Syiah dalam Pandangan MUI

Dalam sebuah diskusi tiga bulanan yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Sulsel, pada sebuah hotel bintang lima di Kota Makassar pada bulan Ramadhan (1433 H) lalu, Dr. Ir. Fuad Rumi, mempertanyakan kepada penulis terkait beredarnya sebuah buletin yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dengan tema “Solusi Menghadapi Gerakan Syiah”, menurut kolumnis tetap koran lokal  “Harian FAJAR” dan “Majalah Hidayatullah” itu, Syiah tidak perlu dihentikan pengembangannya, “biarkanlah mereka tumbuh dan berkembang apa adanya,” tutur dosen pascasarajan UMI Makassar itu.

Beberapa bulan kemudian Universitas Muslim Indonesia didatangi oleh Kepala Devisi Kebudayaan Kedutaan besar Iran M. Ali Rabbani untuk menjalin kerjasama dalam ilmu pengetahuan, salah satunya adalah membuka Iranian Corner di UMI, sebagaimana yang telah ada di Universitas Hasanuddin (Unhas) dan UIN Alauddin Makassar. KH. Said Abd. Shamad, mantan dosen UMI dan pernah bekerja di Bagian Mental Rumah Sakit Ibnu Sina yang berada di bawah Yayasan Badan Wakaf UMI, juga sebagai Ketua LPPI Indonesia Timur, menentang keras kerja sama di atas, karena kelak akan berdampak buruk pada perguruan tinggi swasta terbesar di luar Jawa itu. Apalagi jika diadakan pertukaran pelajar, jelas kedepan dikhawatirkan Syiah makin subur pertumbuhannya.

Dr. Ir. Fuad Rumi kembali memberikan pernyataan dengan menulis ‘pesan siaran’ lewat BelackBerry-nya lalu dijadikan status dalam Akun Facebook Majelis Ukhuwah Sunni Syiah (Muhsin), “Masalah Imamah, tidak ada penyelesaiannya, kembalikan saja kepada Allah, nanti diakhirat kita tahu mana yang benar. Kita tidak bisa menentukan hanya Sunni atau Syiah yang benar. Sunni dan Syiah ibarat makanan di atas meja prasmanan, yang cocok dengan selera silahkan dinikmati, yang tidak cocok, tidak usah dicela, dan dibuang”.

Prof. Dr. Ghalib, yang menjabat sebagai Sekretaris MUI Sulsel juga pernah menyatakan, “Kalau sesat, kenapa saudara-saudara  Syiah bisa beribadah Haji di Makkah? Saya kira perbedaan kita [Sunni] dengan Syiah hanya soal imamah [kepemimpinan]. Dan tidak menjadikan mereka sesat.” (Fajar, 1 Mei 2011). Ada pun Prof. Umar Shihab mengatakan, “Mau pegang mazhab Syiah atau Sunni, silahkan! Yang tidak dibenarkan adalah jika satu sama lain saling menyalahkan sehingga mengancam persatuan.” (Fajar, 1 Mei 2011). Dan Adiknya, Prof. Quraih Shihab menulis, “Ya, Akhi, kita semua Ahlussunnah wal Jama’ah. Kita semua baik yang Muhammadiyah, NU, maupun Syiah.” (Satu Islam Sebuah Dilema. Mizan, 1994, hal. 122).

Pernyataan para cendekiawan, ulama, dan tokoh-tokoh agama di atas terkait aliran Syiah sungguh membingunkan umat, dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana tidak, yang memberi pernyataan adalah tokoh yang memiliki pendengar dan pengikut yang tidak sedikit. Di antara mereka ada pula menjabat sebagai anggota bahkan petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI), sihingga tidak sedikit yang berprasangka kalau pernyataan tokoh-tokoh di atas merupakan sikap resmi MUI sendiri. Namun benarkah demikian? Sepertinya kita harus kembali mengkaji fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan paham Syiah, agar kita bisa bersikap arif dan tegas terhadap sebuah ajaran yang dinilai menyimpang dari kebenaran menurut Ahlussunnah wal Jama’ah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling kompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

MUI sangat peka terhadap penyimpangan agama dan akan segera menghadapinya dengan serius dan sungguh-sungguh: “Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.” (Himpunan Fatwa MUI, hal. 5); “Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalah-gunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, MUI bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus.” (Ibid., hal. 42).

Fatwa MUI berdasarkan dalil-dalil yang jelas untuk mendapatkan kebenaran dan kemurnian agama. “Fatwa MUI berdasarkan pada Al-Qur’an, Sunnah (Hadis), Ijma’ dan Qiyas, serta dalil lain yang dianggap muktabar.” (Ibid., hal. 5), dan “MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.”  (Ibid., hal. 7).

Penggunaan dalil-dalil yang membawa kepada kebenaran dan kemurnian (agama, pen) ialah apabila didasarkan atas pemahaman dan pengamalan Ahlussunnah wal Jama’ah dalam pengertian yang luas; “Penggunaan dan pemahaman dalil yang tidak sesuai Ahlussunnah wal Jama’ah adalah penyimpangan; dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (bila hudud wa bila dhawabith); Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al ikhtilaf (wilayah perbedaan), sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al ikhtilaf, tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah-masalah yang sudah jelas pasti (ma’lum min al din bil al dharurah); Majal al ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor  ma ana ‘alaihi wa ashabiy, yaitu paham keagamaan Ahlussunnah wal Jama’ah dalam pengertian luas.” (Ketetapan Ijtima’ Ulama se-Indonesia ke II, Gontor, 26 Mei 2006. Ibid., hal. 841). Dengan demikian faham Syiah yang “menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, memandang Imam itu maksum (terbebas dari segala dosa), tidak mengakui ijma’ tanpa Imam, memandang bahwa menegakkan kepemimpinan (pemerintahan) adalah termasuk rukun agama, tidak mengakui kekhalifaan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, radhiallahu ‘anhum  ajma’in.” (Ibid.,hal. 46) adalah menyimpang dan sesat serta harus diwaspadai. Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jma’ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang “Imamah [pemerintahan”. Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlussunnah wal Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. (Ibid., hal, 47).  

Keterangan tentang kesesatan ajaran Syiah diperkuat oleh, “Sepuluh Kriteria Aliran Sesat”  yang telah ditetapkan dalam Rakernas MUI pada Selasa, 6 November 2007 di Sari Pan Pasifik, Jakarta sebagai berikut: 1. Mengingkari salahsatu rukun iman dan rukun Islam; 2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i (Al-Qur’an dan Sunnah); 3. Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Qur’an; 4. Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Qur’an; 5. Menafsirkan Al-Qur’anyang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir; 6. Mengingkari kedudukan Hadis sebagai sumber ajaran Islam; 7. Melecehkan/ mendustakan nabi dan rasul; 8. Mengingkari nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir; 9. Mengurangi/menambah pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan syariah, dan 10. Mengafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Kesepuluh kriteria aliran sesat di atas telah dianut dan diamalkan oleh Syiah Imamiah, Itsna Asyariah, Ja’fariah, Mazhab Ahlul Bait, menurut hasil Musyawarah BASSRA (Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura) pada tanggal 3 Januari 2012 di Gedung Islamic Centre Pamekasan Madura. Dan oleh MUI Aceh yang menambah kriteria kesesatan di atas, yaitu. 1. Menghina atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan 2. Melakukan pensyarahan terhadap hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mushthalah hadis. (Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam. No. 04 tahun 2007, tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat).

Penegasan tentang kesesatan Syiah difatwakan oleh MUI Jatim, no: Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012, tgl 21 Januari 2012, dengan jelas dan terang sebagaimana berikut: Membaca... Menimbang... Memperhatikan... Mengingat... Memutuskan: 1. Mengukuhkan dan menetapkan keputusan-keputusan MUI-MUI daerah yang menyertakan bahwa ajaran Syiah (khususnya Syiah Imamiah, Itsna Asyariah, Ja’fariah, Mazhab Ahlul Bait, dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syiah Imamiyah, Itsna Asyariah, Ja’fariah, Mazhab Ahlul Bait adalah Sesat dan Menyesatkan. 2. Menyatakan bahwa penggunaan  istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syiah adalah bentuk pembajakan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW.; 3. Merekomendasikan: a. Kepada Umat Islam diminta untuk waspada agar tidak muda terpengaruh dengan faham dan ajaran Syiah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya); b. Kepada Umat Islam diminta tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme), karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam; c. Kepada pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran faham Syiah di Indonesia, karena penyebaran faham Syiah di Indonesia yang penduduknya berfaham Ahlussunnah wal Jama’ah sangat berpeluang menimbulkan ketidak stabilan yang dapat menimbulkan ketidak-staibilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI; d. Kepada pemerintah, baik Pusat maupun Daerah  dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan/melarang aktivitas Syiah beserta lembaga-lembaga yang terkait; e. Kepada pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadian saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif; f. Kepada pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tapi penodaan agama, dan g. Kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat, dimohon agar mengukuhkan fatwa tentang kesesatan Faham Syiah khususnya Imamiyah Itsna Asyariah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya, serta ajaran yang mempunyai kesamaan dengan Faham Syiah sebagai fatwa yang berlaku secara Nasional. (Ditetapkan oleh  Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia [MUI] Propinsi Jawa Timur di Surabaya 27 Shafar 1433 H /21 Januari 2012 M, dan ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. ABDUSSHOMAD BUCHORI dan Sekretaris Umum DRS. H. IMAM TABRONI, MM.

Fatwa MUI Jatim di atas adalah sederajat dengan Fatwa MUI Pusat, sehingga MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya. Fatwa MUI Pusat maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan. (HF MUI, hal. 8); Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI Pusat, maka MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya, (Ibid., hal, 8). 

Tulisan ini penulis tutup dengan ungkapan seorang Ulama Besar Sudan, Prof. Al-Amin Al-Haj Muhammad Ahmad, Sekjen Ikatan Ulama Islam Sedunia, Guru Besar bidang Fikih dan Akidah di Univ. Internasional Afrika di Khartum, yang dijadikan judul dalam buku kecilnya: “Ajakan untuk Pendekatan dengan Syiah adalah Merupakan Penghianatan yang Sangat Keji, Dosa yang Sangat Besar, dan Kelalaian yang Sangat Fatal.”

Jadi, jelas dan teranglah kesalahan fatal pandangan beberapa tokoh  dan anggota MUI di atas bahwa Syiah adalah bagian dari Ahlussunnah, dan tidak sesat. Pernyataan mereka sangat bertentangan dengan kejelasan sikap resmi MUI sebagai lembaga yang berwenang menetapkan sesat tidaknya sebuah aliran, berdasrakn faham Ahlussunnah wal Jama’ah (Sunni). Syiah bertentangan dengan Ahlussunah, sesat, dan harus diwaspadai. Wallahu A’lam!

Ilham Kadir, Mahasiswa Pascasarna UMI Makassar, & Peneliti LPPI Indonesia Timur