Boediono, Jk, dan Masjid

Mungkin pembaca ada yang bertanya, apa relasi antara Bapak Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akrab dipanggil JK, dan Masjid? Ceritanya bermula ketika Wapres Boediono tampil dalam pidato pembukaan Muktamar ke-6 Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada Jumat (27/4/2012) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, saat itu Wapres meminta pengeras suara masjid supaya diatur. Dan akhirnya menjadi isu nasional yang ramai diberitakan baik media cerak maupun elektronik.

Dalam sambutannya, Wapres menyatakan, “Dewan Masjid Indonesia kiranya juga dapat mulai membahas, umpamanya tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid-masjid. Kita semua sangat memahami bahwa azan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban shalatnya. Namun demikian, apa yang saya rasakan barangkali juga dirasakan oleh orang lain, yaitu bahwa suara azan yang terdengar sayup-sayup dari jauh terasa lebih merasuk ke sanubari kita dibanding suara yang terlalu keras, menyentak, dan terlalu dekat ke telinga kita.”

Tak pelak lagi, banyak yang beraksi terhadap Pidato Wapres di atas yang dianggap kontroversial, ada yang menyayangkan karena ha itu diucapkan seorang Wapres yang juga seorang muslim, sebagaimana Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), Syuhada Bahri yang sangat kecewa. “Saya sangat menyayangkan seorang Wapres, apalagi muslim berkata seperti itu. Ini disebabkan posisi beliau. Bukankah pada saat pemilu, suara 60 persen yang memilih pasangan SBY-Boediono itu adalah umat Islam? Mestinya janganlah sakiti umat dengan pernyataan seperti itu, ” ujarnya. Senada dengan itu Ali Mustafa Ya’qub, Imam Besar Masjid Istiqlal menyatakan, “Sebenarnya ini (azan) tidak laik dibahas lagi. Orang-orang di Bali yang non-Muslim saja tidak masalah. Mereka justru merasa diuntungkan dengan adanya suara azan Subuh. Mereka bisa dibangunkan.” Setali tiga uang dengan tanggapan Ketua Majelis Ulama Pusat, KH. Amidhan, beliau menjelaskan bahwa ciri khas azan harus keras karena tujuannya memanggil orang salat berjamaah ke masjid dan sebagai tanda telah masuknya waktu salat. Namun ada juga yang menanggapi dengan biasa-biasa saja, sebagaimana Yopie Hidayat yang menjabat sebagai Juru Bicara Wakil Presiden, “Tolong pernyataan tersebut (pidato Wapres) jangan dipolitsasi. Dilihat lagi konteks pernyataan tersebut. Boediono hanya memberi usul agar dimusyawarkan,” ujar Yopie.

Hemat penulis, kekeliruan Wapres Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua ini terletak pada persoalan azan yang merupakan salah satu pokok dari syiar Islam. Padahal jika fokus pada pengaturan ‘toa’ bisa lebih tepat. Misalnya, ‘toa’ bisa diarahkan keluar masjid hanya untuk azan, puji-pujian, dan khotbah Jumat. Bisa juga untuk pengumuman yang menyangkut kepentingan publik seperti soal kematian, kerja bakti, kebakaran, dan seterusnya. 

Masalah azan dengan suara menyentak dalam pandangan Wapres hanya terdapat pada kota-kota besar tertentu khususnya di tengah pemukiman yang penduduknya heterogen. Apalagi pada waktu bulan puasa ada masjid yang menyalakan ‘toa’ dengan volume full sampai jam 02.00 pagi, atau ada masjid yang menyetel siaran bacaan Alquran sejak pukul 03.00 Wita, sementara azan Subuh dikumandangkan satu jam kemudian, jelas hal ini harus dievaluasi. Namun secara umum azan sangat membantu untuk mengingatkan umat Islam akan masuknya waktu salat di sela-sela kesibukannya bekerja di sawah, dalam ruang perkantoran, di depan komputer, dalam toko, atau sedang rapat membahas agenda negara.

JK dan Masjid

Kecuali itu angin segar juga menerpa para penggiat masjid, pada acara Muktamar DMI ke-6 tersebut, JK terpilh secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Salah satu pertimbangan mengapa harus JK yang didaulat menjadi ketua umum adalah sosoknya yang tidak pernah jauh dari masjid. Perhatian dan keterlibatan JK pada masjid bukan hanya sebatas mendirikan masjid, memberikan bantuan, dan menjadi pengurus masjid, melainkan juga dapat dikatakan bahwa masjid bagi JK adalah bagian dari dirinya sendiri. Tidak salah jika peserta muktamar DMI menyepakati dengan suara bulat (aklamasi) beliau sebagai ketua Umum. 

Keberadaan DMI adalah aset umat yang hendaknya lebih mampu membaca dan mengikuti derap kemajuan umat yang diayominya. Perubahan sosial kemasyarakatan dan kehidupan para penghuni masjid dan umat tentu tidak akan bisa terpenuhi apabila DMI tidak dirurus oleh tokoh yang memiliki pengaruh dan kesungguhan yang sudah teruji sebagaimana sosok JK. 

Sebagaimana mendiang ayahnya Haji Kalla yang telah mengurus Masjid Raya Makassar, sosok JK juga sejak dari dulu selalu berkecimpung dalam dunia masjid. Bahkan ketika beliau menjabat sebagai Wakil Presiden pun, perhatian JK terhadap masjid tak pernah surut. Setidaknya ada dua masjid yang beliau urus ketika menjabat sebagai Wapres, Masjid Raya Makassar dan Masjid Al Markaz Al Islami. Semua persoalan masjid tak luput ia perhatikan dan pertanyakan kepada pengurus harian, semisal kran air yang rusak,  sajadah yang kotor, perpustakaan, taman kanak-kanak masjid, lampu kristal, sampai burung hantu yang bertengger di kubah masjid. 

Diceritakan bahwa suatu ketika panitia Masjid Al Markaz mengeluhkan kehadiran seekor burung hantu yang menjadikan kubah Masjid Al Markaz sebagai sarang. Burung yang sudah beranak pinak tersebut mengotori lampu kristal dan lantai mesjid, kehadiran burung hantu itu sudah sangat meresahkan pengurus masjid karena tidak jarang burung tersebut membawa bangaki tikus masuk ke dalam masjid. “Kami kesulitan mengusir burung hantu itu,” lapor pengurus pada JK. Tapi itulah sosok JK selalu memberi jalan keluar dengan spontan dan tanpa basa-basai. Beliau menanggapinya dengan enteng, “Burung hantu kan suka yang gelap dan hidup di malam hari. Tidak senang kalau siang atau terang, karena itu kalau mau mengusir burung itu, maka pasangi saja lampu sorot biar dia rasa tidak nyaman dan pergi, kan gampang!” tutur JK yang disambut gerr para jamaah.

Soal keikhlasan dalam mengurus masjid JK bisa jadi tauladan yang baik, ini masih berkisar tentang Masjid Al Markaz, tempat ibadah kebanggaan kaum muslimin di Susel. Sebagaimana yang dituturkan oleh Husain Abdullah dalam buku “Jusuf Kalla The ‘Real’ President”, ketika JK ditanya alasan Al Markaz diberi nama Masjid Jenderal M. Jusuf. Kenapa bukan M Jusuf saja, dan tidak perlu menggunakan kata “Jenderal” karena tidak lazin sebuah mesjid diberi nama tentara apalagi jenderal dan umumnya nama-nama mesjid itu diambil dari nama para wali atau nama-nama (asma’) Allah. JK beralasan bahwa ia sengaja menegaskan kata Jenderal-nya menjadi Mesjid Jenderal M Jusuf Al Markaz Al Islami, agar kelak di kemudian hari, kata jenderal tersebut menjadi penjelas dan penbeda antara namanya dengan nama Jenderal M. Jusuf.

Itulah sedikit certia tentang hubungan antara JK dengan masjid. Menjadi pemimpin memang harus ikhlas dalam berbuat, dapat memberi jalan keluar dan inspirasi, serta membangun harapan. Bukan menjadi pengeluh dan pengkritik terhadap kekayaan khazanah kebuadayaan dan kepercayaan bangsa. Wallahu A’lam!

(Ilham Kadir, Mahasiswa PPS UMI Makassar, Peneliti LPPI Indonesia Timur)