Nikah dan Cerai Menurut Agama


Artikel ini wujud berkat dorongan –untuk tidak mengatakan paksaan- dari seorang teman yang berdomisili di Garut. Menurutnya, kasus pernikahan bupatinya, Aceng Fikri dan Fani Octavia yang hanya berdurasi empat hari itu, sebaiknya diimbangi juga dengan pandangan agama, dalam hal ini Islam. Jangan hanya ditinjau dari satu sisi.

Kendati kasusnya sudah mulai redup ditimbun kasus dugaan korupsi mega proyek Hambalan Sport Centre yang melibatkan Andi Alfian Mallarangeng yang terpaksa melepaskan jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang beliau jabat sejak tahun 2009 lalu, namun karena masalah nikah adalah masalah aktual untuk terus dibicarakan, sejak dahulu, sekarang dan akan datang. Untuk itulah saya anggap tulisan ini penting karena nikah adalah kebutuhan setiap manusia normal.

Sebenarnya kasus pernikahan singkat banyak terjadi di masyarakat. Bahkan ada yang lebih singkat lagi dibandingkan pernikahan Aceng-Fani. Tapi karena pelakunya public figure, pejabat negara, media massa langsung ‘menerkam’ dan ‘memangsa’ kasus ini. Kaidah ‘name makes news’ benar-benar efektif mengatrol pemberitaan.

Pantauan penulis terhadap kasus Aceng Fikri yang teranyar adalah adanya demo dari ratusan manusia yang tergabung dalam ‘Gerakan Perempuan Garut’ pada Senin 10/12. Para pendemo dari kaum Hawa itu melakukan konvoi untuk mendesak pansus DPRD Garut agar mempercepat proses pemberhentian sang Bupati.

Koordinator demo, Otang Qodariah menilai jikalau Aceng telah melanggar undang-undang KDRT, perlindungan anak tahun 2002, perdagangan orang, pemalsuan dokumen, dan seabrak dosa-dosa lainnya. Senada dengan itu, Ketua Wanita Sarikat Islam, Yayah Hidayah, dengan tegas meminta bupatinya agar segera lengser dari jabatan karena telah memberikan ccontoh yang tidak baik pada rakyatnya. “Sikap Aceng menikahi sejumlah wanita secara siri dalam waktu singkat tidak bisa diterima,” tegas Yayah.

Banyak yang meramal jika umur jabatan Aceng Fikri akan segera berakhir alias bak telur di ujung tanduk. Betapa tidak, hingga kini beliau masih saja terus menjadi bulan-bulanan media massa dan buah bibir khalayak. Mulai dari di jejaring sosial hingga warung kopi membicarakan pernikahan singkat sang bupati dengan santriwati di Garut itu. Pastinya sang bupati menjadi bahan hujatan dan ledekan.Termasuk parpol Golkar yang menaunginya sudah ambil ancang-ancang untuk memecatnya.
Syarat dan Rukun Nikah

Walaupun negara kita adalah negara sekuler dengan artian tidak mau ikut campur dalam urusan agama, namun karena menguntungkan sebagaimana haji dan pernikahan. Maka dengan itu negara juga turut campur dalam mengatur tata cara pernikahan sesuai agama masing-masing. Perlu diketahui, apa saja rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan dalam Islam, termasuk etika yang harus dilalui pasangan suami istri jika merasa tidak cocok lalu ingin cerai.

Rukun akad nikah dalam Islam ada tiga: 1. Adanya kedua mempelai yang tidak memiliki penghalang keabsahan nikah seperti adanya hubungan mahram dari keturunan, sepersusuan atau semisalnya. Atau pihak laki-laki adalah bukan Islam sementara wanitanya muslimah atau semacamnya; 2. Adanya penyerahan (ijab), yang diucapkan wali atau orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan kepada (calon) suami, 'Saya nikahkan Anda dengan ‘Fulanah' atau ucapan semacamnya; 3. Adanya penerimaan (qabul), yaitu kata yang diucapkan suami atau ada orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan, 'Saya menerimnya.' atau semacamnya.

Adapun syarat-syarat sahnya nikah adalah: 1. Masing-masing kedua mempelai telah ditentukan, baik dengan isyarat, nama atau sifat atau semacamnya; 2. Kerelaan kedua mempelai. Berdasarkan sabda Nabi. “Wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai tidak dinikahkan sebelum mendapatkan perintah darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para shahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?' Beliau menjawab, 'Jika dia diam (sudah dianggap setuju)." (HR. Bukhari, no. 4741); 3. Yang melakukan akad bagi pihak wanita adalah walinya. Karena dalam masalah nikah Allah mengarahkan perintah-Nya kepada para wali.

FirmanNya, ‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu" (QS. An-Nur: 32). Juga berdasarkan sabda Nabi, “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya. Maka nikahnya batal... 3x" (HR. Tirmizi, no. 1021); 4. Ada saksi dalam akad nikah. Berdasarkan sabda Nabi, “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani); Sangat dianjurkan mengumumkan pernikahan. Berdasarkan sabda Rasulullah. "Umumkanlah pernikahan kalian [dengan walimah] walau hanya seekor domba”. (HR. Imam Ahmad), dan 5. Adanya mahar. Mahar juga bertingkat-tingkat, yang tertinggi adalah yang dapat menghasilkan seperti tanah yang bisa digarap, emas yang sewaktu-waktu bisa diuangkan, hingga beberapa ayat dari Alquran, itulah yang terendah. (Himpunan Fatwa MUI. Erlangga. Jakarta, 2011, hal. 361).

Ada pun syarat-syarat wali adalah, berakal, baligh, merdeka (bukan budak), kesamaan agama,(karena tidak sah wali non muslim untuk orang Islam laki-laki dan perempuan. Begitu pula sebaliknya, termauk dalam kategori ini adalah orang yang keluar dari agama [murtad] tidak bisa menjadi wali bagi siapapun), adil, dan bukan fasik, (sebagian ulama menjadikan hal ini sebagai syarat, tapi sebagian lain mencukupkan dengan syarat sebelumnya. Sebagian lagi mencukupkan syarat dengan kemaslahatan bagi yang diwalikan untuk menikahkannya), Laki-laki, sesuai sabda Rasulullah, “Wanita tidak (dibolehkan) menikahkan wanita lainnya. Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah, no. 1782. Hadits ini terdapat dalam Shahih Al-Jami, no. 7298), dan Bijak, yaitu orang yang mampu mengetahui kesetaraan (antara kedua pasangan) dan kemaslahatan pernikahan.

Menurut kesepakatan ahli fikih, para wali harus berurutan. Maka tidak dibolehkan melewati wali terdekat, kecuali jika wali terdekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Wali seorang wanita adalah bapaknya, kemudian orang yang diwasiatkannya untuk menjadi walinya, lalu kakek dari bapak sampai ke atas, lalu anak laki-lakinya, lalu cucu sampai ke bawah. Kemudian saudara laki-laki sekandung, berikutnya saudara laki-laki seayah, kemudian anak dari keduanya. Kemudian paman sekandung, lalu paman sebapak, kemudian anak dari keduanya. Kemudian yang terdekat dari sisi keturunan dari asobah seperti dalam waris. Kemudian penguasa muslim (dan orang yang menggantikannya seperti Hakim) sebagai wali bagi yang tidak mempunyai perwalian.

Begitulah yang telah digariskan Islam, syarat serta rukun sebuah pernikahan versi Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada pun aliran Syiah yang menghalalkan nikah mut’ah, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah, cukup dengan kehadiran kedua calon mempelai dan sebentuk mahar. Lalu calon mempelai wanita mengucapkan, “Saya mut’ahkan diri saya dengan Anda dengan masa sekian…”. Calon lelaki menjawab, “Saya terima nikahmu!” pernikahan lalu dianggap sah, dan dapat berhubungan sebagaimana layiknya pasangan suami-istri.
Dalam padangan Ahlussunnah nikah Mut’ah yang marak diperaktikkan oleh kalangan mahasiswa (Perempuan dalam Nikah Mut’ah, oleh Mahasiswa UNM Makassar ‘Skripsi’ 2011) adalah pernikahan yang tidak sah, dan tidak ada bedanya dengan zina. Imam Syafi’i (w. 204 H) rahimahullah berpendapat bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat adalah, “Nikahun bathil” alias tidak sah.

Cerai
Tidak ada agama di muka bumi ini dimana dalam kitabnya tertulis dengan rinci serinci mungkin bagi seseorang yang telah menikah dan merasa tidak cocok lalu berhasrat untuk pisah (cerai). Jika proses nikah memiliki aturan berupa rukun dan syarat. Maka proses cerai juga memiliki beberapa aturan dan etika. Bukan hanya seenaknya, ‘habis manis sepah dibuang!’

Pernikahan bukan harga mati yang tak bisa dicari jalan keluarnya bila salah satu atau kedua pasangan tidak mendapatkan kebahagiaan, atau mengetahui ada aib dari pasangannya. Cerai adalah jalan keluar yang sudah dihalalkan agama.

Rasulullah bersabda, “Ada tiga perkara yang serius, dan bercandanya tetap dianggap serius; nikah, talak, dan rujuk.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Madjah). Alquran juga mengajarkan etika meredam konflik atau langkah-langkah yang akan ditempuh seseorang jika terjadi masalah serius antarsuami-istri. “Dan jika kamu khawatrikan ada persengketaan antara suami istri, maka kirimlah juru damai dari keluarga laki-laki dan perempuan. Dan jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut.” (QS. [4]:35). Juga firman Allah. “Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(QS. [4]: 19). Namun perceraian bukanlah sesuatu yang patut dibenci apalagi diharamkan. Karena meskipun Allah membencinya, tapi Dia menghalalkannya. "Abghadul halal 'indallah ath-thalaq, [Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak].”(HR. Abu Daud)"

Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah menjelaskan pada bab pernikahan bahwa bila seseorang mengetahui ada aib pada pasangannya maka ia berhak membatalkan pernikahan tersebut. Baik pada perempuan maupun lelaki. Beliau mencantumkan keterangan bahwa Nabi SAW pun pernah menceraikan seorang wanita dari Bani Bayadhah dalam waktu singkat karena ada cacat tubuh wanita tersebut. Beliau juga menegur Bani Bayadhah yang menawarkan wanita tersebut karena dianggap telah menipunya, “Kalian telah memperdayaku.” (HR. Abu Nuaim dan Bayhaqi).

Jika memang Bapak Bupati merasa tertipu, dari sang istri yang sebelum menikah mengaku masih perawan, namun kenyataanya tidak. Maka keputusan untuk menceraikan istrinya adalah hak mutlak sang Bupati yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Yang salah adalah sebagai orang yang berpendidikan dan memiliki jaban terhormat, mengapa ia begitu gegabah. Ditambah dengan perkataannya yang mengibaratkan ‘pernikahan seperti membeli barang yang bila spek-nya tidak sesuai maka bisa dikembalikan’ jelas menyebalkan. Tapi bukan berarti kita melupakan persoalan yang paling esensial; Allah telah mengatur pernikahan dan membolehkan perceraian. Wallahu A’lam!

Ilham Kadir, Mahasiswa Pascarsarjana UMI Makassar & Peneliti LPPI Indonesia Timur

Comments

Popular posts from this blog

Ibrahim, Bapak Para Nabi

Tragedi Wamena