Tiga Langkah Mereduksi Terorisme

Sebuah tayangan video kekerasan yang diduga dilakukan oknum Densus dan Brimob yang dapat di akses di youtube, terlihat aparat keamanan meminta korban beristighfar sebelum ditembak mati. Beberapa saat kemudian terdengar serentetan tembakan mengenai beberapa korban.

 

Vedeo ini dipermasalahkan oleh ormas-ormas yang tergabung dalam Silaturrahim Ormas Lembaga Islam (SOLI)  antara lain Muhammadiyah, Muslimat NU, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Syarikat Islam, PP Matla’ul Anwar, Wanita Islam, Baitul Muslimin Indonesia, Hidayatullah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Ikata Dai Indonesia (IKADI), dan Majelis Dakwah Islamiyah, PP Parmusi, Tabiyah, MIUMI, MUI, Al Irsyad, Dewan Masjid dan BKRMI. Mereka meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi atau bila perlu membubarkan Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Kemanusian (HAM) berat.

Nada keras juga dilontarkan oleh Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), KH. Hasyim Muzadi menegaskan bahwa wacana dan desakan pembubaran Densus 88 muncul sebagai respons karena negara bertindak tidak adil. Ekstrem kanan –lanjut Muzadi—dihadapi dengan senjata, dan pada saat yang sama, ekstrem kiri (kelompok komunis dan Islamopobhia) dihadapi dengan sangat lunak karena berhasil mengendarai HAM. (hidayatullah.com. 07/03/2013).

Dr. Marwah Daud Ibrahim, Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesa (ICMI), pada Kamis (07/03/2013) membacakan sikap resmi ICMI. “Tindakan Densus 88 yang dalam banyak kasus telah terbukti melampaui kepatutan, kepantasan, dan batas perikemanusiaan berupa penangkapan, penculikan, penyiksaan, intimidasi, dan pembunuhan, yang sebagian terekam dalam video yang beredar, dan yang telah memakan banyak korban dan menimbulkan kesedihan, luka dan trauma. Demikian telah terjadi pelanggaran berat,” .

Pernyataan Marwah diamini oleh Din Syamsuddin, katanya. “Terorisme sebagai musuh bersama tidak semestinya  dihadapi dengan pendekatan bernuansa teror. Dengan demikian, kami mendesak pemerintah untuk mengaudit kinerja [termasuk keuangan] lembaga tersebut dan menggantinya dengan lembaga baru yang kredibel, profesional dan berintegrasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.” (hidayatullah.com. 8/3/2013).

Defini Terorisme

Kecuai itu di Makassar, pada hari Selasa (5/3/13), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggelar rapat pembentukan kelompok kerja dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Provinsi Sulawesi Selatan, rapat yang digelar di Hotel Singgasana, Jl Kojaolalido, Makassar itu, berujung dengan pembentukan pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang dikukuhkan pada hari Rabu (6/3/13)  lalu.

Dalam acara pengukuhan FKPT tersebut, dilakukan pula dialog pencegahan terorisme bertema “Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme Berbasis Kearifan Lokal Guna Mendukung Kerja FKPT” dengan menghadirkan dua pakar, yaitu Prof. Qasim Mathar sebagai pakar pemikiran Islam dan Prof Hamdan Juhannis sebagai pakar sosiologi. Yang dipandu oleh Prof. Rahim Yunus. Dalam pembukaannya, Rahim Yunus menegaskan bahwa ada tiga masalah besar yang dihadapi bangsa ini, yaitu, korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), narkoba yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dan terorisme yang ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Lontaran cerdas disampaikan Prof Qasim Mathar, memulai pembicaraannya dengan mengupas defenisi makna ‘terorisme’, bahwa kata ‘terorisme’ tidak pernah dipahami dengan baku atau disepakati oleh seluruh bangsa. Orang Amerika berpendapat bahwa siapa pun yang mengganggu kepentingan dan ketenangan orang Yahudi maka mereka adalah teroris, namun di lain pihak, umat Islam berpendapat bahwa siapa pun yang menyerang serta menindas orang Islam sebagaiman di Palestina dengan cara biadab, maka merekalah teroris. Jadi teroris –menurut Qasim Mathar—sangat tergantung siapa yang mendefinisikan dan siapa yang menguasai definisi. Hingga saat ini, yang menguasai definisi adalah mereka yang menguasai media, dan Amerika-lah menguasai media yang dikendalikan oleh orang-orang Yahudi.

Prof. Hamdan Juhannis melacak akar gerakan terorisme, menurutnya, embrio terorisme tidak hanya berpangkal pada gerakan ideologi agama tertentu. Rasa keadilan, kesejahteraan dan distorsi budaya sering menjadi pemicunya, lalu agama menjadi persemaian dari ketidak puasan. Ditinjau dari permasalahan sosial, terorisme adalah tindakan riil dan laten. Riil karena secara nyata aksi teror muncul dengan kreativitas tinggi dan laten karena ideologinya merupakan keyakinan yang sangat prinsipil, diyakininya sebagai sebuah kebenaran yang harus diperjuangkan. Jika dicermati lebih jauh –tulis Juhannis—terorisme dianggap kolaborasi antara kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya dan frustasi masyarakat atas kondisi yang dihadapi. Kemiskinan, ketidak adilan sosial, pengangguran, dan generasi muda yang tidak memiliki prospek masa depan yang cerah, (hopeless generation) dapat menjadi generasi terorisme.

Sayang, pada dialog tersebut Prof. Qasim melontarkan pernyataan yang tidak cerdas dengan mengatakan, “Kalau mau mengikuti syariat dengan seutuhnya, silahkan naik ke langit.” Padahal setau saya, syariat yang diturunkan Allah kepada umat manusia (Islam) melalui Rasul-Nya untuk dijalankan dan ditaati di muka bumi ini, dan terbukti, pernah terjadi beberapa generasi pada awal-awal kedatangan Islam. Rasulullah, para khalifah penggantinya, hingga di era Umar bin Abdul Aziz adalah manusia biasa yang tinggal dibumi.

Hemat saya, yang perlu ditekankan bahwa setiap muslim wajib menjalankan syariat Islam secara subtansial seperti menjalankan amalan-amalan wajib dan sunnah serta menjauhi seluruh larangan. Menipu rakyat, menggarong uang negara (korupsi), perampokan, jambret, pencurian, membunuh tanpa hak, aksi premanisme dan terorisme –daftarnya terus berlanjut—adalah perbuatan melanggar syariat yang tidak hanya dihukum di dunia namun di akhirat akan dipanggang dalam neraka yang berham baku batu dan manusia yang menyala-nyala (waquduhannas wal hijarah). Sedangkan penerapan syariat secara formalistik di negara ini, harus digapai dengan bertahap melalui edukasi sejak dini bahwa Islam adalah agama yang dapat berkolaborasi dengan politik sebagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi dalam “Al-Islamu wal-‘Ilmaniyah Wajhan Liwajhin,2007” dan Naquib Al-Attas dalam “Islam and Secularism, 1977” bahwa ‘ad-din huwa as-siyasah’, agama adalah pilitik, sebagaimana diamini oleh orientalis sekaliber  Bernard Lewis, katanya, “In the experience of the first Muslims, as preserved and recorded for later generations, religious truth and political power were indissolubly associated: the first sanctified the second, the second sustained the first.[Sepanjang pengalaman Umat Islam generasi pertama, sebagaimana telah dilestarikan dan direkam untuk generasi sesudahnya, kebenaran agama dan kekuasaan politik terkait erat tak terpisahkan. Yang disebut pertama mensucikan yang terakhir, manakala yang disebut terakhir mendukung yang pertama]" (Bernard Lewis, The Crisis of Islam, 2003, hlm. 6).

Pencegahan Aksi Terorisme

Setidaknya ada tiga langkah yang dapat menjadi acuan bagi FKPT sebagai kepanjangan tangan BNPT dalam mereduksi aksi-aksi terorisme, terutama  pada masa yang akan datang:

Pertama, berkejasama dengan para muballig yang ada di Sulawesi Selatan, baik yang berdomisili di kota maupun di pedalaman. Dengan itu, pesan-pesan terkait bahaya terorisme bisa digaungkan lewat mimbar-mimbar masjid atau majelis-majelis taklim, serta acara-acara keagamaan yang kerap diisi oleh para muballig. Namun itu semua harus didahului dengan pelatihan (diklat) para muballig dari berbagai lembaga dan perwakilan segenap daerah yang dianggap memiliki kualifikasi untuk menjadi penyambung lidah FKPT, hal ini bermaksud sebagai pembekalan materi-materi yang terkait dengan terorisme, dalam diklat tersebut panitia yang terdiri dari FKPT harus mendatangkan nara sumber yang benar-benar menguasai dalil syiar’i bahwa aksi teroris sangat bertentangan dengan syariat Islam. Saya rekomendasikan agar pemateri diambil dari  ustad yang pernah belajar di Timur Tengah, khususnya Universitas Islam Madinah karena mereka sangat menguasai dalil-dalil tentang larangan memberontak terhadap pemimpin atau melukai sesama muslim dan non muslim yang tidak memerangi umat Islam.

Kedua, melakukan edukasi sedini mungkin bagi para pelajar, terutama di pondok-pondok pesantren. Mencegah lebih baik dari mengobati, pepatah itu sangat tepat diaplikasikan dalam memangkas generasi terorisme. Situs  republika on line (ROL), melaporkan bahwa setiap tahun BNPT mendapat dana sekitar 90 miliar untuk menanggulangi terorisme, dana tersebut pasti dan haqqul yaqien dari hasil pajak, bahasa kasarnya, dari kocek rakyat. Jika dana sebesar itu, digunakan untuk membeli senjata dan peluru lalu dipakai menembak rakyat yang belum diketahui pasti apakah yang bersangkutan teroris atau bukan, niscaya tidak mentupi kemungkinan jika kelak anak atau keluarga si korban menaruh dendam dan hanya menunggu waktu untuk melakukan pembalasan. Namun jika dana tersebut sebagian besarnya dialihkan untuk pembinaan dan sosialisasi dampak buruk dari aksi terorisme, niscaya hasilnya akan berbeda. Jika 50 persen dari jumlah di atas dipakai untuk sosialisasi di pondok-pondok pesantren atau para ROHIS, tentu hasilnya akan terlihat dalam tempo relatif singkat.

Ketiga, mengedepankan metode dialogis. FKPT harus menjadi ujung tombak dalam menggagas dan melakukan dialog kepada gerakan-gerakan yang dianggap radikal, baik itu oknum-oknum tertentu atau perkumpulan yang dicap sebagai golongan ekstrim. Metode inilah yang diterapkan di Arab Saudi, para golongan garis keras diundang untuk melakukan debat terbuka, disaksikan oleh publik. Kedua belah pihak, baik pro dan kontra pemerintah harus mengeluarkan argumentasinya berdasarkan dalil-dalil syar’i. Lagi-lagi saya merekomendasikan untuk menghadirkan nara sumber dari aliran salafi yang kerap mendapat stigma dari golongan ‘sufaha’ sebagai Salafi-Wahabi, padahal aliran ini pada dasarnya loyalis pemerintah, karena dalam pemahaman mereka, siapan pun yang terpilih sebagai pemimpin selama tidak melarang rakyatnya untuk melakukan kewajiban beragama maka harus ditaati, jika melakukan ‘makar’ maka digolongkan sebagai ‘khawarij’ yang layak diperangi. Hingga detik ini belum pernah ada salafi yang melakukan demo di Indonesia.

Itulah langkah-langkah elegan yang layak ditempuh oleh FKPT untuk mereduksi aksi-aksi terorisme yang kerap mencederai bangsa dan merusak citra umat Islam di mata masyarakat internasional. Padahal Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Wallahu A’lam!

Ilham Kadir, Pengurus FUI Sulsel, Peneliti LPPI Indonesia Timur.