Toleransi di Indonesia

Pertemuan ke-13 Kelompok Kerja Universal Periodic Review Dewan HAM PBB berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 23-25 Mei 2012. Intoleransi beragama di Indonesia dibeberkan oleh beberapa delegasi dari berbagai negara seperti Austria, Norwegia, Belanda, Jerman, India, dan Italia.

Masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua menjadi sorotan delegasi dari Swiss, Jepang, dan Swedia. Amerika Serikat merekomendasikan peningkatan pemahaman kebebasan beragama bagi pejabat pemerintah dan  perlindungan HAM kelompok agama minoritas.

Kelihatannya negara-negara yang menganggap Indonesia sebagai negara yang tidak toleran karena mengacu pada beberapa kasus yang akhir-akhir ini marak diberitakan, baik oleh media lokal maupun Internasional. Sebut saja kasus pengusiran warga Ahmadiah di beberapa tempat lalu disertai perusakan tempat tinggal dan  masjid, ada pula penyerangan kelompok Syiah di Sampang Madura, kasus pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor Jawa Barat, belum lagi pembubaran secara paksa acara bedah buku dan talk show Irshad Manji, dan yang teranyar adalah penolakan terhadap Lady Gaga dengan mega konsernya yang bertajuk “Born This Way Ball Tour” yang gagal tampil di Jakarta.

Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Indonesia, Choirul Umam mengatakan. “Kami memberikan catatan kalau kehidupan beragama di Indonesia cukup buruk dalam empat tahun terakhir. Indikatornya banyak, misalnya, soal GKI Yasmin nggak selesai, kekerasan terhadap Syiah, intoleransi kaum mayoritas terhadap minoritas marak dan kurangnya pemerintah untuk menyemarakkan kehidupan toleransi beragama.”

Namun benarkah Indonesia intoleransi? Jika hanya menilai secara sepihak dan parsial niscaya bisa jadi atau bahkan sudah pasti jawabannya, ya. Tapi jika menelusuri lebih dalam makna toleransi dalam perspektif mayoritas masyarakat Indonesia, maka jawaban di atas jelas keliru. Bangsa kita sendirilah yang berhak menilai toleransi tidaknya negara kita. Indonesia adalah model toleransi yang laik jadi contoh dan sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, lebih khusus lagi ketika Islam mulai jadi agama mayoritas bangsa Indonesia yang dianut secara massal sejak abad ke-16 masehi. 

Bisa dilihat, kendati umat Islam adalah mayoritas namun bukan berarti agama-agama lain tidak mendapatkan pengakuan yang setaraf, setidaknya ada beberapa agama yang kendati jumlahnya minoritas tapi tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan bebas mengamalkan agama sebagaimana umat Islam, seperti agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha, Hindu, dan tarakhir yang mendapat pengakuan adalah Kong Huchu. Dan perlu dicatat bahwa seluruh hari-hari besar bagi setiap agama dijadikan hari libur nasional.

Oleh itulah Dr. KH. Hasyim Muzadi mempertanyakan tindakan segelintir warga negara Indonesia  yang tega mebuat laporan ke luar untuk menjelek-jelekkan negaranya sendiri. Padahal menurut Mantan Ketua Umum Nahdatul Ulama ini, ukuran toleransi ala Barat bisa saja berbeda dengan Indonesia. Kalau mereka mempermasalahkan Ahmadiah, jelas Barat salah alamat, Ahmadiah mendapatkan kekerasan karena ulah mereka sendiri yang tetap bertahan dalam Agama Islam, padahal ajarannya sangat berbeda dengan Agama Islam, andai saja mereka keluar dari Islam dan mendirikan agama baru, pasti akan aman dan mendapatkan hak sebagaimana agama-agama lain, begitu juga dengan paham Syiah yang jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman keagamaan umat Islam Indonesia yang menganut Ahlussunnah wal Jamaah (Sunni) sejak awal kedatangan Islam hingga saat ini, seandainya mereka tidak mendakwahkan pemahamnnya tentu saja tidak akan diusik, sebagaimana yang tejadi di Sampang Madura akhir tahun lalu. 

Sementara kasus GKI Yasmin Bogor juga tidak dapat dijadikan ukuran bahwa Indonesia intoleransi, karena pendirian Gereja di tempat yang penduduknya mayoritas umat Islam memang susah, sebagaimana mendirikan masjid di tempat yang mayoritas manyarakatnya beragama Kristen. Secara umum di Jawa agak susah mendirikan gereja, namun harus diketahui pula bahwa di NTT sangat susah mendirikan masjid apalagi di Papua. Namun jika mereka mempermasalahkan pembubaran acara-acara Irshad Manji di beberapa tempat serta protes terhadap konser Lady Gaga hingga gagal tanpil, maka bangsa ini juga berhak berbuat demikian atasn nama hak asasi manusia, karena tidak ada bangsa di belahan bumi ini yang rela tata nilainya dirusak oleh orang lain.

Senada dengan pendapat di atas, Dr. Said Aqil Siraj dengan lantang menantang negara-negara Barat yang menganggap Indonesia sebagai negara yang tidak toleran. “Harus saya jelaskan bahwa saya pernah berbicara di depan parlemen Eropa di Brussels lima bulan lalu. Saya menjelaskan bahwa umat Islam Indonesia sangat toleran. Semua hari besar keagamaan di Indonesia libur. Kemudian, ada menteri yang bukan muslim di Kabinet SBY, seperti menteri pertahanan dan saat Marie Elka Pengestu dulu menjadi menteri perdagangan, panglima pun banyak non-muslim. Indonesia sudah menjalani kehidupan beragama 60 tahun dengan 400 suku. Kami hidup rukun.” Papar  Ketua Umum Pengurus Besar NU itu.

Ketua Umum Dewan Massjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla juga menolak tudingan yang menyebut bahwa ada intoleransi kehidupan beragama di Indonesia. “Tidak ada intoleransi di Indonesia.” katanya. Bahakan JK membandingkan dinamisasi pembangunan tempat ibadah di Indonesia dengan AS. Indonesia sangat toleran terhadap perkembangan pembangunan sarana ibadah, sedangkan di AS tidak boleh sembarangan membangun tempat ibadah, apalagi masjid.

Harus diakui bahwa tidak ada bangsa manapun di dunia ini yang ingin tata nilainya dirusak, kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya sendiri demi untuk kepentingan pribadi dan pengakuan intelektualisme kosong dari bangsa asing. Kalau ukurannya HAM di Papua, mengapa TNI, Polri, dan imam masjid bergurguran namun Barat tidak pernah pun berbicara soal HAM.

Menurut Hasyim Muzadi dan Said Aqil Siraj, Indonesia jauh lebih baik toleransinya ketimbang Swiss yang tidak memperbolehkan pendirian menara masjid. Indonesia lebih baik dari Prancis yang terus menerus mempermasalahkan jilbab padahal penduduk muslim negara itu sudah mencapai lima juta jiwa lebih. Negara ini lebih baik toleransinya dari Denmark, Swedia, dan Norwegia yang tak menghormati agama karena di sana ada undang-undang perkawinan sejenis. Mana ada agama yang membolehkan perkawinan sejenis.

Sebenarnya masalah toleransi sudah lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan dalam organisasi keagamaan seperti NU telah lama mengenalnya dengan sebutan ‘tasamuh’ namun secara umum masyarakat Indonesia menyebutnya dengan ‘toleransi’. Salah satu alasan mengapa ajaran Islam cepat diterima adalah karena faktor tasamuh yang mampu berinteraksi dan berakulturasi dengan sehat kepada siapa pun tanpa melihat warna kulit, ras, budaya dan kepercayaan. Bukan karena meyakini satu kebenaran lalu menutup pintu munculnya interpretasi berbeda pada kebenaran tersebut. Islam sangat kuat menjunjung sikap tasamuh agar dapat menjadi solusi dan alternatif terbentuknya masyarakat yang harmonis. Namun jika berkaitan dengan urusan prinsip, seperti masalah akidah, kayakinan, atau hal-hal yang mengancam konstitusi, maka bersikap toleransi dalam kayakinan dan pandangan worldview tidak pada tempatnya. Dalam konteks kenegaraan, bangsa ini sudah mengamalkan tasamuh sehingga beraneka ragam ideologi tumbuh subur dan berkembang dengan bebasnya. 

Dengan melihat fakta di atas, maka Barat-lah yang seharusnya banyak belajar tentang toleransi di Indonesia, agar kaum minoritas di sana terutama umat Islam juga mendapatkan hak-hak sebagaimana kaum minoritas yang ada di negara ini. Dan yang terpentiang ‘cap’ intolerasni terhadap bangsa Indoneisa agar segera direduksi, karena tuduhan tersebut adalah tidak berdasar dan ‘serampangan’. Indonesia adalah surga toleransi. Wallahu A’lam!

(Ilham Kadir, Mahasiswa PPS UMI Makassar, Peneliti LPPI Indonesia Timur)