DPRD SULSEL; MARI WASPADAI SYIAH SECARA BERSAMA

Laporan Khusus

Makassar/10/01/2013. Rombongan dari elemen masyarakat yang dikoordinir oleh LPPI dan perwakilan mahasiswa lintas perguruan tinggi melakukan audensi dengan Komisi E DPRD Sulawesi Selatan di Ruang Komisi  E Gedung DPRD. Rombongan diterima oleh beberapa anggota DPRD dari Komisi E yang sebelumnya telah menerima romobongan dari perwakilan guru-guru dari Kabupaten Maros. Sejatinya pertemuan dijadwalkan pada jam 10.00 Wita, namun karena mendahulukan perwakilan guru-guru dari Maros tersebut sehingga pertemuan LPPI dan rombongan diundur tiga puluh menit kemudian.

Anggota DPRD yang menerima rombongan LPPI dan elemen masyarakat dan mahasiswa lainnya adalah, Drs. Jafar Sodding, Drs. H. Usman Lonta, Andi Mariattang, S. Sos, Drs. H. Pangeran Rahim dan Drs. H. Ambo Dalle. Dalam pertemuan tersebut, audensi dipimpin lamgsung oleh Drs. Jafar Sodding Sekretaris Komisi E, dalam pembukaannya, Anggota DPR dari PKS itu mengapresiasi LPPI dan komponen masyarakat serta mahasiswa yang telah menghargai DPRD, karena sudi melakukan audensi, “Cara seperti ini sangat elegan dan harus terus dipertahankan.” Katanya, sebelum mempersilahkan kepada Ketua Rombongan sekaligus Ketua LPPI untuk memaparkan maksud dan tujuan kedatangannya.

Dalam pemaparannya, M. Said Abd Shamad menerangkan dengan gamblang permasalahan yang meresahkan, yaitu, pertama, terkait program doktoral  by research Jalaluddin Rakhmat (JR) di UIN Alauddin yang dinilai telah mencederai statuta UIN Alauddin sendiri yang sangat anti terhadap pemakaian gelar aspal, asli tapi palsu. Kepalsuan gelar akademik JR dapat dibuktikan dengan surat dari Unpad yang menjelaskan bahwa JR belum memiliki gelar guru besar di Unpad Bandung, secara administratif JR belum menyerahkan ijazah doktornya kepada Unpad, dan Dikti yang menyatakan bahwa JR belum melakukan penyetaraan Ijazah doktonya. Jadi titel guru besar alias ‘Prof.’ JR hingga detik ini Unpad sebagai perguruan tinggi tempat Jalaluddin Rakhmat mengajar, belum pernah memberikan anugrah tersebut, dan tidak pula ada perguruna tinggi lain yang diketahui telah menganugrahi gelar ‘guru besar’, padahal dalam salah satu tesis yang ditulis oleh salah seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Rosyidi MA yang telah dibukukan dengan judul “Dakwah Sufi Kang Jalal” dengan jelas JR mengakui bahwa dirinya telah menyelesaikan doktor-nya di Australian National University (ANU), dan telah dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Padjadjaran Bandung pada Oktober 2001. Kedua, UIN Alauddin dinilai tidak menghiraukan harapan masyarakat dan tokoh-tokoh ulama yang keberatan jika Jalaluddin Rakhmat yang menjadi pendiri dan dewan syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), sebuah organisasi yang getol membela dan menyebarkan paham syiah, mengambil doktoralnya di UIN Alauddin yang notabene-nya didirikan dan dikelolah oleh para penganut paham Ahlussunah Waljamaah. Ketiga, hendaknya UIN harus transparan kepada masyarakat terkait gelar yang dimiliki oleh JR, karena selama ini, para petinggi UIN, selalu menyebut JR sebagai Prof., dan Dr., apakah gelar tertinggi dalam akademik itu benar-benar telah ia raih, atau hanya isapan jempol semata? dan keempat, hendaknya pihak DPRD Sulsel kembali menjadi mediator antara LPPI dan perwakilan masyarakat dan mahasiswa dalam membahas kembali problem program doktoral Jalaluddin Rakhmat dengan pihak UIN Alauddin Makassar. Ust. Said juga merasa risau dengan kenyataan bahwa organisasi Syiah yaitu IJABI, seakan-akan sudah menjadi ormas yang diterima keberadaannya oleh masyarakat Islam Sulsel, padahal Fatwa MUI telah menegaskan perlunya mewaspadai masuknya ajaran yang berdasarkan Syiah.

Setelah itu, tampil pula beberapa elemen masyarakat untuk melontarkan aspirasinya, seperti tokoh masyarakat H. Sudirman yang menegaskan perlunya ketegasan untuk membendung ajaran dan pemahaman Syiah seperti adanya nikah mut’ah yang telah marak diperaktiikan kalangan mahasiswa, juga H. Daen Nyunta, beliau menekankan agar masalah Syiah di Makassar harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakt, dan DPRD diminta untuk tanggap akan aliran yang telah difatwakan oleh MUI kesesatannya itu. Ada pun, perwakilan  salah mahasiswa dari salah satu kampus negeri di Makassar, menekankan bahwa jika Syiah terus-menerus dibiarkan tumbuh dan berkembang, kelak akan manjadi konflik horizontal sebagaimana di Sampang Madura, Irak, Suriah, hingga Pakistan. Saat ini tak kurang dari enam puluh ribu rakyat Suriah yang berfaham Sunni dibantai oleh rezim Bashar Asad yang Syiah itu, papar ketua ikatan salah satu organisasi mahasiswa tersebut. Ada pun, perwakilan dari pemuda, Ahmad Firdaus, yang juga pegawai resmi Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulsel, terang-terang menilai bahwa Syiah selayaknya tidak bisa dikatakan sebagai Islam karena telah pasti kekafirannya, menurut Mahasiswa Pascasarjana Unhas ini, dikatakan kafir karena Syiah telah memiliki rukun Islam dan iman yang beda, bahkan Alquran-nya juga berbeda. Untuk itulah ia menghimbau agar DPRD melakukan kerja serius untuk mendorong pemerintah daerah Sulawesi Selatan berbuat sebagaimana Jawa Timur yang telah mengeluarkan perda pelarangan terhadap segenap aktifitas Syiah di Jatim.   

Selesai mendengarkan beberapa pemaparan dan para pserta audensi, pimpinan kembali mengambil kendali dan melemparkan kepada beberapa anggota komisi E yang hadir, dimulai oleh, Drs. Ambo Dalle, beliau menyatakan bahwa perbedaan akidah dari segenap komponen umat Islam di Indonesia memang menarik untuk dikaji, tak terkecuali Syiah yang memang sejak dulu menjadi permasalahan internal umat Islam, untuk itu, menurut Anggota DPRD dari Partai Hanura itu, seharunya pemerintah turun tangan menangani permasalahan ini. 

Ada pun Ibu Andi Mariattang, menceriakan awal beliau bersentuhan dengan Syiah, yaitu ketika masih kuliah dan menjadi mahasiswi di Unhas 20 tahun lalu, saat itu para pengusung Syiah sudah sangat getol memasarkan paham sesatnya lewat kajian-kajian kemahasiswaan, dan diminati para aktivis kampus. Dapat dipastikan jika saat ini Syiah jauh lebih pesat dan memiliki metologi yang jitu dalam menyesatkan umat. Untuk itu, menurut wakil rakyat dari PPP ini, LPPI dan seluruh komponen masyarakat harus bersatu mewaspadai Syiah, terutama para wanita, mahasiswi dan ibu-ibu yang dirugikan, karena adanya nikah mut’ah yang menjadi salah satu amalan bahkan ajaran pokok penganut syiah, padahal nikah mut’ah sangat merugikan wanita, karena menjadikan wanita sebagai korban yang tidak memiliki hak nasab dan nasibnya akan suram jika dimut’ah, inilah yang harus dipasarkan ke masyarakat. Intinya Syiah itu mut’ah, itu saja, pungkas wanita berjilbab itu.

Menurut Anggota Komisi E lainnya, Drs. H. Andi Pangeran Rahim, Syiah pada dasarnya adalah aliran garis keras, ‘saya pernah membaca salah satu  buku terkait Syiah, dalam buku itu ditulis dengan jelas bahwa, andaikata Imam Ali ra memerintahkan pengikutnya untuk terjun ke api yang menyala-nyala, niscaya mereka terjun’. Selanjunya beliau memaparkan bahwa pada dasarnya Syiah dan Ahmadiah itu sama, bahkan lebih parah Syiah, hanya saja Ahmadiah telalu vulgar dalam memasarkan ajarannya, ada pun Syiah lebih lembut dan elegan sehingga terlihat baik, sopan, cerdas, dan menyelamatkan, padahal kalau kita telusuri, niscaya ajarannya penuh dengan kekerasan, kedengkian, dan kebohongan. Untuk itu, lanjut Anggota DPRD calon doktor di salah satu perguruna tinggi ini, jika pemerintah pusat mengeluarkan SKB tiga menteri untuk Ahmadiah, maka Syiah juga harus diperlakukan demikian.

Selanjutnya acara kembali dikendalikan oleh Drs. Jafar Sodding dan mengajak  seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk  memperhatikan masalah Syiah sebagai aliran yang telah difatwakan MUI untuk diwaspadai masuknya dan penyebarannya di tengah-tengah masyarakat. “Untuk itu Insya Allah akan ada pertemuan lanjutan membahas masalah ini, termasuk program doktoral Jalauluddin Rakhmat di UIN  Alauddin,” tegas calon Wali Kota Makassar ini.

Menjelang pukul 12.00,  pertemuan pun ditutup, para hadirin saling berjabat tangan dengan hangatnya, lalu masing-masing peserta meninggalkan ruangan Komisi E DPRD Sulsel penuh dengan rasa puas. (Ilham Kadir/LPPI Makassar).