Indonesia Negara Paling Toleran di Dunia

(Tanggapan atas Tulisan Matius Didi Darsono “Membongkar Pasung Kebebasan Beragama”)

Matius Didi Darsono, Rohaniawan GKI Makassar menulis opini dengan tema “Membongkar Pasung Kebebasan Beragama” yang dimuat oleh Harian Fajar edisi Sabtu 9 Juni 2012. Beliau menulis. “Terdapat dua faktor penyebab utama prilaku diskriminasi agama di indonesia, yaitu faktor kultural dan struktural. Secara kultural disebabkan pemahaman ajaran agama yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pluralisme sehingga masing-masing agama merasa dirinya yang paling benar dan agama lain mutlak salah sehingga merasa berhak untuk melenyapkan mereka. Hal tersebut makin diperparah karena didukung dengan faktor struktural di mana pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan kebebasan beragama dengan masyarakat. Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dan kurang tegasnya penegakan hukum bagi para pelaku kekerasan agama menambah kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah lebih berpihak terhadap agama tertentu. Kebebasan agama di Indonesia menjadi ‘terpasung’.” 

Membaca tulisan Matius di atas, maka yang terlintas dalam benak kita adalah. Pertama, masyarakat Indonesia pada umumnya belum bisa hidup toleran, saling menghormati antara satu pemeluk agama dengan yang lainnya terutama umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas. Kedua, pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan kebebasan beragama di Indonesia karena lebih berpihak kepada agama tertentu (Islam). Ketiga, untuk hidup damai dan penuh toleransi maka setiap agama harus mengamalkan pluralisme atau mengakui kebenaran agama lain sehingga tidak mengklaim agamanyalah yang paling benar.

Masalah Intoleransi beragama di Indonesia menguak setelah dibeberkan oleh beberapa delegasi dari berbagai negara seperti Austria, Norwegia, Belanda, Jerman, India, dan Itali dalam pertemuan ke-13 Kelompok Kerja Universal Periodic Review Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23-25 Mei 2012. Amerika Serikat akhirnya merekomendasikan peningkatan pemahaman kebebasan beragama bagi pejabat pemerintah dan  perlindungan HAM kelompok agama minoritas di Indonesia.

Beragam tanggapan muncul dari berbagai tokoh nasional, atas tuduhan intoleransi yang disematkan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia sebagaimana Matius Didi Darsono yang bahkan menganggap jika kebebasan beragama di negeri ini terpasung.

Mantan Wakil Presiden yang sekarang menjabat Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla juga menolak tudingan yang menyebut bahwa ada intoleransi kehidupan beragama di Indonesia. “Tidak ada intoleransi di Indonesia.” katanya. Bahkan JK tidak percaya jika penilaian itu resmi dari forum PBB melainkan perorangan saja. Pengusaha dermawan ini membandingkan dinamisasi pembangunan tempat ibadah di Indonesia dengan AS. Indonesia sangat toleran terhadap perkembangan pembangunan sarana ibadah, sedangkan di AS tidak boleh sembarangan membangun tempat ibadah, termasuk masjid.

Sanggahan JK di atas diamini oleh Menteri Agama Suryadharma Ali yang memaparkan data pembangunan rumah ibadah dari 1977 hingga 2004 menunjukkan kalau gereja Kristen dari 18.977 buah menjadi 43.909 buah (naik 131,88 persen). Greja Katolik dari 4.934 menjadi 12.473 (naik 142,8 persen). Pura Hindu dari 4.247 menjadi 24.431 (naik 475,25 persen) dan wihara Budha dari 1.523 menjadi 7.129 (naik 368,09 persen).

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Yunahar Ilyas menegaskan bahwa negara Barat seharusnya lebih banyak belajar toleransi di Indonesia, karena negara ini sangat layak menjadi contoh sebagai negara yang toleran. Yunahar lantas memberikan beberapa contoh, misalnya cara Indonesia memperlakukan perayaan hari besar agama. Meski berpenduduk Muslim 88 persen, pemerintah tetap memberikan hari libur kepada umat non-Muslim. Dan menurutnya bisa dibandingkan perbedaan ini dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dalam menyanbut hari-hari raya, di sana kaum muslim tidak memiliki hari raya.

Menurut KH Ahmad Hasyim Muzadi, jika kasus GKI Yasmin Bogor Jawa Barat menjadi ukuran Barat menilai Bangsa Indonesia intoleran, maka hal itu sebuah kesalahan karena beliau sendiri sudah berkali-kali berkunjung ke lokasi (GKI Yasmin) namun tampaknya mereka (pihak Kristen) tidak ingin masalahnya selesai. Mereka lebih suka Yasmin jadi masalah nasional dan dunia daripada masalahnya selesai. Mantan pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memaparkan bahwa jika ukuran toleransi terkait masalah izin pendirian gereja, maka itu adalah faktor teritorial. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di Kupang [Batuplat] pendirian masjid juga sangat sulit. Belum termasuk susahnya mendirikan masjid di Papua. (Republika, 3 Juni 2012).

Senada dengan di atas, Ketua Umum PBNU saat ini, Dr. Said Aqil Siraj dengan tegas menyerang balik pihak Barat yang menganggap bahwa Indonesia intoleran, dengan mengatakan bahwa negara Barat sendiri yang sama sekali tidak toleran. Di Prancis tidak ada pejabat muslim padahal umat islamnya mencapai enam persen (sekitar 5 juta jiwa lebih). Tidak cuma itu lanjut Said Aqil, jilbab saja dilarang. Di Swiss tidak boleh bangun menara masjid. Hanya Inggris yang agak lumayan karena ada menterinya muslim. Kalau di Indonesia kelahiran Yesus, Paskah, dan Waisak kita hormati dan diliburkan, perlu dicatat bahwa pertumbuhan pembangunan gereja di Indonesia mencapai 240 persen. Namun beliau juga mengakui soal adanya kasus sana sini, termasuk kasus Ahmadiyah dan gereja di Bekasi. Akan tetapi dengan kebesaran Indonesia dan luasnya kedewasan bangsa ini dalam menjaga toleransi tidak menjadi kesimpulan bahwa kita intoleran. Bila dibandingkan dengan kejadian di negara lain, mereka jauh lebih besar. Barat seakan melihat Islam dengan mata sebelah. Lihat saja kalau orang Yahudi dibunuh di Palestina sangat geger tapi jika rakyat muslim Palestina dibantai seakan tidak masalah. Begitu pula yang terjadi di Irak dan Afganistan. (Republika, 4 Juni 2012).

Indonesia sebagai bangsa yang mejemuk memang sangat perlu adanya sikap toleran, yang mayoritas menghormati yang minoritas, yang minoritas menghargai yang mayoritas. Lalu, yang mayoritas menyayangi yang minoritas, yang minoritas mengasihi yang mayoritas. Tanpa itu buyarlah keutuhan negeri ini. Amat lucu jika sesama penganut agama memecah belah persatuan dengan menuding kaum mayoritas selalu ingin menghabisi yang minoritas dan pemerintah selalu berpihak kepada yang mayoritas, lalu melahirkan pemasungan kebebasan beragama.

Dalam segi akidah, umat Islam selaku mayoritas telah memiliki panduan yang jelas, ada garis batas tegas sesuai petunjuk Allah dalam Alquran Surah Al-Kafirun, “Bagimu agamamu, bagiku agamaku!” silahkan saja umat mana pun di negeri ini untuk beribadah sebebas-bebasnya. Anda akan aman, selama tidak mengusik dan menyakiti penganut lain. Tidak ada ruang untuk menganut mazhab pluralisme di negeri ini, karena mazhab ini sebenarnya sama dengan agama baru, pluralisme adalah ‘agama’ tanpa ‘agama’. Mereka menganggap semua agama sama benarnya, jadi tidak perlu beragama. Yang benar adalah setiap penganut harus meyakini kalau agamanyalah yang paling benar dan memberikan ruang dan kebebasan agama lain dalam menjalankan agamanya.

Pada awal kemerdekaan terjadi perdebatan dalam perumusan dasar negara antara pihak nasionalis-sekuler seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin  dan yang lain, di pihak islamis-religius ada KH. Agussalim, KH. Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Sanoesi, dan Kahar Muzakkir. Mereka inilah tim inti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), umat Islam kendati mayoritas (bukan hanya 20 persen sebagaimana ditulis Matius Didi Darsono) atas nama persatuan dan toleransi rela jika negara ini bukan berasaskan Islam. Puncak dari perdebatan tersebut adalah dicoretnya kata-kata, “... dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila pertama Pancasila.

Harus diakui kalau negara ini adalah surga toleransi sebagaimana pandangan KH. A. Hasyim Muzadi. Klaim ini tidaklah berlebihan jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Malaysia saja yang penduduk non-Muslimnya mencapai 40 persen, tetap menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Dan perlu diketahui bahwa dalam satu dasawarsa terakhir ini penganut Kristen cukup meningkat dengan signifikan sebagaimana meningkatnya jumlah gereja yang terbangun di tengah penduduk muslim. Tidak jauh beda dengan peningkatan pemeluk Islam yang terjadi di Eropa. Bedanya jika yang pertama melalui proses kristenisasi sedang yang kedua melalui kesadaran individu. Wallahu A’lam!

(Ilham Kadir, BA., Mahasiswa PPS UMI Makassar, Peneliti LPPI Indonesia Timur)