwa mengenakan jilbab saat bertugas adalah sebuah pelanggaran.

Terkait tindakan Polri di atas, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai bahwa kebijakan Polri tak hanya melanggar HAM, tetapi juga tidak sejalan dengan konstitusi, kebebasan beragama telah dijamin dalam pasal 29 UUD 45. Menurutnya lagi, berjilbab adalah merupakan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan agama Islam, larangan Polwan berjilbab merupakan kebijakan yang tidak bijak. 

Kita semua berharap agar Polri mampu mengakomodasi para personilnya yang terdiri dari para Polwan yang hendak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah untuk mengenalan jilbab dengan mendesain uniform-nya sebagaimana yang telah terjadi di negara Barat yang sekuler. Wallahu A’lam! 

Ilham Kadir, Mahasiswa S2 UMI, dan Peneliti LPPI.